Indonesia Dinominasikan Pimpin Dewan HAM PBB untuk 2026

INDONESIA resmi memperoleh mandat kawasan Asia-Pasifik untuk maju sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB) pada 2026. Nominasi tersebut  menandai kepercayaan negara-negara Asia Pasifik terhadap Indonesia dalam mengawal agenda hak asasi manusia di tingkat global.

Penetapan resmi Presiden Dewan HAM PBB 2026 dijadwalkan berlangsung dalam pertemuan Dewan HAM pada 8 Januari 2026.

Jika ditetapkan, posisi tersebut akan diemban oleh Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro. Jika resmi terpilih, Indonesia akan memimpin jalannya sidang serta seluruh proses kerja Dewan HAM PBB sepanjang 2026.

Baca juga : Menteri Pigai Tanggapi Sorotan PBB soal Kekekrasan Aparat saat Aksi Demo

Pemerintah Indonesia melalui pernyataan resmi Kemenlu menyampaikan apresiasi atas kepercayaan dan dukungan seluruh anggota Asia-Pacific Group.

"Indonesia menegaskan komitmennya untuk menjalankan amanah tersebut secara profesional dan transparan, dengan menjunjung tinggi semangat multilateralisme demi pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia bagi semua pihak," demikian pernyataan pers Kemenlu RI.

Saat ini Indonesia tercatat sebagai anggota Dewan HAM PBB untuk masa 2024-2026. Sesuai mekanisme rotasi regional, kelompok Asia-Pacific Group (APG) mendapat giliran memegang presidensi Dewan HAM pada siklus ke-20 atau 2026.

Baca juga : Diplomat Berkinerja Baik, Suara Perwakilan Indonesia di PBB Kerap Tuai Pujian

Dukungan luas negara-negara Asia Pasifik tidak terlepas dari rekam jejak Indonesia sebagai jembatan dialog dalam isu-isu hak asasi manusia. Indonesia juga dipandang sebagai negara berkembang yang independen, tidak terikat kepentingan blok tertentu, serta konsisten mengusung agenda kemanusiaan di berbagai forum internasional.

Terpilihnya Indonesia bakal memperkuat posisi diplomasi sekaligus menegaskan kepemimpinan Indonesia di panggung global.

Presidensi pada 2026 juga bertepatan dengan peringatan 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB yang dinilai sebagai momentum strategis untuk mendorong penguatan tata kelola HAM internasional yang lebih inklusif, konstruktif, serta berbasis dialog dan kerja sama. (I-3)