Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
TIGA minggu setelah lebih dari 50 warga sipil tewas dalam konfrontasi dengan pasukan di Goma, timur Kongo, keluarga korban akhirnya dapat mengubur jenazah mereka, Senin malam.
Pada 30 Agustus, tentara Republik Demokratik Kongo melakukan tindakan keras terhadap para pengunjuk rasa yang sedang mendemonstrasikan menentang kehadiran pasukan perdamaian PBB di negara itu. "Berakibat pada setidaknya 57 korban," ujar Menteri Dalam Negeri, Peter Kazadi.
Kazadi melakukan perjalanan ke Goma, Senin, untuk bertemu dengan keluarga korban dan mengawasi pemakaman. Dia mengatakan jenazah-jenazah yang telah membusuk selama 20 hari di rumah sakit militer Goma telah menimbulkan risiko kesehatan. Keluarga-keluarga tidak diizinkan mengunjungi hingga tanggal 12 September.
Baca juga: Perusahaan Tambang Tiongkok Dituduh Langgar HAM dan Rusak Lingkungan
"Pemerintah menyediakan peti mati, membayar biaya pemakaman, dan memberikan sumbangan kepada keluarga," kata menteri kepada wartawan.
Saat tiba menjelang senja di sebuah pemakaman di pinggiran Goma, menteri tersebut memberikan penghormatan kepada korban di depan empat peti mati putih. Setelah kepergiannya, peti-peti mati lainnya tiba di truk di tengah bau mayat yang membusuk.
Baca juga: 401 Orang Tewas akibat Banjir di Kongo
Dengan bantuan staf pemakaman, anggota-anggota keluarga membawa peti-peti mati orang yang mereka cintai melintasi ladang berlumpur menuju barisan kuburan, di mana, dengan bantuan cahaya ponsel, mereka menguburkannya dengan tenang.
PBB sebelumnya dalam bulan ini menuntut penyelidikan independen terhadap pembunuhan itu, dengan menekankan pentingnya mengambil tindakan untuk memastikan bahwa demonstrasi mendatang dipantau sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional.
Saat ini, enam tentara Garda Republik, termasuk dua perwira senior, sedang menjalani sidang di Goma atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan dan pelanggaran perintah.
Kantor hak asasi manusia PBB melaporkan setidaknya 43 orang tewas, termasuk seorang polisi, dan 75 orang terluka ketika pasukan secara keras menindas demonstrasi yang diorganisir oleh sebuah sekte agama. (AFP/Z-3)
Presiden Trump umumkan deeskalasi di Minneapolis pasca penembakan fatal warga sipil oleh agen federal.
Terjadi penembakan di Arivaca, Arizona melibatkan agen Patroli Perbatasan AS. FBI dan Sheriff Pima selidiki penggunaan kekuatan setelah satu korban dinyatakan kritis.
Investigasi atas penembakan Alex Pretti di Minneapolis mengungkap perbedaan tajam antara klaim pemerintah dan rekaman video. Keluarga korban sebut narasi pemerintah sebagai "kebohongan".
NRA dan kelompok lobi senjata AS menuntut transparansi dalam kasus penembakan perawat Alex Pretti di Minneapolis. Ada perbedaan versi antara saksi dan pemerintah.
Kesaksian baru mengungkap detik-detik penembakan Alex Pretti di Minneapolis. Otoritas Minnesota gugat pemerintahan Trump atas dugaan penghilangan barang bukti.
Analisis video CNN mengungkap fakta mengejutkan dalam kasus penembakan Alex Pretti. Agen federal tampak telah mengamankan senjata sebelum tembakan fatal beruntun terjadi.
Sinergi TNI dengan institusi pendidikan memiliki peran penting dalam memperkuat kesiapan personel misi perdamaian.
Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengatakan pasukan perdamaian yang akan dikirim ke Gaza, Palestina akan dipimpin oleh pejabat TNI berpangkat bintang tiga.
Pidato Presiden Prabowo di PBB dinilai salah satu yang terbaik tahun ini dan berhasil menempatkan dirinya sebagai pemimpin alternatif dunia yang patut diperhitungkan.
Komitmen Indonesia dalam mengerahkan pasukan perdamaian di Gaza sejalan dengan Deklarasi New York, yang disahkan oleh Majelis Umum PBB pada 12 September 2025.
Restu presiden tersebut juga diberikan setelah banyak negara meminta Indonesia untuk terlibat dalam menjaga perdamaian di Gaza.
Dalam sambutannya, Prabowo menyampaikan seruan kuat untuk solidaritas ASEAN dan negara-negara Teluk terhadap konflik kemanusiaan yang terjadi di Palestina.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved