Headline
Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
FORUM Betawi Rempug (FBR) menolak kandidat calon wakil gubernur DKI Jakarta yang kini sedang dalam proses diajukan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Ketua Umum FBR Jabodetabek Lutfi Hakim menegaskan penolakan itu telah disampaikan melalui spanduk-spanduk berwarna hijau tua yang dibentangkan di pagar Gedung DPRD DKI Jakarta.
Baca juga: Anies Mengaku Belum Dikabari PKS dan Gerindra Soal Cawagub
"Ya, betul. Spanduk itu kami yang pasang. Karena kami menyampaikan suara masyarakat. Jangan mentang-mentang hanya dipilih di DPRD lalu masyarakat tidak disosialisasikan mengenai cawagub ini," kata Lutfi saat dihubungi Media Indonesia, Selasa (26/2).
Sebelumnya, DKI memiliki dua cawagub yakni Achmad Syaiku dan Agung Yulianto yang berasal dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Keduanya terpilih berdasarkan hasil tes kepatutan dan kelayakan yang diselenggarakan oleh PKS dan Partai Gerindra.
Setelah melalui konsultasi dengan DPP masing-masing parpol pengusung Anies Baswedan-Sandiaga Uno pada Pilkada 2017 lalu itu, kedua nama itu siap dikirim kepada Anies guna diteruskan ke DPRD DKI untuk melalui proses pemilihan.
Lutfi mengatakan, seyogyanya kedua parpol pengusung menyosialisasikan terlebih dahulu terkait proses pemilihan wagub serta para kandidatnya kepada masyarakat. Terlebih lagi ada rentang waktu tujuh bulan sejak kursi wagub ditinggalkan Sandi yang maju sebagai calon wakil presiden untuk Pemilu 2019.
"Kan sudah kosong dari tahun lalu. Masa tidak ada pemberitahuan kepada masyarakat sama sekali. Pembicaraan hanya di tingkat partai dan DPRD saja," tandasnya.
Meskipun demikian, pihaknya terbuka apabila PKS maupun Partai Gerindra ingin mengundang FBR menyosialisasikan dua cawagub DKI. Menurutnya, hal tersebut sama seperti penjalinan tali silaturahim yang wajib diterima.
Baca juga: Wagub DKI Terpilih Harus Selaras dengan Visi Misi Anies-Sandi
Di sisi lain, ia menegaskan penolakan ini tidak ada kaitannya dengan isu dikembalikannya Sandiaga menjadi wagub jika kalah dalam Pilpres.
"Dukungan kami kepada beliau sudah habis saat dia menjadi wagub. Dia sudah mundur, ya sudah," terangnya. (OL-6)
ANGGOTA Komisi III DPR RI Fraksi PKS M. Kholid menekankan pentingnya partisipasi publik yang bermakna dalam proses pembahasan RUU KUHAP di DPR RI.
KETUA Badan Legislasi DPP PKS Zainudin Paru mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang menahan diri dengan menolak putusan terkait ketentuan persyaratan pendidikan capres-cawapres,
ANGGOTA dari Fraksi PKS, M Nasir Djamil, menyatakan setuju dengan usulan agar pemerintah segera melakukan moratorium sementara dan menjadikan IKN sebagai ibu kota Provinsi Kaltim.
PKS: RUU KUHAP Diarahkan pada Penguatan Nilai HAM
Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.
Ketua Badan Legislasi DPP PKS, Zainudin Paru, menegaskan, putusan tersebut berpotensi melanggar konstitusi dan melewati batas kewenangan MK.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved