Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
DUA moda angkutan massal akan melayani warga di Jakarta, bulan ini. Moda raya terpadu atau MRT akan menjalani rute Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia dan kereta ringan LRT dari Kelapa Gading menuju Velodrome Rawamangun.
Namun, sampai kemarin, berapa dana yang harus dibayar warga untuk menikmati layanan keduanya, masih tanda tanya.
“Kami sudah minta Pemprov DKI untuk bertemu minggu depan untuk membahas penetapan tarif MRT dan LRT,” papar Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Santoso, akhir pekan lalu.
DPRD, lanjut dia, perlu tahu dan ikut memutuskan tarif LRT dan MRT karena terkait subsidi yang harus diberikan Pemprov DKI untuk warga. Informasi yang beredar tarif MRT berkisar Rp17 ribu-Rp18 ribu.
“Jika memang benar, DPRD perlu tahu, dari jumlah itu, berapa besar subsidi yang diberikan. Subsidi sudah pasti, tapi berapa besarannya, kita belum tahu,” lanjut Santoso.
Akhir pekan lalu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan justru mengaku diskusi penentuan tarif telah selesai.
“Namun, kami menunggu kelengkapan lain diselesaikan pihak terkait. Kalau sudah lengkap, baru akan saya umumkan.”
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Widjatmoko membenarkan penetapan tarif MRT dan LRT menunggu keputusan gubernur.
“Sedang dalam proses.”
Direktur Utama PT MRT Jakarta William Sabandar menargetkan operasi komersial MRT diperkirakan 24-31 Maret. LRT juga mematok tanggal di akhir bulan.
Saat dihubungi, Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Bambang Prihartono mengatakan penetapan tarif moda transportasi, baik MRT maupun LRT menjadi kewenangan Pemprov DKI Jakarta.
“Kami hanya mengimbau tarifnya harus terjangkau untuk seluruh lapisan masyarakat sehingga tujuan kita membuat warga beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi massal bisa tercapai.”
BPTJ, lanjutnya, masih fokus menyusun kebijakan penetapan tarif antarzonasi integrasi antarmoda transportasi, yang meliputi zona luar, zona lingkaran luar, dan zona dalam. “Tarifnya berdasar zona. Bukan per kilometer.” (Fer/J-3)
PT MRT Jakarta mengembangkan ekosistem layanan digitalnya melalui integrasi layanan perbankan tertanam di kanal digital milik perusahaan, termasuk aplikasi MyMRTJ.
Tuhiyat juga menjelaskan gambaran umum Stasiun Harmoni yang akan menjadi salah satu stasiun penting di jalur utara MRT Jakarta. Kelak, Stasiun Harmoni memiliki panjang 252 meter.
PT MRT Jakarta (Perseroda) memperpanjang jam operasional hingga pukul 02.00 WIB pada malam pergantian tahun 2026.
Jalur MRT Jakarta kian menguat posisinya sebagai “alamat emas” baru bagi pengembangan properti ibu kota.
Karakter eksklusif dari film Zootopia 2 disebar dalam bentuk stempel eksklusif yang berfungsi sebagai penanda empat titik Stasiun MRT Jakarta.
Mantan CEO MRT Jakarta, William Sabandar, dianugerahi Alumni of The Year 2025 oleh Kedutaan Besar Australia atas kontribusinya dalam inovasi teknologi transportasi.
Dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Jakarta Nomor 44 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026, anggaran subsidi untuk Transjakarta ditetapkan Rp3,75 triliun.
PT LRT Jakarta memutuskan memperpanjang jam operasional hingga pukul 02.00 WIB pada malam pergantian Tahun Baru 2026.
Terintegrasi itu tidak hanya antar "backbone" atau tulang punggung transportasi saja seperti kereta api, MRT, BRT dan Transjakarta.
Direktur Utama PT LRT Jakarta Roberto Akyuwen menjelaskan, akan ada 20 masinis baru yang akan mengoperasikan Rute Velodrome - Manggarai.
DIREKTUR Utama PT LRT Jakarta, Roberto Akyuwen optimistis pembukaan rute Velodrome–Manggarai tahun depan akan berdampak signifikan pada efisiensi subsidi yang selama ini digelontorkan.
PT KAI bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) dan Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jakarta, melakukan rampcheck terhadap layanan LRT Jabodebek.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved