Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
RIBUAN orang melakukan demonstras di Niger sebagai dukungan terhadap kudeta bulan lalu, Minggu. Aksi itu beberapa jam sebelum batas waktu yang diberikan kepada duta besar Prancis untuk meninggalkan negeri itu.
Para demonstran berkumpul di dekat pangkalan militer Prancis di ibu kota Niamey, sebagian melambai-lambaikan bendera Niger atau Rusia, sementara yang lain membawa spanduk yang menuntut kepergian pasukan Prancis.
Negara bekas kolonial, Prancis, masih memiliki 1.500 tentara yang bermarkas di Niger. Mereka membantu Presiden yang digulingkan, Mohamed Bazoum, dalam melawan pasukan jihadis yang aktif di sana, sebelum para perwira militer menggulingkannya dalam kudeta pada 26 Juli.
Baca juga: Waspada Serangan ECOWAS, Niger Siaga Maksimum Militer
Dewan Nasional untuk Keamanan Tanah Air (CNSP) yang dipimpin Jenderal Abdourahamane Tiani telah menahan Bazoum dan stafnya di istana presiden.
Demonstrasi dimulai pada saat fajar di lingkungan perempatan di dekat bandara Niamey, di pangkalan udara Niger tempat pasukan Prancis ditempatkan. Aksi itu karena para demonstran merespons seruan dari organisasi yang mendukung pemerintahan baru negara itu.
Baca juga: Prancis Akan Melarang Mengenakan Abaya di Sekolah
"Kami tidak ingin pasukan militer Prancis di Niger," kata seorang demonstran, Abou Kountche. "Biarkan orang Prancis pergi."
"Orang Prancis mengatakan Niger adalah negara miskin, tetapi saat kami meminta mereka pulang, mereka menolak," kata pemilik restoran Adama Assane.
Pada Jumat, Kementerian Luar Negeri Niger mengumumkan duta besar Prancis, Sylvain Itte, memiliki waktu 48 jam untuk pergi. Pasalnya ia menolak untuk bertemu dengan penguasa baru dan merujuk kepada tindakan pemerintah Prancis yang bertentangan dengan kepentingan Niger.
Paris menolak tuntutan tersebut dan mengatakan para pemberontak tidak memiliki kewenangan untuk membuat permintaan ini. Prancis bersikeras pemerintahan Bazoum yang telah mereka gulingkan tetap menjadi otoritas yang sah.
Pada Sabtu, sekitar 20.000 orang melakukan rapat di stadion Senyi Kountche untuk mendukung penguasa militer baru negara tersebut dan menuntut penarikan pasukan Prancis. (AFP/Z-3)
PERDANA Menteri Kanada Mark Carney mengumumkan bahwa negaranya berencana untuk mengakui Negara Palestina di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Prancis jadi negara berkekuatan besar pertama di Eropa yang menyatakan secara terbuka niatnya mengakui Palestina.
KEMENTERIAN Luar Negeri (Kemenlu) Republik Indonesia kembali menekankan pentingnya rencana politik yang adil dan menyeluruh dengan solusi dua negara, Israel dan Palestina.
PEMERINTAH Tiongkok mendukung rencana Prancis untuk menyampaikan pengakuan atas kedaulatan Palestina dalam sidang Majelis Umum PBB pada September 2025.
PRESIDEN Prancis Emmanuel Macron mengumumkan negaranya akan secara resmi mengakui Negara Palestina dalam Sidang Majelis Umum PBB pada September.
Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan akan secara resmi mengakui Negara Palestina pada September mendatang.
Unjuk rasa tersebut merupakan reaksi terhadap operasi penangkapan besar-besaran yang dilakukan Lembaga Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) terhadap para migran tidak berdokumen.
Wakil Gubernur California, Eleni Kounalakis, berencana mengajukan gugatan hukum atas keputusan Presiden Donald Trump yang mengerahkan Garda Nasional.
Penegak hukum di Los Angeles bersiap menghadapi malam yang penuh ketegangan usai demonstrasi terkait penggerebekan imigrasi.
Wali Kota LA, Karen Bass, mengatakan tidak ada kebutuhan menurunkan pasukan federal dan kehadiran Garda Nasional menciptakan kekacauan yang disengaja.
LAPD menyatakan unjuk rasa di luar Pusat Penahanan Metropolitan sebagai perkumpulan ilegal dan mengizinkan penggunaan peluru tak mematikan.
Penyidik mengatakan Mohammed Sabry Soliman merencanakan pelemparan bom molotov ke demonstran pawai untuk sandera Israel, selama satu tahun.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved