PBB Desak Penyelidikan Internasional Pelanggaran Perang Israel-Hamas

KEPALA hak asasi manusia PBB pada Kamis (16/11) menyoroti tuduhan pelanggaran hak asasi manusia yang serius dalam perang Israel-Hamas. Menurutnya, hal ini memerlukan akuntabilitas penuh.

Volker Turk mengatakan, "Tuduhan yang sangat serius mengenai pelanggaran berulang dan mendalam terhadap hukum kemanusiaan internasional, siapa pun yang melakukannya, memerlukan penyelidikan yang ketat dan akuntabilitas penuh." Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia tidak menyebut nama Israel atau Hamas, tetapi ia berbicara setelah kunjungannya pekan lalu ke Timur Tengah. 

Ia memperingatkan bahwa kedua belah pihak melakukan kejahatan perang dalam konflik yang telah menyebabkan ribuan orang tewas. "Jika otoritas nasional terbukti tidak mau atau tidak mampu melakukan penyelidikan semacam itu dan jika ada narasi yang diperdebatkan mengenai insiden-insiden penting, penyelidikan internasional diperlukan," katanya dalam penjelasannya kepada negara-negara anggota PBB di Jenewa.

Baca juga: ANC Afrika Selatan Dukung Penangguhan Hubungan Diplomatik Israel

Israel berjanji untuk membasmi Hamas sebagai pembalasan atas serangan 7 Oktober. Menurut Israel, serangan itu menewaskan 1.200 orang, sebagian besar dari mereka ialah warga sipil. Hamas juga menyandera 239 orang, di antaranya orang tua dan anak-anak, menurut pihak berwenang.

Pengeboman dan serangan darat Israel yang tiada henti di Gaza menewaskan lebih dari 11.500 orang. Sebagian besar juga warga sipil, termasuk ribuan anak-anak, menurut kementerian kesehatan yang dikelola Hamas.

Israel menolak akses 

Turk mengecam kobaran api kekerasan (yang) telah terjadi. Dia mengatakan dia telah berbicara dengan orang-orang yang menyeberang keluar dari Gaza saat berkunjung ke perbatasan Mesir, dan, "Jarang sekali saya mendengar kesaksian yang meresahkan tentang bencana yang dialami masyarakat biasa."

Baca juga: Hamas Jamin 25 Sandera dari Thailand dalam Kondisi Selamat

Dia tidak dapat mengakses wilayah Israel atau Palestina. Namun pada Kamis ia menekankan perlunya departemennya segera pergi ke sana, "Untuk memastikan pemantauan dan dokumentasi yang penuh dan independen dan mengoordinasikan upaya perlindungan."

Dia mengatakan kepada wartawan bahwa dia telah, "Meminta Israel untuk memberi saya akses baik ke Israel, tetapi juga ke wilayah Palestina yang diduduki. Saya belum menerima tanggapan," katanya.

Misi Israel untuk PBB di Jenewa kemudian menolak permintaannya untuk mengunjungi Israel. Mereka mengatakan kepada AFP bahwa mereka tidak melihat manfaat tambahan dari kunjungan komisaris tinggi tersebut saat ini.

Selama kunjungannya ke wilayah tersebut pekan lalu, misi Israel mengatakan bahwa Turk menjelaskan bahwa pikirannya telah mengambil keputusan. Oleh karena itu, dialog dengan (kantornya) tidak akan banyak memberikan kontribusi.

Peringatan Tepi Barat 

Dalam pengarahan Kamis, Turk menyuarakan keprihatinan tentang, "Intensifikasi kekerasan dan diskriminasi parah terhadap warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki, termasuk Jerusalem Timur. Ini menciptakan situasi yang berpotensi meledak.

"Saya membunyikan bel peringatan sekeras mungkin mengenai pendudukan Tepi Barat." Dia mendesak gencatan senjata segera. "Jelas bahwa kedua belah pihak memandang pembunuhan warga sipil sebagai kerusakan tambahan yang dapat diterima atau sebagai senjata perang yang disengaja dan berguna," katanya.

Ia juga menegaskan bahwa pendudukan Israel harus diakhiri. "Kebebasan Israel tidak dapat dipisahkan dengan kebebasan Palestina. Palestina dan Israel ialah satu-satunya harapan bagi perdamaian."

Israel dan Palestina merespons 

Israel mengecam keras upaya PBB untuk mengkritik mengenai pelanggaran dan berkeras bahwa hukum internasional ialah bukan pakta bunuh diri. Jika suatu negara tidak dapat membela diri, "Atau dikritik agar melakukan sesuai dengan hukum internasional, organisasi teroris akan menjadi semakin berani," kata Duta Besar Israel Meirav Eilon Shahar pada pertemuan tersebut.

"Tidak ada kesetaraan moral antara Israel dan Hamas. Kami tidak akan membiarkan Israel didelegitimasi oleh representasi realitas yang salah," katanya.

Duta Besar Palestina Ibrahim Khraishi dengan tegas menolak pandangan tersebut. "Anda harus bangun di ruangan ini. Ini pembantaian. Ini genosida," katanya. Ia menuduh Israel bertindak di atas hukum.

"Masalahnya tidak dimulai pada 7 Oktober, melainkan dimulai 75 tahun yang lalu," katanya. Ia mendapat dukungan dari negara lain, termasuk dari perwakilan Yordania yang berkeras bahwa Israel harus menghentikan agresinya.

Sementara itu, Duta Besar AS Michele Taylor mencap serangan Hamas pada 7 Oktober sebagai kejahatan murni dan berduka atas kematian warga Palestina akibat kekerasan yang diakibatkan oleh serangan-serangan ini. (Z-2)