Protes Biaya Hidup Iran Meluas, Pezeshkian Tuding Tekanan Asing

PRESIDEN Iran Masoud Pezeshkian menyerukan persatuan nasional untuk menghadapi tekanan ekonomi yang ia sebut berasal dari musuh-musuh Teheran. 

Seruan itu disampaikan di tengah meluasnya aksi protes akibat lonjakan biaya hidup di berbagai wilayah Iran, yang menewaskan setidaknya satu anggota pasukan paramiliter di Provinsi Lorestan, Iran barat.

Pernyataan Pezeshkian pada Rabu (31/12) itu disampaikan, ketika aparat keamanan di Provinsi Fars, Iran selatan, melepaskan tembakan ke arah massa yang berusaha menerobos gedung pemerintahan setempat.

Baca juga : Netanyahu Segera Bertemu Trump, Bahas Serangan ke Iran

Gelombang kerusuhan itu menandai hari keempat berturut-turut demonstrasi di Iran sejak para pedagang di Teheran melakukan aksi pada Minggu (28/12), menyusul anjloknya nilai mata uang rial ke titik terendah sepanjang sejarah terhadap dolar Amerika Serikat. 

Kondisi tersebut memperparah tekanan ekonomi yang telah lama membebani masyarakat di tengah inflasi tinggi dan kenaikan harga kebutuhan pokok.

Dalam pidatonya di suatu forum bisnis, Teheran, Pezeshkian menuding campur tangan asing sebagai faktor utama di balik kerusuhan tersebut.

Baca juga : Siapkan Serangan Baru ke Iran, Israel Minta Dukungan AS

"Kita berada dalam situasi di mana tekanan eksternal diberikan oleh musuh-musuh negara dan, sayangnya, juga dari dalam negeri," ujarnya.

Ia menegaskan Iran tengah menghadapi situasi yang ia gambarkan sebagai perang skala penuh.

"Saat ini, musuh telah menaruh sebagian besar harapannya untuk menjatuhkan kita melalui tekanan ekonomi. Anda tidak dapat menaklukkan suatu bangsa dengan bom, jet tempur, atau rudal," katanya.

"Dan jika mereka menghadapi bangsa ini di lapangan, jika kita tetap bertekad, bersatu, dan berkomitmen untuk bekerja sama demi membanggakan negara kita, mustahil bagi mereka untuk membuat Iran bertekuk lutut," tambahnya.

Protes Berujung Maut

Perekonomian Iran telah menghadapi tekanan berat selama bertahun-tahun, terutama sejak Amerika Serikat kembali memberlakukan sanksi pada 2018 setelah Presiden Donald Trump menarik diri dari kesepakatan internasional terkait program nuklir Iran.

Pada September tahun ini, negara-negara Eropa juga memulai kembali sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan menuduh Iran melanggar kesepakatan nuklir 2015. Langkah tersebut diambil beberapa bulan setelah Israel dan AS melancarkan serangan udara ke fasilitas nuklir Iran. 

Teheran membantah tuduhan bahwa pihaknya mengembangkan senjata nuklir.

Nilai tukar rial telah merosot hampir 50 persen sepanjang 2025, sementara inflasi mencapai sekitar 50 persen pada Desember. Mata uang Iran itu diperdagangkan di kisaran 1,42 juta rial per dolar AS ketika aksi protes para pedagang di Pasar Besar Teheran dimulai, jauh melemah dibandingkan sekitar 820.000 rial per dolar setahun sebelumnya.

Aksi protes kemudian meluas, melibatkan mahasiswa di sejumlah universitas di Teheran dan menjalar ke kota-kota lain seperti Isfahan, Yazd, Zanjan, Kuhdasht, dan Fasa, demikian menurut laporan media pemerintah.

Di Kuhdasht, Provinsi Lorestan, seorang anggota pasukan paramiliter Basij dilaporkan tewas dalam aksi kekerasan yang dilakukan oleh pihak yang disebut sebagai perusuh. 

Televisi pemerintah IRIB mengidentifikasi korban sebagai Amir Hossam Khodayari Fard, 21.

Seorang pejabat keamanan yang dikutip IRIB menyatakan bahwa kerusuhan tersebut diorganisasi oleh elemen oportunis yang berafiliasi dengan musuh yang memanfaatkan suasana protes rakyat. 

