Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Luar Negeri (Kemlu) menyatakan sebanyak 68 orang dari total 97 Warga Negara Indonesia (WNI) yang dievakuasi dari Iran masih menunggu jadwal pemulangan ke Tanah Air.
Direktur Jenderal (Dirjen) Protokol dan Konsuler Kemlu Andy Rahmianto di Tangerang, Rabu (25/6), mengatakan 68 WNI tersebut saat ini masih berada di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Teheran dan Baku.
"Jadi sisanya 68 orang itu sekarang posisinya sudah ada di KBRI. Sekarang kita sedang mengurus jadwal penerbangan mereka untuk bisa segera kita pulangkan," jelasnya.
Ia menyebutkan total ke 97 orang WNI yang berhasil dievakuasi tersebut dilakukan beberapa tahapan pemulangan, dimana tahap pertama ada 29 orang diterbangkan ke Tanah Air dengan menggunakan penerbangan pesawat yang berbeda-beda.
Namun, lanjutnya, dengan kondisi dan situasi di kawasan Timur Tengah kembali memanas, maka hanya sebanyak 11 WNI yang tiba di Indonesia.
Sedangkan untuk ke 68 orang sisanya, kata dia, KBRI Teheran dan Baku untuk menunggu pemulangan ke Indonesia.
"11 orang sudah tiba di Jakarta, mereka berasal dari dua daerah, yaitu Jawa Timur dan Kalimantan Timur. Ada 18 orang lagi tertahan di Qatar karena di sana ada penutupan bandara, jadi untuk penerbangannya tertunda," tuturnya.
Ia juga menambahkan Pemerintah Indonesia akan terus mengupayakan proses evakuasi terhadap WNI yang masih terjebak di Iran. (Ant/P-3)
Kemlu terus berupaya memantau situasi keamanan secara intensif dan meminta seluruh WNI untuk meningkatkan kewaspadaan.
68 orang dari total 97 Warga Negara Indonesia (WNI) yang dievakuasi dari Iran masih menunggu jadwal pemulangan ke Tanah Air dan masih berada di KBRI Teheran dan Baku.
Pernyataan itu juga menyampaikan bahwa KJRI Jeddah turut memfasilitasi pemulangan satu WNI dengan kondisi lumpuh akibat sakit ke Indonesia.
Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Yaounde disebut terus melakukan pemantauan dan melaporkan perkembangan secara berkala.
Ia menilai Indonesia sebaiknya mendorong penurunan eskalasi konflik, terutama karena Indonesia telah ditetapkan sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia PBB periode 2026.
KEMENTERIAN Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia menyiapkan langkah antisipatif berupa rencana evakuasi warga negara Indonesia (WNI) seiring dinamika keamanan akibat krisis Venezuela.
KEMENTERIAN Luar Negeri (Kemlu) menegaskan sikap Indonesia terhadap krisis Venezuela berdasarkan hukum internasional serta memastikan perlindungan WNI dan stabilitas kawasan.
Indonesia menegaskan keprihatinan mendalam terhadap berbagai tindakan yang berpotensi memperburuk kondisi keamanan dan stabilitas di Venezuela.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved