Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul Bubarkan DPR, Pemilu Digelar Paling Lambat Februari

PERDANA Menteri Thailand Anutin Charnvirakul resmi mendapat persetujuan kerajaan untuk membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Thailand. Langkah ini membuka jalan bagi penyelenggaraan pemilu baru paling lambat Februari mendatang. 

Dalam lembaran negara yang terbit pada Jumat (12/12), Anutin menyatakan bahwa pemerintahan minoritas yang ia pimpin dianggap tidak cukup kuat untuk menangani sejumlah persoalan utama, termasuk ekonomi dan meningkatnya ketegangan di perbatasan dengan Kamboja.

Sesuai aturan hukum Thailand, pemilu wajib dilaksanakan dalam waktu 45 hingga 60 hari setelah pembubaran parlemen.

Baca juga : Jutaan Orang masih Terjebak Banjir, Pemerintah Thailand Copot Pejabat

Anutin sendiri baru terpilih sebagai perdana menteri pada 5 September dengan dukungan Partai Rakyat dari kubu oposisi. 

Ia naik menggantikan Paetongtarn Shinawatra, yang diberhentikan oleh Mahkamah Konstitusi karena pelanggaran etika setelah rekaman pembicaraannya dengan Ketua Senat Kamboja, Hun Sen bocor ke publik.

Selama tiga bulan pertama masa jabatannya, Anutin menghadapi kritik tajam, terutama terkait penanganan banjir besar di wilayah selatan serta berbagai isu domestik lainnya. 

Keputusan membubarkan DPR diambil di tengah meningkatnya tensi di perbatasan Thailand-Kamboja serta perpecahan pandangan mengenai rancangan amandemen konstitusi antara partainya, Bhumjaithai dan Partai Rakyat. (Kyodonews/H-4)