Setelah Cabut Label Teroris, Rusia Izinkan Taliban Miliki Duta Besar di Moskow

RUSIA mengungkapkan akan mengizinkan penguasa baru Afghanistan, Taliban, untuk memiliki duta besar di Moskow.

Langkah simbolis yang disiarkan pada Rabu (23/4) ini datang beberapa hari setelah Rusia mencabut label ‘teroris’ bagi kelompok militan tersebut.

Moskow telah mengambil sejumlah langkah untuk menormalisasi hubungan dengan pemerintahan Taliban sejak kelompok itu merebut kekuasaan di Afghanistan pada 2021, menyusul penarikan pasukan Amerika Serikat.

Baca juga : Trump Kecam Zelensky Soal Krimea, Kritik Upaya Perdamaian Ukraina-Rusia

Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan para pejabat Rusia telah mengadakan pembicaraan dengan menteri luar negeri dan dalam negeri Afghanistan.

"Perwakilan pimpinan Afghanistan diberitahu bahwa, menyusul keputusan yang diumumkan oleh Mahkamah Agung Rusia yang menangguhkan larangan gerakan Taliban, pihak Rusia telah memutuskan untuk meningkatkan misi diplomatik Afghanistan di Moskow ke tingkat duta besar," ujar Kementerian Luar Negeri dalam sebuah pernyataan, Rabu (23/4) waktu setempat.

Ditambahkan, pihak Afghanistan menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas langkah tersebut.

Baca juga : Vladimir Putin Buka Peluang Negosiasi dengan Zelensky di Tengah Serangan Brutal Rusia ke Ukraina

Rusia melihat Taliban sebagai mitra ekonomi potensial. Sementara Taliban memuji Moskow karena mencabut label ‘terorisme’ minggu lalu.

Para pejabat Taliban telah mengunjungi Rusia untuk menghadiri berbagai acara penting dalam beberapa tahun terakhir.

Keputusan Rusia untuk menangguhkan larangan terhadap kelompok Taliban tidak sama dengan pengakuan formal bagi otoritas Taliban, yang sedang mencari legitimasi internasional.

Baca juga : Trump Nyatakan Peluang Kesepakatan Damai Rusia-Ukraina Sangat Besar

Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov, Rabu (24/4), menyebut bahwa otoritas baru di Kabul adalah sebuah kenyataan.

"Kita perlu mempertimbangkan hal ini untuk menjalankan kebijakan yang pragmatis, bukan ideologis," kata Lavrov kepada wartawan.

Pemerintah Afghanistan tidak diakui secara resmi oleh negara atau badan dunia mana pun dan PBB menyebut pemerintahan baru tersebut sebagai ‘otoritas de facto Taliban’. (AFP/B-3)