Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) dan KBRI Beirut terus memantau dari dekat situasi terkini yang ada di Libanon dan memastikan keberadaan WNI dalam kondisi aman.
Sejak Agustus 2024 lalu, KBRI Beirut telah meningkatkan status menjadi Siaga 1 untuk seluruh Libanon. Sebelumnya, Siaga 1 ditetapkan KBRI untuk wilayah Libanon selatan sejak Oktober 2023.
"Jumlah WNI di Libanon saat ini berjumlah 159 orang. Sejak penetapan Siaga 1," tulis pernyataan resmi Kemlu RI Selasa (24/9/2024).
Baca juga : Seorang WNI Tewas Jadi Korban Kerusuhan di Bangladesh
Kemlu RI dan KBRI Beirut telah memfasilitasi evakuasi WNI dari Libanon sebanyak 25 orang. Sedangkan mayoritas lainnya memilih untuk tetap tinggal di Libanon karena alasan pribadi.
"Mereka mayoritas adalah mahasiswa dan WNI yang menikah dengan warga setempat," tambah pernyataan tersebut.
Kemlu dan KBRI kembali menyampaikan imbauan agar para WNI meningkatkan kewaspadaan, menjauhi lokasi lokasi rawan dan membatasi bepergian non-esensial.
"Bagi WNI yang memiliki rencana bepergian ke Libanon, Iran, Israel dan Palestina agar menunda perjalanan hingga situasi aman," pungkasnya. (Fer/P-3)
Kemlu RI menggelar upacara penghormatan terakhir kepada mendiang Duta Besar RI untuk Filipina Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo, Senin (9/2). Agus Widjojo meninggal dunia
Kementerian Luar Negeri RI menyatakan terus memantau perkembangan kasus virus Nipah di India, khususnya di negara bagian Benggala Barat, India timur.
INDONESIA resmi bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza. Kemlu RImenjelaskan tujuan keanggotaan Indonesia mendorong dihentikannya kekerasan dan perlidungan Palestina
Pernyataan itu juga menyampaikan bahwa KJRI Jeddah turut memfasilitasi pemulangan satu WNI dengan kondisi lumpuh akibat sakit ke Indonesia.
Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Yaounde disebut terus melakukan pemantauan dan melaporkan perkembangan secara berkala.
Ia menilai Indonesia sebaiknya mendorong penurunan eskalasi konflik, terutama karena Indonesia telah ditetapkan sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia PBB periode 2026.
Gugatan itu dilayangkan Diab setelah dirinya dituntut oleh hakim investigasi Tarek Bitar atas perannya dalam bencana itu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved