Antisipasi Gangguan Pemilu 2019, BNPT Gelar Simulasi Latihan

BANGSA Indonesia akan menggelar pesta demokrasi pada April 2019 mendatang dengan menggelar Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Umun Presiden (Pilpres).

Dengan adanya Pemilu serentak itu tidak menutup kemungkinan bagi sekelompok teroris untuk melakukan aksi guna menunjukkan eksistensi kelompok mereka.

Melihat kondisi itu, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melalui Direktorat Pembinaan Kemampuan di Kedeputian II bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan menggelar 'Latihan Mitigasi Aksi Terorisme Integratif' (kementerian/lembaga/dinas/instansi, Polri-TNI) dalam rangka pengamanan Pemilu 2019. 

Upacara penutupan dan simulasi latihan digelar di Lapangan Silang Monas dan di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (6/3).

"Hari ini kita latihan mitigasi, keterpaduan semua unit penanggulangan terorisme, baik itu dari TNI AD, AL, AU, kepolisian, bersama dinas/instansi dan kementerian terkait.

Kita melihat, ada pasukan khusus dari Gultor (Kopassus), ada Denjaka (Detasemen Jala Mangkara) dari AL, ada Satuan Bravo 90 dari AU, ada Gegana dari Polri, dan semua dinas instansi yang terlibat, kita mesti latih," ujar Kepala BNPT, Komjen Pol Suhardi Alius usai acara.

Karena setiap even besar, menurutnya, tidak menutup kemungkinan adanya gangguan terorisme. Untuk itu, kita mesti mempersiapkan diri untuk mengidentifikasi dan melakukan sesuai prosedur standar operasional (SOP). 

"Ini untuk melatih kemampuan kita terintegrasi bagaimana menghadapi situasi jika terjadi aksi terorisme. Sehingga kita tidak terdadak jika ada kejadian," ucap Kepala BNPT.

Lebih lanjut mantan Kabareskrim Polri ini mengatakan, tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan dan di mana teroris akan melakukan aksinya.

Oleh karena itu, langkah-langkah untuk menyiapkan Kesiapsiagaan Nasional sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Terorisme harus terus menerus dilakukan.

"Dan cara yang efektif untuk mempertahankan kondisi Kesiapsiagaan Nasional adalah dengan melakukan latihan yang melibatkan semua unsur nasional terkait secara intensif dan konprehensif," ujar Suhardi.

 

Baca juga: Soal Proses Wagub DKI, PKS Optimistis 2 Pekan Bisa Selesai

 

Apalag, lanjut dia, sesuai UU itu, BNPT merupakan leading sector dalam bidang penanggulangan terorisme yang salah satunya memiliki tugas dalam menyusun kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme.

Pola penanggulangan terorisme di Indonesia sendiri selama ini menggunakan dua metode yaitu pola soft approach (pendekatan lunak) dengan melakukan program  deradikalisasi dan pencegahan dan pola hard approach (penegakan hukum) dengan melalui penindakan serta kesipasiagaan nasional.

"Latihan yang kita laksanakan saat ini merupakan bentuk dari pola hard approach sebagai penguatan bagi TNI, Polri, dan instansi terkait lainnya dalam rangka penanggulangan terorisme," kata mantan Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional ini.

Suhardi juga mengungkapkan bahwa latihan dan simulasi ini merupakan program rutin dari BNPT. 

"Jadi latihan ini program rutin BNPT. Kemarin sebelum Asian Games, kita juga menggelar di Kemayoran dan dihadiri Panglima TNI.

Sebelumnya akhir 2016, kita latihan di Bandara Soekarno-Hatta dan 2018 kemarin kita gelar di Bandara Ahmad Yani Semarang," jelas mantan Kepala Divisi Humas Polri ini.

Dikatakan Suhardi, pemilihan stasiun kereta api sebagai tempat pelatihan mitigasi ini karena merupakan salah satu objek vital yang berpotensi menjadi sasaran aksi terorisme dan dapat menimbulkan instabilitas.

Oleh karena itu, seluruh aparat harus waspada di berbagai tempat dengan segala situasi.

"Bukan cuma siang saja, malam juga, Bahkan dalam kondisi hujan pun harus kita hadapi. Kalau kita kemarin di bandara, di terminal bus, sekarang di stasiun KA.

Jadi semua sarana dan prasarana yang kemungkinan menjadi titik-titik serangan (terorisme) harus kita antisipasi," katanya.

Senada dengan Kepala BNPT, PT Kereta Api Indonesia (KAI) pun juga menyadari pentingnya kegiatan pelatihan yang dilakukan di area publik, seperti Stasiun KA.

Hal ini disebabkan stasiun merupakan salah satu objek vital yang ada dan diatur berdasarkan peraturan pemerintah yang menjadi konsentrasi publik.

"Kami sangat mendukung kegiatan yang digelar BNPT ini agar menjadi kegiatan yang positif ke depannya dalam hal antisipasi.

Ada 600 lebih stasiun di wilayah Jabotabek ini, di mana 76 di antaranya dengan konsentrasi stasiun yang sangat tinggi. Ada sebanyak 1 juta penumpang yang kita angkut," ungkap Direktur Pengelolaan Prasarana PT KAI, Muhammad Nurul Fadhilah.

Mantan Direktur Utama PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) ini berharap adanya sinergitas antara BNPT dan PT KAI dalam upaya pencegahan aksi terorisme agar tidak terjadi di kawasan objek vital.

"Tentu harapan kami seperti ini bisa menjadi konsentrasi bersama dari pihak BNPT dalam rangka memitigasi semua resiko yang dapat terjadi dan menghasilkan korban dan lain-lain. Kami sangat mendukung,"  ujarnya.

Terkait dengan SOP yang dimiliki PT KAI dan BNPT, Irjen Pol Budiono Sandi, selaku Deputi II bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT, menjelaskan bahwa pentingnya latihan ini untuk menyamakan dan menyinergikan SOP-SOP yang sudah dimiliki masing-masing K/L dan instansi.

"Tentunya di sini kita sinergikan SOP-SOP yang sudah dimiliki instasi terkait dengan BNPT sebagai focal point untuk melaksanakan tugas dengan baik di lapangan," kata Budiono yang turut hadir pada acara tersebut. (RO/OL-9)