Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
INDONESIA diminta melakukan langkah konkret terhadap dukungan ke Palestina dan tak sekadar omon-omon. Langkah konkret itu bisa digulirkan di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
"Ada saatnya Indonesia ini tidak hanya omon-omon saja gitu, minta ke jalur PBB lewat Jenewa, Komisi Dewan HAM, ataupun resolusi Dewan Keamanan atau pun resolusi sidang umum majelis umum PBB," kata mantan Diplomat Kementerian Luar Negeri RI Ple Priatna dalam program Crosscheck by Medcom.id, Minggu, 5 Mei 2024.
Ple memahami bahwa langkah Indonesia akan menemui tantangan. Khususnya dari Amerika Serikat (AS) yang memiliki hak veto dan membela Israel.
Baca juga : Butuh Puluhan Tahun untuk Kembali Membangun Gaza
"Kalau soal efektivitasnya memang semua lembaga yang di situ ada Amerika, pasti orang terlibat akan ditekan oleh kekuatan Amerika," ujar Ple.
Dia mendorong upaya lewat Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) di Den Haag, Belanda. Meskipun Indonesia bukan anggota ICC.
"Bahkan Dubes Palestina di Jakarta pernah mengimbau cobalah Indonesia bisa menggugat lewat ICC misalnya, LSM atau kelompok yang lain menggugat situ. Dianggap pada awalnya adalah bisa memberikan sebuah keadilan dan sebuah pertolongan kepada Palestina," ucap Ple.
Baca juga : AS Ingin Gencatan Senjata Sementara di Gaza, Hamas Ogah
Media Israel melaporkan, pemerintah telah menerima indikasi dari pejabat hukum bahwa ICC sedang mempertimbangkan mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap pejabat senior. Penangkapan ini akan termasuk dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.
ICC saat ini sedang menyelidiki tindakan Israel di Tepi Barat dan Jalur Gaza yang diduduki. Kasus ICC ini terpisah dari kasus-kasus lain yang diajukan terhadap Israel di Mahkamah Internasional, termasuk kasus yang diajukan oleh Afrika Selatan yang menuduh Israel melakukan genosida di Gaza.
Selain Netanyahu, penyelidikan ICC dapat menyebabkan surat perintah penangkapan dikeluarkan untuk Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan Kepala Staf Herzi Halevi.
(Z-9)
SERANGAN Hamas terhadap Israel, 7 Oktober 2023, membangkitkan simpati internasional, khususnya sekutu Israel, terhadap pemerintahan esktrem kanan Israel.
PEMERINTAH Gaza menuduh Israel sengaja menciptakan kekacauan untuk menghambat penyaluran bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza.
Komisi I DPR RI menyambut baik hasil Konferensi Tingkat Tinggi Internasional di Markas Besar PBB yang menghasilkan dokumen kerangka kerja solusi dua negara untuk konflik Palestina-Israel
Menyusul langkah Prancis dan Inggris, Kanada juga akan mengumumkan pengakuan Negara Palestina pada Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) September mendatang.
PM Kanada Mark Carney mengatakan negaranya akan mengakui negara Palestina pada September mendatang.
Inggris berencana mengakui Negara Palestina paling cepat pada September.
PM Israel Netanyahu minta bantuan Palang Merah untuk sandera Gaza usai video kondisi memprihatinkan beredar.
Video tawanan Israel yang kurus dan lemah di Gaza memicu kecaman global. Negara Barat menuntut pembebasan segera.
Witkoff menyatakan bahwa sebagian besar warga Israel ingin para sandera pulang dan sebagian besar warga Gaza juga ingin para sandera pulang.
Israel menganggap perlucutan senjata Hamas sebagai salah satu dari beberapa syarat utama bagi kesepakatan apa pun untuk mengakhiri konflik.
Satu staf Palang Merah Palestina dilaporkan tewas, tiga lainnya terluka dalam serangan udara Israel yang menghantam markas PRCS.
Hamas menegaskan tidak akan menyerahkan senjata, kecuali terbentuk negara Palestina yang merdeka dan berdaulat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved