Negara Perlu Libatkan Sipil Dalam Urusan Diplomasi

Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dinilai hanya berorientasi kepada state business (urursan negara) dalam menjalankan diplomasinya di luar negeri. Guru Besar Hubungan Internasional (HI) Universitas Indonesia Fredy B. L. Tobing melihat ada kecenderungan negara dalam hal ini Kemenlu sering menganggap masyarakat sipil sebagai pesaing dalam berdiplomasi.

“Kenyataannya Kemenlu kurang melibatkan civil society dalam proses diplomasi,” kata Fredy usai Nonton Bareng Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (Nobar PPTM) di Depok, Senin.

Acara tersebut digelar sebagai upaya diseminasi informasi kebijakan luar negeri Indonesia kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat Indonesia secara luas. Kegiatan ini juga merupakan bentuk pertanggungjawaban, transparansi dan akuntabilitas kemenlu atas tugas pokok yang telah dilaksanakan.

Baca juga : Presiden PKS: Visi Anies Bisa Bawa Indonesia Pelaku Utama di Kancah Global

 Acara Bincang Politik Luar Negeri ini bertujuan memberikan wawasan kepada mahasiswa terkait kondisi ekonomi, sosial, politik, dan masyarakat serta langkah diplomasi yang diambil Indonesia berdasarkan isu dan tantangan saat ini di kancah global.

Baca juga : Infrastruktur Diplomasi Disinggung dalam Debat Capres

Lebih lanjut ia menjelaskan, seharusnya pemerintah harus bersikap menjadi konduktor dalam proses diplomasi yang dilakukan negara. Hal ini terutama untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi warga negara Indonesia (WNI) ketika berada di luar negeri.

“Karena itu kurang optimal, akibatnya kita sering menyaksikan Kemenlu sering bertindak seperti pemadam kebakaran,” ujarnya.

Hal serupa diungkapkan Dekan FISIP UI Semiarto Aji Purwanto yang menyebut kebijakan luar negeri bukanlah semata urusan hubungan antar negara. Namun, terdapat konteks lokal yang perlu masuk dalam pertimbangan. 

“Hal ini untuk memastikan kebijakan luar negeri Indonesia menjawab kebutuhan-kebutuhan dalam negeri, yang di dalamnya aspirasi masyarakat adalah komponen yang tidak terpisahkan,” jelasnya.

Karena itu, dirinya mendukung penyelenggaraan PPTM 2024 di FISIP UI di mana pesertanya merupakan mahasiswa dan dosen dari beberapa universitas di kawasan Jabodetabek. Beberapa universitas tersebut diantaranya, Universitas Kristen Indonesia, Sekolah Tinggi Intelijen Negara, Universitas Warmadewa, UPN Veteran Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan beberapa universitas lainnya. Selain itu, beberapa peserta juga hadir dari berbagai institusi profesional dan akademik di Indonesia. 

“Kita mendukung penuh adanya agenda tersebut,” ujarnya.

Pihak Kemenlu mengakui pentingnya mahasiswa sebagai agen perubahan dalam politik luar negeri. Mahasiswa merupakan aset bangsa yang memiliki potensi besar dalam memperjuangkan isu-isu politik luar negeri. 

Mahasiswa sering kali menjadi suara dan agen perubahan yang kuat dalam diplomasi publik. Mereka memiliki kemampuan untuk mempengaruhi opini publik, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, terkait kebijakan politik dan isu-isu penting lainnya. (Z-8)