Sebanyak 13 anggota pasukan keamanan dilaporkan terluka. Tidak ada keterangan resmi mengenai korban dari kalangan demonstran.

Di Fasa, Provinsi Fars, para demonstran dilaporkan menyerang kantor gubernur, merusak sebagian pintu gedung tersebut. Tiga anggota pasukan keamanan terluka dan empat orang ditangkap, menurut kantor berita Tasnim. 

Rekaman video yang disiarkan media pemerintah memperlihatkan massa berusaha mendobrak gerbang gedung pemerintahan.

Gubernur Fasa menyatakan bahwa aksi tersebut dipicu oleh inflasi dan tekanan ekonomi. Pengaruh media asing turut memperkeruh situasi. Ia mengatakan kondisi kini telah kembali terkendali.

Tanggapan yang Tegas

Pemerintah Iran memiliki catatan panjang dalam merespons protes publik, baik terkait harga, kekeringan, hak perempuan, maupun kebebasan politik, dengan pendekatan keamanan yang keras dan penangkapan massal.

Kali ini, pemerintah menyatakan akan membentuk mekanisme dialog dengan perwakilan demonstran, meski belum menjelaskan secara rinci pelaksanaannya.

"Pemerintah akan mendengarkan dengan sabar meskipun ada suara-suara keras karena kami percaya rakyat kami cukup sabar," kata juru bicara pemerintah Fatemeh Mohajerani.

"Tugas pemerintah adalah mendengarkan suara-suara dan membantu mereka mencapai pemahaman bersama untuk menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat," ujarnya.

Ia menegaskan pemerintah mengakui hak masyarakat untuk berkumpul secara damai dan mengklaim seluruh keluhan publik telah didengar.

Sementara itu, Jaksa Agung Iran Mohammad Movahedi-Azad memperingatkan bahwa negara akan mengambil tindakan hukum tegas jika protes berubah menjadi kekacauan.

"Protes mata pencaharian yang damai adalah bagian dari realitas sosial dan yang dapat dipahami," katanya.

"Setiap upaya untuk mengubah protes ekonomi menjadi alat ketidakamanan, penghancuran properti publik, atau penerapan skenario yang dirancang dari luar pasti akan ditanggapi dengan respons hukum, proporsional, dan tegas," tambahnya.

Kekhawatiran Eskalasi

Koresponden Al Jazeera di Teheran, Tohid Asadi, melaporkan bahwa pemerintah menyampaikan pesan yang saling bertolak belakang. Di satu sisi, Pezeshkian menyampaikan empati terhadap kesulitan ekonomi rakyat dan mengganti kepala bank sentral. Di sisi lain, negara menunjukkan kekhawatiran besar terhadap potensi eskalasi protes.

Menurut Asadi, selain tekanan ekonomi, bayang-bayang konflik dengan Israel dan AS turut menambah beban psikologis warga Iran. Namun, isu utama bagi masyarakat tetap pada kenaikan harga dan memburuknya kondisi ekonomi.

Sejumlah analis menilai rendahnya kepercayaan publik terhadap kemampuan pemerintah menjadi faktor kunci berlanjutnya protes.

"Presiden sendiri sekitar seminggu yang lalu mengatakan bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa tentang masalah-masalah ini," kata Trita Parsi dari Quincy Institute.

Ia menyebut ketidakpercayaan publik justru diperkuat oleh pernyataan para pejabat sendiri. Parsi menambahkan, pertanyaan terbesar saat ini adalah apakah protes ekonomi akan berkembang menjadi tuntutan politik yang lebih luas.

Berbagai Tantangan

Selain tekanan ekonomi, Iran juga menghadapi krisis energi dan krisis air yang serius. Banyak bendungan utama berada pada tingkat hampir kosong, termasuk yang memasok kebutuhan air Teheran dan kota-kota besar lainnya.

Media pemerintah Iran menekankan bahwa aksi protes dipicu oleh kejatuhan nilai rial, bukan oleh penolakan terhadap sistem pemerintahan teokratis yang telah berkuasa sejak Revolusi 1979.

Iran terakhir kali mengalami gelombang protes nasional besar pada 2022–2023 setelah kematian Mahsa Amini dalam tahanan polisi moral. Peristiwa itu menewaskan ratusan orang, menyebabkan puluhan ribu penangkapan, dan berujung pada sejumlah eksekusi. (I-2)