Trump Gugat BBC Rp16 Triliun, Dua Pimpinan Mundur Akibat Skandal Editing

BRITISH Broadcasting Corporation (BBC) tengah menghadapi badai politik besar menyusul kesalahan editing dalam dokumenter tentang kampanye pemilihan ulang Donald Trump. Presiden Amerika Serikat itu melayangkan surat hukum yang menuntut ganti rugi sedikitnya US$1 miliar atau sekitar Rp16 triliun.

Dalam surat hukum yang dikirim Senin (10/11), tim kuasa hukum Trump menuduh BBC melakukan pencemaran nama baik “dengan sengaja dan menipu publik melalui pengeditan dokumenter” guna memengaruhi Pemilihan Presiden AS. BBC membenarkan telah menerima surat tersebut. “Kami akan meninjau surat itu dan memberikan tanggapan pada waktunya,” kata juru bicara BBC kepada CNN.

Gugatan ini muncul setelah The Telegraph mengungkap laporan internal BBC yang menyebut adanya kesalahan fatal dalam dokumenter yang tayang pada Oktober 2024. Film itu disebut telah memotong dan menyambung pidato Trump pada 6 Januari, sehingga seolah-olah ia menyerukan massa untuk menuju Gedung Capitol dan “berjuang habis-habisan”.

Baca juga : Netanyahu Beri Tahu Trump 50 Menit sebelum Serangan Israel ke Doha

Padahal, dalam pidato aslinya, ajakan “berjuang” dan “berjalan ke Capitol” disampaikan pada bagian berbeda, tanpa seruan kekerasan langsung.

Permintaan Maaf

Menanggapi kontroversi ini, Ketua BBC Samir Shah menyampaikan permintaan maaf atas “kesalahan penilaian” tersebut. Direktur Jenderal BBC Tim Davie dan Kepala Berita Deborah Turness mengundurkan diri sehari sebelumnya, di tengah tekanan publik dan pemberitaan besar-besaran media Inggris.

“Cara pidato itu diedit memang menimbulkan kesan adanya ajakan langsung untuk bertindak keras,” tulis Shah dalam suratnya kepada komite parlemen.

Baca juga : Harvard Gelar Wisuda di Tengah Tekanan Politik Donald Trump

Shah menegaskan, BBC telah melakukan koreksi atas kesalahan yang ditemukan, memperbarui panduan editorial, serta menjatuhkan sanksi disiplin di level pimpinan terkait.

Namun, skandal ini kian memperuncing perdebatan tentang masa depan BBC. Kaum konservatif memanfaatkannya untuk menyerang lembaga penyiaran publik tersebut, sementara para pendukungnya menyerukan agar BBC tetap dipertahankan sebagai simbol jurnalisme independen.

“BBC menghadapi serangan politik yang terkoordinasi,” tulis jurnalis senior John Simpson di platform X. “Kami kini benar-benar harus berjuang mempertahankan penyiaran publik.”

Mantan Perdana Menteri Liz Truss menilai insiden itu menunjukkan “kegagalan BBC dalam menyampaikan kebenaran.” Pemerintah Inggris saat ini memang sedang meninjau ulang Royal Charter BBC dan struktur biaya lisensi yang menjadi sumber pendanaan utama lembaga tersebut.

Di tengah kritik dan krisis kepercayaan, koresponden diplomatik BBC James Landale menulis dari Kyiv, “Kami tidak sempurna, tetapi dalam dunia yang makin gelap, BBC tetap menjadi secercah cahaya.” (CNN/Z-2)