Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
PAKAR hubungan internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana mengatakan para duta besar (dubes) terpilih yang akan ditempatkan di berbagai negara sahabat, harus bisa menganalisis dan memahami isu-isu global di negara penempatan. Hal itu penting agar para dubes dapat memberikan rekomendasi yang tepat kepada pemerintah Indonesia.
“Harus bisa melihat berbagai potensi yang ada di sana, seperti apa potensi ekonomi dan peluang usaha untuk datang ke Indonesia, potensi meningkatkan persahabatan, bahkan potensi diplomatik jika Indonesia ingin melakukan koalisi perdamaian untuk menghadapi negara-negara yang sering menggunakan kekerasan terhadap negara lain,” katanya saat dikonfirmasi Media Indonesia pada Minggu (6/7).
Selain itu, Juwana menuturkan para duta besar sebagai representasi presiden, harus memiliki pemahaman mendalam tentang visi, misi, dan program prioritas presiden Prabowo Subianto seperti Makan Bergizi Gratis dan Danantara. Selain itu, para dubes juga dituntut untuk memahami kepentingan nasional negara yang diwakilinya.
“Mereka tentu harus bisa menyampaikan program-program dari pemerintah, karena mereka ini adalah orang yang ditunjuk oleh Bapak Presiden untuk dalam kapasitas luar biasa dan berkuasa penuh, artinya mewakili betul-betul Bapak Presiden,” jelasnya.
“Apa yang mereka bisa lakukan untuk MBG dan Danantata ketika mereka bertugas nantinya di negara yang mereka tempatkan,” sambung Juwana.
Di tengah konflik global, Juwana juga menegaskan bahwa para dubes setidaknya harus memiliki tiga kemampuan utama agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik mulai dari pemahaman tentang sikap politik luar negeri, hukum internasional, protokol diplomatik, serta kemampuan komunikasi yang baik.
“Bagaimana para Dubes ini bisa memahami sikap dari negara yang mereka wakili terhadap suatu permasalahan. Sikap ini penting untuk kemudian dilaporkan ke Kementerian Luar Negeri sebagai pertimbangan Bapak Presiden dalam membuat kebijakan Indonesia,” ujarnya.
Kendati ada proses intelijen di dalamnya baik secara resmi maupun tidak resmi, namun Juwana menekankan bahwa penting bagi Dubes untuk dapat membaca situasi dan sikap para pengambil kebijakan di negara yang diwakilinya.
Selain itu, Juwana menyampaikan duta besar sebagai representasi dari seorang presiden di negara lain, memiliki peran penting dalam mempengaruhi pemerintah negara tempat mereka bertugas untuk menjalin hubungan bilateral yang kuat, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kebijakan dan keputusan pemerintah negara penerima.
“Harus bisa mempengaruhi pemerintah setempat terkait dengan posisi Indonesia atas suatu konteks peristiwa. Jadi mereka harus paham posisi Indonesia seperti apa,” jelasnya.
Lebih lanjut, dalam konteks ekonomi global yang semakin tak stabil, dubes juga dituntut untuk memiliki kemampuan untuk memberikan pemikiran-pemikiran baru bagi pemerintah Indonesia. Hal ini kata Juawana, diperlukan untuk menghadapi tantangan diplomasi yang dinamis dan kompleks serta memperjuangkan kepentingan nasional di forum internasional.
“Mereka harus memiliki kemampuan untuk bisa memberikan pemikiran-pemikiran baru berdasarkan negara di mana mereka berada untuk diberikan kepada pemerintah pusat. Sehingga pemerintah pusat itu bisa mendapatkan opsi-opsi bagi keputusan yang akan dianggap,” pungkasnya. (H-3)
Pemerintah telah memberikan pertimbangan matang dan kuat dalam mengusulkan nama-nama calon dubes tersebut.
DPR RI menerima usulan 24 nama calon duta besar (dubes) RI untuk negara sahabat dan organisasi internasional. Namun, nama-nama calon tidak disebutkan, termasuk negaranya.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Budisatrio Djiwandono, menyampaikan kepuasannya terhadap pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap 12 calon duta besar (dubes)
KOMISI I DPR RI akan melanjutkan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon duta besar luar biasa dan berkuasa penuh (LBBP) Republik Indonesia, hari ini, Minggu (6/7)
12 calon duta besar (dubes) RI untuk beberapa negara sahabat akan menjalani uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) di Komisi I DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan
SBY menekankan pentingnya kerja sama internasional untuk mengatasi konflik global, perubahan iklim, dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG).
Pelajari latar belakang Perang Dunia II: akar konflik global, dampak mendalam, dan sejarah yang membentuk dunia modern.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong dilakukannya upaya antisipatif dalam menyikapi dampak konflik global terhadap perekonomian nasional.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved