Headline
Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
SURAT pengajuan dua nama calon wakil gubernur (cawagub) DKI Jakarta sudah ada di tangan DPRD. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) optimistis pemilihan Wagub DKI berjalan lancar. Ia menyebut hampir semua fraksi-fraksi DPRD DKI menginginkan Wagub DKI cepat terpilih.
“Kami memang memandang masalah cawagub ini optimistis. Karena setelah surat itu ditandatangani partai pengusung, artinya, PKS dan Gerindra sudah mantap menetapkan dua cawagub tersebut. Tinggal menggolkannya. Saya punya pandangan, dalam dua pekan sudah selesai,” kata Achmad Yani, Ketua Komisi Kebijakan Majelis Pertimbangan Wilayah PKS, Rabu (6/3).
Baca juga: PKS Yakin DPRD tak Berniat Menjegal Pemilihan Wagub DKI
Karena itu, Fraksi PKS bersama Fraksi Gerindra akan membangun komunikasi politik dengan fraksi-fraksi lain yang ada di DPRD DKI. Dengan membangun komunikasi politik yang baik, diharapkan seluruh fraksi dapat mendukung pelaksanaan pemilihan dengan cepat dan tidak ada yang menolak calon dari PKS tersebut.
“Ya kita akan membangun komunikasi dengan teman-teman fraksi yang ada. Supaya cepat,” ujar Yani yang juga merupakan anggota DPRD DKI dari Fraksi PKS.
Menanggapi hal itu, Ketua DPD DKI Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPRD DKI, M Taufik, mengatakan terlalu optimistis menentukan dua pekan selesai untuk proses pemilihan Wagub DKI. Mengingat, ada tiga tahapan yang harus dilalui sebelum menggelar rapat paripurna.
“Ya kita harus bekerja keras membangun komunikasi dengan kesungguhan. Karena tahapan ada tiga. Kita tunggu dulu rapat dari Bamus untuk penentuan tanggal lalu pemilihan panitia pemilih dan penyusunan tata tertib (tatib) pemilihan. Setelah tiga hal ini, nanti PKS dan Gerindra akan mendiskusikan langkah-langkahnya,” kata Taufik.
Permasalahan yang harus dihadapi PKS dan Gerindra agar target itu tercapai, lanjutnya, adalah bagaimana menghadirkan lebih dari 86 anggota dewan agar memenuhi kuorum rapat paripurna.
Setelah itu, lanjut Taufik,bagaimana ke-86 anggota dewan ini bisa menyetujui cawagub usulan PKS dan Gerindra kemudian sepakat untuk memilih satu diantara dua calon tersebut.
Apalagi, Taufik sudah mendengar selentingan bahwa sebagian fraksi ada yang menolak cawagub yang diusung mereka. “Adanya penolakan harus kita anggap serius. Makanya kita harus melakukan komunikasi lebih intens lagi agar ke-86 anggota bisa hadir. Kalau seminggu ini bisa melakukan komunikasi dengan baik, pasti jadi paripurnanya. Ini tergantung individu lho,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD DKI, Prasetio Edi Marsudi, menilai tidak semudah itu PKS dan Gerindra menentukan target dua pekan pemilihan cawagub bisa rampung. Karena, kata dia, tahun ini adalah tahun politik. Semua anggota dewan dan fraksi yang ada di DPRD DKI sedang konsentrasi memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mereka usung masing-masing.
“Tidak semudah itu. Apalagi ini tahun-tahun politik. Kita tahu semua, Pak Taufik dan Pak Yani berasal dari partai pengusung dari capres lain, kita adalah partai pengusung capres satunya lagi. Lalu, banyak juga anggota dewan yang mencalonkan lagi dalam pemilihan legislatif. Tidak semudah itu,” kata Prasetio.
Baca juga: Subsidi Terlalu Tinggi, Penetapan Tarif MRT/LRT Terhenti
Meski nanti sudah ada tanggal pelaksanaan rapat paripurna dan tatib pemilihan sudah tersusun, maka tidak serta merta rapat paripurna langsung digelar untuk memilih. Kedua cawagub akan diminta untuk menyampaikan visi dan misinya.
“Di situ akan terlihat apakah sama dengan visi misi Anies dan Sandiaga. Di situ akan terlihat, siapa orang yang akan terpilih. Makanya, saya bilang, PKS dan Gerindra harus kerja keras. Cobalah 106 anggota dewan diajak ngobrol ,” ujar Prasetio. (OL-6)
ANGGOTA Komisi III DPR RI Fraksi PKS M. Kholid menekankan pentingnya partisipasi publik yang bermakna dalam proses pembahasan RUU KUHAP di DPR RI.
KETUA Badan Legislasi DPP PKS Zainudin Paru mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang menahan diri dengan menolak putusan terkait ketentuan persyaratan pendidikan capres-cawapres,
ANGGOTA dari Fraksi PKS, M Nasir Djamil, menyatakan setuju dengan usulan agar pemerintah segera melakukan moratorium sementara dan menjadikan IKN sebagai ibu kota Provinsi Kaltim.
PKS: RUU KUHAP Diarahkan pada Penguatan Nilai HAM
Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.
Ketua Badan Legislasi DPP PKS, Zainudin Paru, menegaskan, putusan tersebut berpotensi melanggar konstitusi dan melewati batas kewenangan MK.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved