Donald Trump Bekukan Bantuan ke Afrika Selatan Terkait Kebijakan Tanah dan Sikap terhadap Israel

PRESIDEN AS Donald Trump menandatangani perintah eksekutif, Jumat, yang bertujuan membekukan bantuan ke Afrika Selatan terkait dengan undang-undang kontroversial yang memungkinkan pemerintah untuk menyita tanah pertanian dari kelompok etnis minoritas, tanpa kompensasi, serta sikap negara tersebut terhadap Israel dan perang di Gaza.

Trump mengatakan dalam perintah tersebut Amerika Serikat tidak akan lagi mendukung Afrika Selatan dengan bantuan luar negeri jika kebijakan tersebut, yang menurutnya menunjukkan "pengabaian mencolok terhadap warganya" dan merupakan "pelanggaran hak asasi manusia," berlanjut, serta memerintahkan lembaga-lembaga AS untuk menghentikan pemberian bantuan ke Afrika Selatan kecuali jika dianggap perlu.

Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa sebelumnya membantah pihak berwenang Afrika Selatan "menyita tanah" dan mengatakan negaranya berharap dapat bekerja sama dengan pemerintahan Trump "atas kebijakan reformasi tanah kami."

Perintah Trump juga mengarahkan Amerika Serikat untuk membantu orang-orang Afrikaner, kelompok etnis yang berasal dari pemukim Eropa, yang melarikan diri dari Afrika Selatan akibat diskriminasi, termasuk membantu mereka untuk menetap kembali melalui program pengungsi.

"Ini adalah kebijakan Amerika Serikat bahwa, selama Afrika Selatan melanjutkan praktik-praktik tidak adil dan tidak bermoral yang merugikan bangsa kami, Amerika Serikat tidak akan memberikan bantuan atau dukungan kepada Afrika Selatan; dan Amerika Serikat akan mempromosikan pemukiman kembali pengungsi Afrikaner yang melarikan diri dari diskriminasi berbasis ras yang disponsori pemerintah, termasuk penyitaan properti diskriminatif secara rasial," bunyi perintah tersebut.

Kementerian luar negeri Afrika Selatan menyebut perintah tersebut sebagai "kekhawatiran besar" dan mengatakan bahwa perintah tersebut "(kekurangan) akurasi faktual dan gagal mengakui sejarah kolonialisme dan apartheid yang mendalam dan menyakitkan di Afrika Selatan," serta menambahkan langkah tersebut tampaknya "sebuah kampanye disinformasi dan propaganda yang bertujuan untuk memutarbalikkan citra bangsa kami yang besar."

"Ironisnya, perintah eksekutif tersebut memberikan status pengungsi di AS untuk sebuah kelompok di Afrika Selatan yang tetap menjadi salah satu yang paling ekonominya terprivilegikan, sementara orang-orang rentan di AS dari bagian dunia lain dideportasi dan ditolak suaka meskipun menghadapi kesulitan nyata," tambah kementerian luar negeri dalam sebuah pernyataan pada hari Sabtu.

Di masa lalu, kebijakan rasis memaksa orang kulit hitam dan non-Kulit Putih Afrika Selatan untuk dipindahkan paksa dari tanah yang digunakan untuk orang kulit putih. Telah ada ketentuan redistribusi dan restitusi tanah dalam konstitusi negara tersebut sejak Afrika Selatan keluar dari era apartheid dan mengadakan pemilu demokratis pertamanya tahun 1994.

Namun, pengangguran dan kemiskinan tetap menjadi masalah akut di kalangan orang kulit hitam Afrika Selatan, yang membentuk sekitar 80% dari populasi, namun hanya memiliki sebagian kecil dari tanah. Pada Januari, Ramaphosa menandatangani undang-undang yang menetapkan pedoman baru untuk ekspropriasi tanah, termasuk memungkinkan pemerintah untuk mengesampingkan kompensasi dalam beberapa kasus.

Menurut situs web Bantuan Asing AS, negara tersebut mengatakan akan mengirim hampir $440 juta bantuan ke Afrika Selatan pada tahun 2023, termasuk lebih dari $270 juta hanya dari Badan Pembangunan Internasional (USAID).

Perintah eksekutif ini datang saat pemerintahan Trump telah membekukan hampir seluruh bantuan luar negeri dan membuat langkah-langkah untuk membongkar USAID.

Trump juga mengatakan dalam perintahnya bahwa Afrika Selatan telah mengambil sikap agresif terhadap Amerika Serikat dan sekutunya melalui posisinya terhadap Israel dan memperkuat hubungan dengan Iran.

Afrika Selatan menuduh Israel melakukan genosida dalam sebuah kasus yang belum pernah terjadi sebelumnya di pengadilan tertinggi PBB, Mahkamah Internasional (ICJ). Negara tersebut mengatakan bahwa kepemimpinan Israel "berniat untuk menghancurkan orang Palestina di Gaza" dan menyerukan agar pengadilan memerintahkan untuk menghentikan kampanye militer Israel di wilayah tersebut.

Trump sebelumnya mengatakan ia akan menghentikan pendanaan hingga ada penyelidikan penuh atas tuduhan "Afrika Selatan menyita tanah dan memperlakukan beberapa golongan orang dengan sangat buruk," tanpa menyebutkan bukti.

Ramaphosa juga berbicara dengan "teman pertama" Trump dan Elon Musk yang lahir di Afrika Selatan pada awal pekan ini "mengenai isu disinformasi dan distorsi tentang Afrika Selatan," menekankan nilai-nilai konstitusional Afrika Selatan terkait penghormatan terhadap hukum, keadilan, kesetaraan, dan fairness," bunyi pernyataan pemerintah saat itu.

Dalam pidato tahunan tentang keadaan bangsa, Ramaphosa mengatakan Afrika Selatan "tidak akan gentar."

"Kami, sebagai orang Afrika Selatan, adalah orang-orang yang tangguh, dan kami tidak akan dibuli," katanya. (CNN/Z-3)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Thalatie Yani