Mesir Ajukan Rencana US$53 Miliar untuk Rekonstruksi Gaza, Tantang Proposal Relokasi

MESIR mengusulkan rencana senilai US$53 miliar untuk membangun kembali Gaza, dalam upaya cepat untuk menawarkan alternatif terhadap gagasan Donald Trump yang menyerupai proyek pengembangan properti dan melibatkan relokasi penduduk Palestina, sebuah langkah yang banyak dikritik sebagai bentuk pembersihan etnis.

Proposal baru ini dipresentasikan dalam KTT Liga Arab di Kairo, dengan fokus pada bantuan darurat, rekonstruksi infrastruktur yang hancur, dan pengembangan ekonomi jangka panjang.

Presiden Mesir, Abdel Fattah al-Sisi, dalam pidato pembukaan di KTT tersebut, mengatakan rencana rekonstruksi pemerintahnya akan memastikan rakyat Palestina dapat “tetap berada di tanah mereka.” Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres, kemudian menegaskan badan dunia itu siap untuk “bekerja sama sepenuhnya.”

Baca juga : PBB: Rekonstruksi Jalur Gaza Diperkirakan Capai Rp867 Triliun

Dalam dokumen setebal 112 halaman, pemerintah Mesir menyertakan gambar-gambar AI berwarna yang menunjukkan perumahan baru, taman, pusat komunitas, serta rencana pembangunan pelabuhan komersial, pusat teknologi, hotel pantai, dan bandara.

Namun, proposal Mesir ini tidak sepenuhnya menjelaskan siapa yang akan mengelola wilayah Gaza yang hancur. Draf komunike hanya menyebutkan dukungan untuk komite administratif Palestina.

Kritik utama lainnya adalah rencana ini belum mendapatkan dukungan dari Israel, sebagai kekuatan pendudukan di Gaza. Berbagai rencana ekonomi sebelumnya untuk Gaza telah gagal karena diblokir oleh Israel, yang selama bertahun-tahun memberlakukan blokade dan serangan terhadap wilayah tersebut. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menyatakan keinginannya mempertahankan kendali penuh atas semua wilayah Palestina.

Baca juga : Mesir Akhirnya Turut Serta Menggugat Genosida Israel

Sementara itu, di dalam Gaza, kelompok Hamas tetap menjadi kekuatan politik meskipun telah mengalami serangan hebat selama 15 bulan perang. Hamas kemungkinan besar tidak akan menyetujui proses yang mengecualikan mereka.

Pejabat senior Hamas, Sami Abu Zuhri, mengatakan kelompoknya menolak setiap upaya untuk memaksakan proyek kepada rakyat Palestina.

“Kami mendukung keberhasilan KTT ini dan berharap ada seruan untuk menolak relokasi serta melindungi hak rakyat kami dalam melawan pendudukan dan mengatur dirinya sendiri tanpa pengawasan atau campur tangan pihak lain,” tambahnya.

Baca juga : PBB Khawatir dengan Aksi Israel Blokir Akses ke Gaza

Hamas juga merilis pernyataan pada Selasa yang menyerukan KTT Liga Arab di Kairo untuk menggagalkan upaya relokasi warga Palestina dari Gaza.

“Kami mengharapkan peran aktif dari negara-negara Arab yang dapat mengakhiri tragedi kemanusiaan yang diciptakan oleh pendudukan di Jalur Gaza … serta menggagalkan rencana (Israel) untuk memindahkan rakyat Palestina,” demikian pernyataan Hamas.

Rencana Mesir mengakui tantangan yang ditimbulkan kelompok bersenjata di Gaza, tetapi menyatakan masalah ini dapat diselesaikan melalui “proses politik yang kredibel” yang mengembalikan hak-hak Palestina dan menawarkan jalan yang jelas ke depan.

Pemerintahan militer di Kairo serta banyak negara Arab lainnya secara vokal mengkritik kekerasan Israel, tetapi menganggap Hamas sebagai ancaman. Kairo telah lama mempertahankan blokade di Gaza bekerja sama dengan Israel.

Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, yang memimpin Otoritas Palestina yang didukung Barat di Tepi Barat yang diduduki, menghadiri KTT tersebut, meskipun pengaruhnya di Gaza sangat terbatas. (The Guardian/Z-2)