Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KUASA hukum Donald Trump, Kamis (17/8), meminta sidang atas dakwaan bahwa mantan Presiden Amerika Serikat (AS) itu berusaha menggagalkan hasil Pemilu 2020, digelar pada April 2026, jauh setelah pemilihan presiden AS pada tahun depan.
Permintaan itu disampaikan setelah jaksa Jack Smith meminta agar sidang terhadap Trump itu digelar pada 2 Januari.
Dakwaan berupaya menggagalkan pemilu merupakan satu dari empat dakwaan kriminal yang dihadapi Trump saat dia berusaha kembali mencalonkan diri sebagai Presiden AS.
Baca juga: Trump Klaim Kantongi Bukti Kecurangan Pemilu
"Publik ingin mendapatkan keadilan dan pengadilan yang adil bukan terburu-buru mengambil keputusan," ungkap kuasa hukum Trump.
Mereka beralasan banyaknya dokumen dalam kasus itu akan membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk diproses.
"Dengan asumsi kita memulai pemeriksaan dokumen pada hari ini, kita akan butuh untuk membaca 99.762 halaman per hari agar selesai saat pemerintah mengusulkan tanggal pemilihan juri," kata kuasa hukum Trump.
Baca juga: Dakwaan di Georgia, Bahaya Besar bagi Trump
"Itu sama saja dengan seluruh halaman buku War and Peace karangan Tolstoy diaca 78 kali per hari setiap hari," lanjut mereka.
Hakim Tanya Chutkan akan memutuskan kapan sidang Trump akan digelar pada 28 Agustus mendatang.
"Pemerintah menginginkan sidang digelar pada 2 Januari karena mewakili kesempatan terdakwa untuk membela diri dan menyiapkan pembelaan serta perhatian besar publik agar masalah ini segera diselesaikan," tegas Smith.
Kasus upaya menggagalkan Pemilu merupakan yang paling serius dari empat dakwaan kriminal terhadap Trump, yang juga mencakup pembayaran uang tutup mulut kepada seorang bintang porno sebelum Pemilu 2016.
Pemerintah AS juga menuding Trump menyembunyikan dokumen rahasia yang dibawanya dari Gedung Putih setelah dia kalah dari pemilu, termasuk rencana militer dan rahasia nuklir. (AFP/Z-1)
BANK sentral Iran tampaknya menggunakan sejumlah besar mata uang kripto yang didukung oleh politikus Inggris, Nigel Farage, yaitu stablecoin Tether.
PEMERINTAH Amerika Serikat meminta negara-negara Eropa tidak bereaksi emosional terhadap rencana Presiden Donald Trump terkait Greenland.
Donald Trump kembali enggan menjelaskan langkah AS terkait Greenland, namun memberi sinyal peluang kesepakatan di Davos. Denmark memperingatkan risiko terhadap NATO.
Rusia menegaskan tidak memiliki rencana merebut Greenland. Menlu Sergei Lavrov menyatakan AS memahami Moskow dan Beijing tak mengancam wilayah tersebut.
Menlu Rusia Sergei Lavrov menyebut Greenland bukan bagian alami dari Denmark. Pernyataan ini muncul di tengah ketegangan AS dan Eropa terkait rencana Donald Trump.
Macron dan Uni Eropa bersatu di Davos melawan ambisi Trump atas Greenland. Ketegangan meningkat seiring ancaman tarif dan retorika keras yang mengancam NATO.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved