Headline
Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
DIREKTUR Pencapresan DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Suhud Aliyudin, menegaskan pihaknya tidak akan menerima jika ada alasan DPRD DKI untuk menunda sidang paripurna atas pemilihan calon wakil gubernur (cawagub) DKI. Pihaknya menyambut positif proses perkembangan penentuan cawagub yang kini tinggal menunggu gelaran sidang paripurna DPRD DKI, meski terbuka potensi adanya manuver.
"Kami berpikiran positif dan memandang DPRD DKI akan mengedepankan kepentingan warga Jakarta. Karena itu, kami yakin tidak ada upaya penundaan sebagaimana dikhawatirkan banyak pihak di Jakarta," kata Suhud, di Jakarta, Rabu (6/3).
Baca juga: Anies Minta DPRD Segera Proses Nama Cawagub DKI
Pemilihan Wagub DKI antara Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu tinggal selangkah lagi, yakni menunggu sidang paripurna dewan untuk musyawarah atau voting menentukan kandidat terpilih.
Meskipun tinggal selangkah, bukan berarti prosesnya bakal mulus.Sebab, Ketua DPRD DKI, Prasetio Edi Marsudi, menyebutkan, paripurna nanti belum tentu langsung menghasilkan keputusan terpilihnya DKI 2. Terlebih, hingga kini masih ada fraksi di dewan yang menyuarakan sosok lain.
Menyikapi hal itu, Suhud mengatakan, pihaknya sudah mengikuti mekanisme yang berlaku terkait penentuan wagub, dan DPRD DKI tidak memiliki alasan lagi untuk mengulur waktu paripurna. PKS juga telah menyiapkan skenario terhadap segala kemungkinan yang bisa terjadi.
"Kami kira tidak ada alasan bagi DPRD DKI untuk menunda paripurna pemilihan Wagub DKI pengganti Pak Sandiaga Uno, karena masalah ini sudah tertunda lama dan mengganggu kinerja pelayanan Pemda DKI," desak Suhud.
Ketua DPW PKS DKI Jakarta, Syakir Purnomo, mengaku pihaknya optimistis bahwa proses di DPRD bakal berjalan mulus. Sebab, Gerindra turut berperan meloloskan rekomendasi yang telah disepakati bersama.
Menurut dia, komunikasi antar legislator PKS-Gerindra, meskipun mengalami dinamika, tapi sinergitas keduanya turut membantu meyakinkan fraksi-fraksi di dewan agar sidang paripurna dapat berjalan memenuhi kuorum dan menentukan Wagub DKI secara musyawarah maupun voting.
"Sebagai partai pengusung, PKS dan Gerindra yakin dan optimistis bahwa proses penetapan wagub akan berjalan lancar meskipun ada dinamika," kata Syakir.
Baca juga: Surat Cawagub DKI Jakarta Segera Diteruskan ke Bamus
Ketua Fraksi PKS DPRD DKI, Abdurrahman Suhaimi, juga menyampaikan pendapat serupa. DPRD DKI pasti bakal menggelar sidang paripurna dalam waktu dekat dan proses pemilihan bisa segera terlaksana. Sebab selain fraksi, dua kandidat juga berkomunikasi dan bersilaturahmi dengan seluruh fraksi.
"Ini tinggal menunggu kemauan politik saja untuk menggelar sidang paripurna dan memilih wagub. Saya kira prosesnya harus bisa terlaksana tidak lebih dari dua hari," kata Suhaimi. (OL-6)
ANGGOTA Komisi III DPR RI Fraksi PKS M. Kholid menekankan pentingnya partisipasi publik yang bermakna dalam proses pembahasan RUU KUHAP di DPR RI.
KETUA Badan Legislasi DPP PKS Zainudin Paru mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang menahan diri dengan menolak putusan terkait ketentuan persyaratan pendidikan capres-cawapres,
ANGGOTA dari Fraksi PKS, M Nasir Djamil, menyatakan setuju dengan usulan agar pemerintah segera melakukan moratorium sementara dan menjadikan IKN sebagai ibu kota Provinsi Kaltim.
PKS: RUU KUHAP Diarahkan pada Penguatan Nilai HAM
Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.
Ketua Badan Legislasi DPP PKS, Zainudin Paru, menegaskan, putusan tersebut berpotensi melanggar konstitusi dan melewati batas kewenangan MK.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved