Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
RIBUAN orang melakukan demonstras di Niger sebagai dukungan terhadap kudeta bulan lalu, Minggu. Aksi itu beberapa jam sebelum batas waktu yang diberikan kepada duta besar Prancis untuk meninggalkan negeri itu.
Para demonstran berkumpul di dekat pangkalan militer Prancis di ibu kota Niamey, sebagian melambai-lambaikan bendera Niger atau Rusia, sementara yang lain membawa spanduk yang menuntut kepergian pasukan Prancis.
Negara bekas kolonial, Prancis, masih memiliki 1.500 tentara yang bermarkas di Niger. Mereka membantu Presiden yang digulingkan, Mohamed Bazoum, dalam melawan pasukan jihadis yang aktif di sana, sebelum para perwira militer menggulingkannya dalam kudeta pada 26 Juli.
Baca juga: Waspada Serangan ECOWAS, Niger Siaga Maksimum Militer
Dewan Nasional untuk Keamanan Tanah Air (CNSP) yang dipimpin Jenderal Abdourahamane Tiani telah menahan Bazoum dan stafnya di istana presiden.
Demonstrasi dimulai pada saat fajar di lingkungan perempatan di dekat bandara Niamey, di pangkalan udara Niger tempat pasukan Prancis ditempatkan. Aksi itu karena para demonstran merespons seruan dari organisasi yang mendukung pemerintahan baru negara itu.
Baca juga: Prancis Akan Melarang Mengenakan Abaya di Sekolah
"Kami tidak ingin pasukan militer Prancis di Niger," kata seorang demonstran, Abou Kountche. "Biarkan orang Prancis pergi."
"Orang Prancis mengatakan Niger adalah negara miskin, tetapi saat kami meminta mereka pulang, mereka menolak," kata pemilik restoran Adama Assane.
Pada Jumat, Kementerian Luar Negeri Niger mengumumkan duta besar Prancis, Sylvain Itte, memiliki waktu 48 jam untuk pergi. Pasalnya ia menolak untuk bertemu dengan penguasa baru dan merujuk kepada tindakan pemerintah Prancis yang bertentangan dengan kepentingan Niger.
Paris menolak tuntutan tersebut dan mengatakan para pemberontak tidak memiliki kewenangan untuk membuat permintaan ini. Prancis bersikeras pemerintahan Bazoum yang telah mereka gulingkan tetap menjadi otoritas yang sah.
Pada Sabtu, sekitar 20.000 orang melakukan rapat di stadion Senyi Kountche untuk mendukung penguasa militer baru negara tersebut dan menuntut penarikan pasukan Prancis. (AFP/Z-3)
Serangan dua drone Iran memicu kebakaran di Pangkalan Al Salam Abu Dhabi yang menampung pasukan Prancis. UEA memastikan tidak ada korban jiwa.
Presiden Prancis Emmanuel Macron memuji putusan Mahkamah Agung AS yang membatalkan kebijakan tarif Donald Trump.
Pasangan Emily Harrop dan Thibault Anselmet mengantarkan Prancis meraih medali emas nomor estafet campuran ski mountaineering pada Olimpiade di Bormio, Sabtu (21/2).
Polisi Prancis selidiki hubungan mantan Menteri Jack Lang dengan Jeffrey Epstein. Geledah kantor IMA terkait dugaan pencucian uang dan perusahaan offshore.
Jacques Leveugle ditangkap setelah keponakannya menemukan USB berisi catatan kejahatan seksual terhadap 89 remaja di berbagai negara.
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan pada Rabu (21/1) bahwa beberapa wilayah di Eropa tidak lagi dapat dikenali. Benua itu disebutnya tidak menuju ke jalan yang benar.
Mahasiswa diimbau untuk tetap menyampaikan aspirasi secara damai dan konstitusional, khususnya di bulan suci Ramadan.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut pidana penjara 10 bulan terhadap 21 terdakwa kasus kerusuhan demonstrasi yang terjadi pada Agustus 2025.
MAHASISWA Fakultas Hukum mengajukan uji materiil Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Aksi protes pendukung Manchster United ini dijadwalkan berlangsung sebelum laga kandang melawan Fulham pada 1 Februari mendatang.
Kemudian apabila koordinator demo tidak melaporkan rencana demonstrasi dan tidak terjadi apa-apa atau keonaran maka dirinya tetap tidak akan dipidana.
Demo buruh itu menolak upah minimum provinsi atau UMP Jakarta 2026 sebesar Rp 5,7 juta. Masyarakat diimbau menghindari kawasan monas
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved