Naturalisasi Sungai Digenjot seusai Lebaran

PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta berencana memulai kegiatan naturalisasi sungai seusai Hari Raya Idul Fitri.Pejabat pembuat komitmen (PPK) pada Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Yoserizal mengatakan saat ini pihaknya sedang mematangkan desain dan menginventarisasi lahan guna pengerjaan proyek tersebut.

"Ya nanti perkiraan setelah Lebaran baru kita mulai kerjakan. Sekarang sedang persiapan teknis," kata Yoserizal, kemarin. Pengerjaan naturalisasi itu akan dilakukan di dua titik sungai, yakni Kanal Banjir Barat sepanjang 635 meter dari Jalan Guntur sampai Karet dan Kali Ciliwung Lama segmen Jalan Kerapu sepanjang 700 meter.

Tak cuma sungai, tiga waduk saat ini juga sedang dalam tahap naturalisasi, yakni Waduk Cimanggis, Waduk Kampung Rambutan, dan Waduk Sunter Selatan. Ketiga waduk tersebut sedang dalam tahap penyelesaian.

"Waduk Kampung Rambutan dan Cimanggis targetnya naturalisasi bisa sampai 20% karena belum selesai. Sementara itu, Waduk Sunter Selatan hampir selesai sehingga tahun ini bisa selesai," ujarnya.

Konsep naturalisasi, menurut Yoserizal, yakni menata sungai dengan membersihkan sekaligus penghijauan di bantaran sungai. Hal itu sejalan dengan konsep yang diinginkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Baca Juga: Aparat Polda Datangi Kantor Telkom terkait Transaksi Mencurigakan

"Nantinya, ketika sungai sudah bagus, sungai bisa menjadi beranda depan dan tidak lagi jadi pintu belakang. Selama ini kan jadi pintu belakang, orang buang sampah ke situ. Itu yang ingin kita ubah," kata Yoserizal. Ia juga menambahkan, konsep naturalisasi sungai tidak membutuhkan pelebaran badan sungai. Menurutnya, tidak ada patokan khusus ukuran lebar sungai yang ideal.

"Bagusnya 15 meter. Tapi ada juga kondisi tertentu ternyata 15 meter itu belum ideal dan kurang dari 15 meter malah sudah ideal. Jadi dilihat juga kondisinya," ujarnya.

Meski sudah menyiapkan desain naturalisasi, konsep naturalisasi sungai itu ternyata belum sinkron dengan program normalisasi sungai yang digarap pemerintah lewat Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung dan Cisadane (BBWSCC).

Di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, BBWSCC mengaku hingga saat ini belum ada kesepakatan soal konsep naturalisasi dan normalisasi sungai.

Kepala BBWSCC Bambang Hidayah, Senin (8/4), bahkan mengatakan pihaknya belum menerima penyerahan 13 hektare (ha) tanah yang telah dibebaskan Pemerintah DKI Jakarta untuk untuk normalisasi Sungai Ciliwung.

"Kalau penyerahan lahan belum dilakukan," kata Bambang saat berada di Kantor Dinas Sumber Daya Air DKI, Jakarta Pusat.

Ia mengatakan rencana naturalisasi itu pun belum final. Sebagai contoh, ia menunjuk Sungai Ciliwung secara lanskap cenderung ke arah restorasi ekosistemnya, seperti proses airnya dan kondisi penampungan. (Put/J-1)