Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
OPERASI Lintas Jaya 2019 resmi digelar untuk menjaga ketertiban lalu lintas dan keamanan. Dalam operasi ini, Dinas Perhubungan DKI juga tidak akan melewatkan calo angkutan umum yang beroperasi di terminal-terminal ibu kota.
Keberadaan para calo seringkali mengganggu calon penumpang yang hendak menggunakan angkutan umum di terminal.
"Sasaran kami termasuk para calo di terminal karena terminal juga pusat dari operasi angkutan umum," ujar Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Widjatmoko usai apel pembukaan Operasi Lintas Jaya 2019 di Lapangan Irti, Monas, Senin (11/2).
Selain itu, Dishub juga akan mengecek kelengkapan administrasi dari penyelenggaraan angkutan umum serta kesesuaian tarif.
Di sisi lain selama operasi berlangsung hingga akhir 2019, Dishub juga akan memantau kelancaran lalu lintas melalui teknologi informasi yang tersedia serta platform aplikasi yang sudah ada seperti Google Maps dan Waze.
Baca juga: Operasi Lintas Jaya 2019, Tingkat Kepatuhan Diharapkan Meningkat
Tujuannya agar Dishub mengetahui titik-titik kemacetan serta jalan-jalan alternatif yang kerap digunakan masyarakat dalam bermobilitas. Dengan demikian, pemantauan serta pengawasan juga dapat dilakukan di titik-titik tersebut.
"Untuk titik tadi sasarannya ada dua ya pada lintasan dan pelintas. Lintasan ini juga berdasarkan pantauan. Kita punya Unit Pengelola sistem lalu lintas, itu juga kita bisa memonitor di sana secara 'realtime' juga memanfaatkan data-data seperti Google Map dan Waze," ujarnya.
Operasi Lintas Jaya 2019 dibuka langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Operasi ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas. Sebanyak 700 personel gabungan dari Dishub DKI serta TNI dan Polri diterjunkan dalam operasi ini. (OL-3)
Kontrol rutin pekerjaan harus setiap hari dilakukan untuk memastikan jajaran di dua SKPD bekerja dengan optimal meski dipimpin oleh satu orang.
Setiap ASN yang akan naik jabatan diberikan dua pilihan: mengundurkan diri atau dicopot bila kinerja tidak mencapai target atau terdapat kesalahan fatal.
TGUPP memiliki peranan yang cenderung mendominasi pejabat struktural di Pemprov DKI Jakarta. Tim itu juga tidak memiliki kewenangan untuk membuat dan mengimplementasikan kebijakan.
PEMPROV DKI Jakarta belum lama ini melaksanakan seleksi terbuka 17 jabatan eselon II.
Seleksi terbuka, merupakan amanah dari Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
TIDAK mudah menyelenggarakan pemerintahan daerah (pemda), di tengah pandemi covid-19.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved