Legislator AS Bantah Menhan Hegseth Beri Perintah Bunuh Mereka Semua

SEJUMLAH anggota Kongres Amerika Serikat dari Partai Demokrat dan Republik menyatakan Menteri Pertahanan Pete Hegseth tidak memberikan perintah untuk “kill them all”. Perintah yang diberikan dalam serangan kedua militer AS terhadap kapal yang diduga membawa narkoba di Karibia pada 2 September lalu.

Pernyataan itu disampaikan setelah para legislator menonton rekaman video insiden tersebut dan menerima penjelasan tertutup dari Laksamana Angkatan Laut AS Frank Bradley. Pertemuan digelar terpisah di hadapan anggota DPR dan Senat, di tengah meningkatnya pertanyaan tentang dasar hukum penggunaan kekuatan militer terhadap kapal-kapal yang dicurigai terlibat penyelundupan narkoba.

Gedung Putih sebelumnya menegaskan keputusan serangan adalah tanggung jawab Adm Bradley. Ia bertindak sesuai hukum.

Baca juga : Menhan AS Hegseth Bantah Melihat Korban Selamat sebelum Serangan Kedua Kapal di Karibia

Anggota DPR dari Partai Demokrat, Jim Himes, yang menjabat sebagai anggota senior Komite Intelijen DPR, mengatakan setelah pemaparan itu Adm Bradley “telah melakukan hal yang benar”. Namun ia menilai apa yang terlihat dalam rekaman merupakan “salah satu hal paling mengganggu” selama masa pengabdiannya sebagai pejabat publik.

“Ya, mereka membawa narkoba. Mereka tidak lagi dalam posisi melanjutkan misi apa pun,” ujarnya.

Himes dan Adam Smith, anggota Demokrat berpangkat tertinggi di Komite Angkatan Bersenjata DPR, menyerukan agar video tersebut dipublikasikan. Pasalnya presentasi secara tertutup “meninggalkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban”.

Baca juga : AS Akui Komandan AL Perintahkan Serangan Kedua ke Kapal Narkoba Venezuela

Dari Partai Republik, Senator Tom Cotton menyatakan Adm Bradley dan Hegseth “melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan”. Ia mengatakan melihat “dua penyintas yang mencoba membalikkan kapal sarat narkoba agar dapat kembali melawan”.

Sementara itu, Senator Demokrat Jack Reed menyebut rekaman itu “mengganggu”. Partainya akan terus menyelidiki.

Keberadaan serangan kedua ini menimbulkan perdebatan baru soal legalitas operasi tersebut, terutama terkait aturan konflik yang melarang penargetan peserta yang terluka atau tidak lagi mampu bertempur. Presiden AS Donald Trump menyatakan tidak keberatan jika rekaman serangan kedua dipublikasikan, menyusul rilis video serangan pertama.

Laporan media AS menyebut dua orang yang selamat dari serangan pertama mencoba naik kembali ke kapal sebelum dihantam serangan kedua.

Serangan 2 September merupakan yang pertama dari rangkaian operasi militer AS di Karibia dan Pasifik Timur yang telah menewaskan lebih dari 80 orang. Meski pejabat AS menyatakan operasi itu sah, sejumlah ahli hukum internasional mempertanyakan legalitas penargetan penyintas yang dianggap tidak lagi mampu bertempur.

Keluarga salah satu korban, Alejandro Carranza asal Kolombia, telah mengajukan pengaduan ke Inter-American Court of Human Rights, sebagaimana dikonfirmasi BBC Mundo. (BBC/Z-2)