Pemprov DKI Dorong Tarif MRT dan LRT Segera Disepakati

PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta mendorong agar tarif angkutan massal MRT dan LRT bisa segera disepakati. Pelaksana Tugas Kepala Biro Perekonomian DKI Jakarta Mohammad Abbas mengungkapkan penetapan tarif bukan hanya menjadi bagian dari pengoperasian MRT dan LRT, tetapi juga menjadi indikator pemberian biaya operasional dari Pemprov kepada dua operator angkutan massal tersebut.

"Jadi kita nantinya tidak bisa berikan biaya operasional kalau tarif tidak segera ditetapkan. Padahal kan kedua perusahaan ini butuh biaya operasional untuk tetap berjalan," kata Abbas dalam rapat pembahasan tarif MRT dan LRT di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (19/3).

Baca juga: Anies: MRT dan LRT Tidak Bisa Digratiskan

Selain untuk tetap menjalankan kedua moda angkutan massal itu, Abbas juga menegaskan, adanya penetapan tarif menjadi dasar bagi kedua operator untuk tetap menjaga standar pelayanan dan pengoperasian.

Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta nantinya akan membayarkan penagihan biaya operasional dengan persyaratan kedua operator tetap dapat memenuhi standar operasional atau service level agreement (SLA) yang dibuat.

"Jadi ketika mereka meminta dana subsidi atau Public Service Obligation (PSO), kita akan bayar tapi indikatornya selain jumlah penumpang dan biaya perawatan tetapi juga pelayanan, bagaimana ketepatan waktu, bagaimana kebersihan, pelayanan tiket, dan lainnya," ujarnya.

Sementara itu, rapat pembahasan tarif yang berlangsung bersama Komisi B hari ini belum membuahkan hasil. Komisi B masih belum menyepakati usulan tarif MRT sebesar Rp10 ribu per-10 km dan tarif LRT sebesar Rp6 ribu perpenumpang.

Dalam rapat, Ketua Komisi B DPRD DKI Suhaimi meminta kedua perusahaan memberikan paparan kajian simulasi tarif jika mengurangi biaya penyusutan serta kajian nilai subsidi jika tarif MRT dan LRT digratiskan bagi warga ber-KTP Jakarta. (OL-6)