Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memastikan tidak ada warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban gempa di Vanuatu. Itu dikonfirmasi oleh Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemenlu RI Judha Nugraha.
"Hingga saat ini tidak ada informasi WNI yang menjadi korban gempa (di Vanuatu)," ujar dia seperti dikutip dari Antara.
Kedutaan Besar RI, terang Judha, di Canberra yang memiliki akreditasi di Vanuatu, telah berkoordinasi dengan otoritas Vanuatu terkait WNI yang masih berada di sana. Mayoritas WNI, ujar dia, bekerja sebagai awak kapal.
Gempabumi mengguncang Vanuatu dengan magnitudo 7.3, pada Selasa (17/12) pada pukul 12.51 siang waktu setempat.
Menurut otoritas Vanuatu, kerusakan terparah akibat gempa terjadi di Ibu Kota Port Vila dan hingga saat ini, Rabu (18/12), terdapat 14 korban jiwa dan lebih dari 200 korban luka. (Ant/H-3)
Penerbangan dari Australia ke Vanuatu telah dibatalkan setelah dua gempa bumi dahsyat mengguncang pulau tersebut. Jumlah korban tewas akibat gempa Vanuatu telah meningkat menjadi 14 orang.
Gempabumi melanda Republik Vanuatu berskala 7,3 magnitude, Selasa (18/12) sekitar pukul 12.51 waktu setempat, terdapat 48 warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Vanuatu.
Kementerian Luar Negeri RI menyatakan terus memantau perkembangan kasus virus Nipah di India, khususnya di negara bagian Benggala Barat, India timur.
INDONESIA resmi bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza. Kemlu RImenjelaskan tujuan keanggotaan Indonesia mendorong dihentikannya kekerasan dan perlidungan Palestina
Pernyataan itu juga menyampaikan bahwa KJRI Jeddah turut memfasilitasi pemulangan satu WNI dengan kondisi lumpuh akibat sakit ke Indonesia.
Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Yaounde disebut terus melakukan pemantauan dan melaporkan perkembangan secara berkala.
Ia menilai Indonesia sebaiknya mendorong penurunan eskalasi konflik, terutama karena Indonesia telah ditetapkan sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia PBB periode 2026.
KEMENTERIAN Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia menyiapkan langkah antisipatif berupa rencana evakuasi warga negara Indonesia (WNI) seiring dinamika keamanan akibat krisis Venezuela.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved