Masyarakat Ukraina Tolak Mobilisasi 600 Ribu Tentara

RENCANA mobilisasi 600 ribu tentara cadangan yang digaungkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pun menuai kontroversi dan mendapatkan penolakan dari masyarakat.  Banyaknya korban jiwa dan peperangan parit yang sengit selama hampir dua tahun, telah memicu perdebatan sengit mengenai masa depan kebijakan yang ditanya dalam rancangan undang-undang (RUU). Sebuah topik yang semakin relevan ketika banyak kekosongan di garis depan.

Zelensky bulan lalu memperingatkan militer ingin memobilisasi hingga setengah juta orang untuk melawan sekitar 600 ribu tentara Rusia yang dikerahkan di Ukraina.

Namun dia mengatakan perlu mendengar lebih banyak argumen sebelum mengambil keputusan. Mengingat betapa rumitnya masalah ini di negara yang kelelahan karena pertempuran dan serangan balasan yang diluncurkan musim panas lalu.

Baca juga: Rusia Dituduh Gunakan Rudal Balistik dari Korea Utara dalam Melawan Ukraina

Ukraina, yang memiliki sekitar 850 ribu tentara, tidak mengungkapkan kerugian atau jumlah tentara yang dikerahkan di garis depan. Namun sektor pemakaman militer Ukraina terus mengalami kesibukan.

Perkiraan terbaru Amerika Serikat yang diterbitkan pada bulan Agustus oleh New York Times menyebutkan jumlah korban tewas hampir 70 ribu dan jumlah korban luka mencapai 120 ribu.

Baca juga: Rusia Tawarkan Relokasi Penduduk Kota Perbatasan

Menurunkan usia

Dorongan patriotik pada bulan-bulan awal perang, ketika warga Ukraina maju secara massal ke garis depan secara sukarela, sudah tidak ada lagi. Semakin sering, cerita tentang laki-laki yang mati-matian berusaha menghindari rancangan undang-undang tersebut muncul di media Ukraina.

Pada Desember, pemerintah mengajukan RUU ke parlemen yang menurunkan usia wajib militer dari 27 menjadi 25 tahun dan menyederhanakan proses pendaftaran. Meski RUU tersebut memotong masa wajib militer dari jangka waktu tidak terbatas menjadi 36 bulan, RUU ini juga memperkenalkan hukuman baru bagi mereka yang menghindari wajib militer, seperti pembatasan izin mengemudi.

Ombudsman hak asasi manusia Ukraina, Dmytro Lubinets, memperingatkan hukuman yang terus meningkat akan menimbulkan masalah. “Kita tidak bisa sampai pada titik di mana, dengan melawan Rusia, kita berubah menjadi serupa dengan Rusia, di mana hukum tidak berlaku lagi dan konstitusi hanya tinggal selembar kertas,” katanya.

Tindakan ini terbukti memecah belah. “Saya pribadi menentang hukuman keras seperti penyitaan properti,” kata Olena, seorang warga berusia 42 tahun.

Setelah mendapat reaksi keras, beberapa anggota parlemen dan presiden memberikan jaminan bahwa RUU tersebut akan diperdebatkan dan diubah. Sebuah komite pertahanan parlemen yang dihadiri oleh Panglima Ukraina Valery Zaluzhny dan Menteri Pertahanan Rustem Umerov mulai memeriksa rancangan tersebut pada Kamis (4/1) secara tertutup.

Perang untuk Orang Miskin

Usulan perubahan terhadap rancangan tersebut memicu protes di media sosial, dengan banyak gagasan mengambang tentang cara terbaik mengelola mobilisasi.

Anggota parlemen dari partai berkuasa Mariana Bezugla menyarankan agar masyarakat yang enggan mengikuti mobilisasi harus membayar denda besar. “Dan mereka yang tidak punya uang, biarkan mereka bersuara di parit dan biarkan anak-anak mereka menjadi yatim piatu,” katanya.

Pernyataan itu dibalas seorang warga Ukraina dengan mengatakan, “perang adalah untuk orang miskin,” kata yang lain.

Mantan Menteri Perekonomian Tymofy Mylovanov mengemukakan gagasan rancangan lotere yang mengingatkan pada Perang Vietnam, di mana pemerintah Amerika Serikat memilih hari ulang tahun secara kebetulan. “Negara memilih hari dan bulan secara acak. Orang yang lahir pada hari tersebut dimobilisasi,” usulnya.

Pengacara dan aktivis terkenal Larysa Denysenko mengatakan kebijakan Zelensky akan membuat penuh rumah sakit jiwa. Dia juga mengecam usulan tersebut sebagai RUU yang benar-benar merugikan sipil.

Ada juga seruan agar pasukan dirotasi dan mereka yang sudah lama berada di garis depan didemobilisasi. “Jika ini merupakan masalah keamanan nasional, maka semua orang, semua warga negara, harus berpartisipasi di dalamnya,” kata Lyudmyla, seorang guru berusia 50 tahun.

Suaminya berperang sejak 28 Februari tahun lalu dan menantunya juga masih ikut berperang. "Mengapa sebagian orang harus berperang dan sebagian lainnya tidak?” dia bertanya.

Pihak lain menginginkan langkah-langkah untuk mendorong warga Ukraina di luar negeri agar kembali ke negaranya dan berperang. “Tidak ada keadilan dalam realitas pembantaian ini,” kata penulis Artem Chekh, yang bergabung dengan tentara sebagai sukarelawan. (AFP/Z-3)