Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
INDONESIA diminta melakukan langkah konkret terhadap dukungan ke Palestina dan tak sekadar omon-omon. Langkah konkret itu bisa digulirkan di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
"Ada saatnya Indonesia ini tidak hanya omon-omon saja gitu, minta ke jalur PBB lewat Jenewa, Komisi Dewan HAM, ataupun resolusi Dewan Keamanan atau pun resolusi sidang umum majelis umum PBB," kata mantan Diplomat Kementerian Luar Negeri RI Ple Priatna dalam program Crosscheck by Medcom.id, Minggu, 5 Mei 2024.
Ple memahami bahwa langkah Indonesia akan menemui tantangan. Khususnya dari Amerika Serikat (AS) yang memiliki hak veto dan membela Israel.
Baca juga : Butuh Puluhan Tahun untuk Kembali Membangun Gaza
"Kalau soal efektivitasnya memang semua lembaga yang di situ ada Amerika, pasti orang terlibat akan ditekan oleh kekuatan Amerika," ujar Ple.
Dia mendorong upaya lewat Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) di Den Haag, Belanda. Meskipun Indonesia bukan anggota ICC.
"Bahkan Dubes Palestina di Jakarta pernah mengimbau cobalah Indonesia bisa menggugat lewat ICC misalnya, LSM atau kelompok yang lain menggugat situ. Dianggap pada awalnya adalah bisa memberikan sebuah keadilan dan sebuah pertolongan kepada Palestina," ucap Ple.
Baca juga : AS Ingin Gencatan Senjata Sementara di Gaza, Hamas Ogah
Media Israel melaporkan, pemerintah telah menerima indikasi dari pejabat hukum bahwa ICC sedang mempertimbangkan mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap pejabat senior. Penangkapan ini akan termasuk dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.
ICC saat ini sedang menyelidiki tindakan Israel di Tepi Barat dan Jalur Gaza yang diduduki. Kasus ICC ini terpisah dari kasus-kasus lain yang diajukan terhadap Israel di Mahkamah Internasional, termasuk kasus yang diajukan oleh Afrika Selatan yang menuduh Israel melakukan genosida di Gaza.
Selain Netanyahu, penyelidikan ICC dapat menyebabkan surat perintah penangkapan dikeluarkan untuk Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan Kepala Staf Herzi Halevi.
(Z-9)
PERSERIKATAN Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan bahwa kelangkaan bahan bakar di Jalur Gaza akibat blokade Israel semakin mendekati titik krisis.
SEDIKITNYA 798 warga Palestina tewas oleh pasukan militer Israel selagi mereka mengakses bantuan kemanusiaan di Gaza sejak akhir Mei 2025.
LAPORAN baru dari Israel menuduh Hamas menggunakan kekerasan seksual sebagai senjata perang selama serangan 7 Oktober. Namun, seorang pejabat tinggi PBB membantahnya.
AMERIKA Serikat (AS) mengumumkan sanksi terhadap Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk wilayah Palestina yang diduduki, Francesca Albanese.
KOMISI Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengingatkan pemerintah Indonesia untuk secara serius melaksanakan Rekomendasi Umum Nomor 30 CEDAW.
PELAPOR khusus PBB meminta negara-negara memutus semua hubungan perdagangan dan keuangan dengan Israel. Pasalnya, hubungan itu disebutnya sebagai ekonomi genosida.
Teranyar, seorang pria Palestina-AS, Saif al-Din Kamil Abdul Karim Musalat, tewas dalam serangan pemukim ilegal Israel di Tepi Barat yang diduduki.
PERUNDINGAN gencatan senjata Jalur Gaza berada di ujung tanduk. Soalnya, Hamas dan Israel pada Sabtu (12/7) saling menuduh pihak lain menghalangi upaya mencapai kesepakatan.
ISU Presiden AS Donald Trump diusulkan PM Israel Benjamin Netanyahu layak menerima Nobel Perdamaian Dunia memicu perdebatan.
Sedikitnya 24 orang tewas di Gaza selatan saat antre bantuan, di tengah tuduhan pasukan Israel menembaki warga sipil. IDF membantah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved