Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Masalah kesehatan mental dan obesitas berpengaruh terhadap kerja pelayanan.
KUASA hukum Donald Trump, Kamis (17/8), meminta sidang atas dakwaan bahwa mantan Presiden Amerika Serikat (AS) itu berusaha menggagalkan hasil Pemilu 2020, digelar pada April 2026, jauh setelah pemilihan presiden AS pada tahun depan.
Permintaan itu disampaikan setelah jaksa Jack Smith meminta agar sidang terhadap Trump itu digelar pada 2 Januari.
Dakwaan berupaya menggagalkan pemilu merupakan satu dari empat dakwaan kriminal yang dihadapi Trump saat dia berusaha kembali mencalonkan diri sebagai Presiden AS.
Baca juga: Trump Klaim Kantongi Bukti Kecurangan Pemilu
"Publik ingin mendapatkan keadilan dan pengadilan yang adil bukan terburu-buru mengambil keputusan," ungkap kuasa hukum Trump.
Mereka beralasan banyaknya dokumen dalam kasus itu akan membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk diproses.
"Dengan asumsi kita memulai pemeriksaan dokumen pada hari ini, kita akan butuh untuk membaca 99.762 halaman per hari agar selesai saat pemerintah mengusulkan tanggal pemilihan juri," kata kuasa hukum Trump.
Baca juga: Dakwaan di Georgia, Bahaya Besar bagi Trump
"Itu sama saja dengan seluruh halaman buku War and Peace karangan Tolstoy diaca 78 kali per hari setiap hari," lanjut mereka.
Hakim Tanya Chutkan akan memutuskan kapan sidang Trump akan digelar pada 28 Agustus mendatang.
"Pemerintah menginginkan sidang digelar pada 2 Januari karena mewakili kesempatan terdakwa untuk membela diri dan menyiapkan pembelaan serta perhatian besar publik agar masalah ini segera diselesaikan," tegas Smith.
Kasus upaya menggagalkan Pemilu merupakan yang paling serius dari empat dakwaan kriminal terhadap Trump, yang juga mencakup pembayaran uang tutup mulut kepada seorang bintang porno sebelum Pemilu 2016.
Pemerintah AS juga menuding Trump menyembunyikan dokumen rahasia yang dibawanya dari Gedung Putih setelah dia kalah dari pemilu, termasuk rencana militer dan rahasia nuklir. (AFP/Z-1)
Presiden Donald Trump mempercepat tenggat waktu rencana perdamaian antara Rusia dan Ukraina menjadi 10-12 hari.
Senator Angus King menolak bantuan tambahan untuk Israel karena krisis kelaparan anak di Gaza.
Presiden AS Donald Trump menyatakan terjadi 'kelaparan nyata' di Gaza. Berbeda dengan pernyataan PM Israel Benjamin Netanyahu.
Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) mengeklaim stabilitas sistem keuangan nasional pada triwulan II 2025 tetap terjaga di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi.
THAILAND dan Kamboja kembali terlibat bentrokan pada Minggu (27/7) untuk hari keempat berturut-turut, meskipun kedua negara mengaku siap memulai pembicaraan damai
THAILAND dan Kamboja menyatakan kesiapan mereka untuk melakukan perundingan gencatan senjata setelah diancam Donald Trump.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved