Pemprov akan Beri Waktu Massa yang ke Jakarta 14-25 Juni

DINAS Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta akan melakukan pendataan atas pendatang baru setelah tanggal 26 Juni sampai 3 Juli 2019.

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta, Dhany Sukma, mengatakan, pendatang baru diberikan kesempatan untuk tinggal di Jakarta dari 14 Juni hingga 25 Juni. Setelah itu, mereka akan didata apakah akan tinggal seterusnya di Jakarta atau hanya sekadar berkunjung.

“Nanti kita berikan kesempatan dari 14 sampai 25 Juni. Datang semua dulu, baru kita akan data. Kemudian 26 Juni dan 3 Juli kita akan lakukan layanan bina kependudukan (binduk),” kata Dhany Sukma, di Jakarta, Selasa (11/6).

Baca juga: Wiranto Akui Pemerintah Cegah Aliran Massa ke Jakarta

Pendataan dilakukan dalam upaya pelayanan dan pembinaan kependudukan. Tahap pertama dilakukan adalah pendataan melibatkan RT dan RW serta kelompok dasa wisma. Sehingga pendataan akan terindentifikasi mana spot atau area yang dominan pendatang barunya.

“Kita prioritaskan bukan warga nonpermanen, tapi juga warga Jakarta yang juga tidak memiliki dokumen kependudukan. Misalnya tidak punya akta kelahiran, kita penuhi kebutuhannya. Dengan dokumen yang sifatnya kependudukan. Pendekatan itu sudah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya,” ujar Dhany.

Dia menjelaskan, tipe pendatang baru itu ada dua yakni permanen dan nonpermanen. Kalau yang nonpermanen, mereka tidak menetap dan akan kembali ke kampung halaman. Sedangkan permanen, menetap untuk hidup di Ibu Kota Jakarta.

Kemudian, lanjut Dhany, pihaknya akan menerbitkan surat keterangan penduduk nonpermanen pada 26 Juni-3 Juli 2019. Surat tersebut diterbitkan bila pendatang dapat menunjukkan identitas resminya seperti KTP ataupun kartu keluarga (KK).

Selain itu, ujar Dhany, pendatang juga harus bisa memberikan data pendukung lainnya berupa surat pengantar dari domisili sebelumnya. "Itu berlaku hanya untuk setahun. Sudah setahun, data lagi. Mobilitas kependudukan cukup tinggi sehingga kita perlu data," ujar Dhany.

Tindakan ini semua dilakukan agar semua pendatang baru terdata. Dan data ini akan menjadi bahan dasar untuk dilakukan intervensi kebijakan perangkat daerah yang lain, ujar Dhany.

Dia mengungkapkan, saat ini sebanyak 4,3 juta masyarakat telah kembali ke Jakarta. Data itu berasal dari pantauan arus mudik dan arus balik. Tahun ini, ada sekitar 7,8 juta penduduk ke luar dari Ibu Kota selama libur Lebaran. Pihaknya masih terus memantau jumlah penduduk yang balik ke Jakarta.

Selain itu, lanjutnya, Dinas Dukcapil DKI Jakarta juga akan menghitung selisih antara jumlah pendatang dan penduduk yang ke luar. Hal ini, menurut dia, dilakukan untuk melihat trend jumlah pendatang baru.

Namun, katanya, berdasarkan data yang dia peroleh, trend penduduk yang pindah ke DKI Jakarta pada 2017 sampai 2018 mengalami penurunan.

"Contoh tahun 2018 yang ke luar dari DKI Jakarta total 174.000-an dan yang masuk sebanyak 151.000 orang. Artinya yang ke luar itu lebih banyak," ungkap Dhany.

Berdasarkan pendataan Dinas Dukcapil DKI Jakarta yang dilakukan setiap tahunnya, lanjut Dhany, Jawa Tengah merupakan provinsi penyumbang urban terbanyak ke Jakarta. Kedua, Provinsi Jawa Barat.

Dia menjelaskan, data yang sama juga menunjukkan, mayoritas pendatang menetap di Ibu Kota untuk mengadu nasib. Sebagian besar bekerja di sektor swasta sebesar 31 persen.

Kemudian, sebanyak 23 persen lebih, datang ke Jakarta dengan alasan pendidikan atau sekolah.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, memprediksi jumlah pendatang baru tahun ini mencapai 71.000 orang. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sekitar 2,81 persen atau sekitar 2.000 orang.

“Kalau proyek pendatang baru tahun ini kira-kira sekitar 71.000 orang. Naik sedikit dibandingkan tahun lalu total 69.000 orang,” kata Anies seusai sidak pelayanan kesehatan, di Puskesmas Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, Senin (3/6).

Dia menambahkan, jumlah pemudik di Jakarta pada 2018 mencapai 5.865.000 orang. Dan ketika arus balik, pemudik yang kembali bertambah menjadi 5.934.000 orang. Ada selisih sekitar 69.000 orang.

“Namun, angka selisihnya itu dari tahun ke tahun tidak beda banyak. Dan tahun lalu tidak ada operasi yustisi kependudukan juga. Ini menggambarkan perkembangan ekonomi di Jakarta berkembang bagus,” ujar Anies. (OL-4)