Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
OTORITAS Palestina mengecam keras keputusan pemerintah Israel untuk memperluas operasi militer di Gaza. Presiden Palestina Mahmud Abbas menyebut rencana itu sebagai kejahatan baru dan menegaskan pentingnya Otoritas Palestina mengambil alih tanggung jawab penuh atas wilayah tersebut.
Langkah Israel menyusul persetujuan kabinet keamanan adalah untuk melancarkan operasi besar merebut Gaza City. Keputusan itu memicu gelombang kritik internasional.
Israel juga menetapkan prinsip penyelesaian perang di Gaza, termasuk demiliterisasi wilayah itu dan pembentukan pemerintahan baru yang bukan Hamas maupun Otoritas Palestina.
Dalam pernyataan yang dikutip kantor berita resmi Palestina, Wafa, Abbas menegaskan mendesak perlunya tindakan segera untuk menghentikan aksi Israel
"Penting untuk memungkinkan Negara Palestina menjalankan tanggung jawab penuh di Jalur Gaza, perlunya gencatan senjata permanen dan segera, pembebasan sandera serta tahanan, dan masuknya bantuan kemanusiaan," ujar Abbas.
Otoritas Palestina, yang dibentuk sebagai langkah awal menuju negara Palestina, saat ini hanya memiliki kendali terbatas di sebagian wilayah Tepi Barat yang diduduki Israel.
Wilayah itu dihuni sekitar tiga juta warga Palestina, serta sekitar setengah juta pemukim Israel yang tinggal di permukiman ilegal menurut hukum internasional. Sementara itu, Gaza telah dikuasai Hamas hampir dua dekade terakhir.
Meski menghadapi kritik global dan kabar adanya perbedaan pendapat di kalangan petinggi militer, PM Israel Benjamin Netanyahu tetap mempertahankan keputusannya.
Di sisi lain, negara-negara lain turut menekan Israel. Pernyataan bersama dikeluarkan menteri luar negeri Italia, Australia, Jerman, Selandia Baru, dan Inggris yang mengecam keputusan Israel untuk menduduki Gaza City.
“Ini akan memperburuk situasi kemanusiaan yang sudah bencana, membahayakan nyawa sandera, dan meningkatkan risiko eksodus massal warga sipil,” ungkap pernyataan bersama lima memteri luar negeri tersebut.
Sejak dimulainya aksi miiter Israel di Gaza pada Oktober 2023, lebih dari 61.000 warga Palestina tewas. Adapun di kubu Israel menewaskan sekitar 1.219 orang. (H-1)
Ia menilai kondisi kemanusiaan menunjukkan perbaikan seiring derasnya bantuan yang mulai masuk ke wilayah konflik.
Pasukan Israel mulai merobohkan markas besar UNRWA di Yerusalem Timur. PBB menyebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional yang belum pernah terjadi sebelumnya.
ORGANISASI nonpemerintah hak asasi manusia Arab mengajukan permohonan agar Inggris menjatuhkan sanksi terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
SETIDAKNYA 84 tahanan Palestina meninggal di penjara-penjara Israel sejak Oktober 2023 setelah mengalami penyiksaan sistematis.
EMIRAT Arab menjadi salah satu negara pertama yang secara terbuka berkomitmen pada Dewan Perdamaian Presiden Donald Trump pada Selasa (20/1).
ISRAEL memindahkan blok-blok yang seharusnya menandai garis kendali pascagencatan senjata lebih jauh ke dalam Jalur Gaza. Ini menimbulkan kebingungan di kalangan Palestina.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved