Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Arab Saudi meluncurkan pelayanan visa elektronik (e-Visa) untuk meningkatkan kualitas layanan konsulernya. Mereka mengganti stiker visa dengan visa elektronik di paspor penerima sehingga datanya dapat dibaca melalui kode QR.
“Program ini bukan berarti menghilangkan langkah-langkah pengajuan visa sebelumnya, itu tetap berlaku, ini adalah lauching penggunaan visa elektronik secara umum,” kata Dubes Arab Saudi untuk RI Faisal Abdullah Al-Amudi dalam acara The Launching Ceremony of the Saudi e-visa di Jakarta, Kamis (25/5).
Dia menjelaskan, secara teknologi tentunya kelebihan e-visa bisa diajukan melalui email sehingga memberikan fasilitas dan kemudahan bagi para pengaju visa tersebut.
Baca juga : Kendati Tak Mudah Dapat Visa, Ahlam Travel Berangkatkan 45 Jemaah Umrah
Dengan adanya fasilitas ini, sebut dubes, pihaknya dapat mengeluarkan 25 ribu visa haji. “Ini merupakan suatu kemajuan dengan mengunakan teknologi. Jika mengunakan sistem lama, tidak mungkin kami dapat mengeluarkan visa 25 ribu hanya dalam 2 jam saja,” sebutnya.
Program ini sejalan dengan visi Arab Saudi 2030. Oleh karena itu, tahap pertama inisiatif ini telah dilaksanakan di tujuh negara, termasuk Uni Emirat Arab, Yordania, Mesir, Bangladesh, India, Filipina dan Indonesia. “Ada beberapa negara yang sudah diberikan pengajuan e-visa dan menjalankan program ini, termasuk Indonesia,” lanjutnya.
Baca juga : Visa Transit Empat Hari Tak Bisa untuk Haji
Dia menambahkan fasilitas visa elektronik yang dikeluarkan oleh Arab Saudi sudah bisa diajukan mulai hari ini. Tentunya fasilitas ini diberikan bagi mereka yang ingin bekerja, berkunjung atau tinggal di Arab Saudi.
“Ini bagian proses memberikan kemudahan, jadi langkah-langkah pengajuannya seperti biasa,” pungkasnya.

Dubes Arab Saudi untuk RI Faisal Abdullah Al-Amudi (kedua dari kanan) berbincang dengan Perwakilan Direktorat Timur Tengah Safaat Ghofur (ketiga dari kanan) saat peluncuran e-visa di Kedutaan Arab Saudi, Jakarta Selatan, Kamis (25/5). (Sumber : MI/Ferdian)
Perwakilan Direktorat Timur Tengah Safaat Ghofur mengatakan Pemerintah Indonesia menyambut baik upaya-upaya yang dilakukan kedutaan Arab Saudi, salah satunya peluncuran fasilitas e-visa tersebut.
“Kami menyambut baik program ini, karena dapat mempermudah bagi bangsa Indonesia yang ingin berkunjung ke Arab Saudi, yang mengunakan seluruh tipe visa (visa haji, visa umroh sudah elektronik) sehingga mempersingkat proses pembuatannya di pemerintahan Arab Saudi,” katanya.
Dia menambahkan secara global memang pengunaan visa elektronik sudah masif dilakukan di berbagai negara. Sehingga untuk keamanan dan pengecekannya dapat dilakukan melalui barcode di paspor tersebut. (Z-4)
HARI ini, Minggu, (8/2) yang bertepatan dengan 20 Syaban 1447 H, pemerintah Arab Saudi resmi mulai menerbitkan visa haji 2026 atau 1447 Hijriah.
TERPIDANA kasus kejahatan seksual Jeffrey Epstein mengatakan kepada seorang pengusaha Qatar bahwa Doha perlu 'bernyanyi dan menari' untuk Israel.
Donald Trump mendesak Teheran segera berunding untuk mencapai kesepakatan baru terkait senjata nuklir atau bersiap menghadapi serangan dari AS.
PUTRA Mahkota Saudi Mohammed bin Salman mengatakan kerajaan tidak akan mengizinkan wilayah udaranya atau wilayah teritorialnya digunakan untuk aksi militer apa pun terhadap Iran.
Ustaz Zakaria menekankan bahwa aturan di Tanah Haram bukan untuk membatasi jemaah, melainkan menjaga ketertiban dan kekhusyukan ibadah.
Mengenal budaya 'Hafawah' Arab Saudi. Mengapa melayani tamu adalah seni dari hati bagi masyarakatnya?
Garuda Indonesia menargetkan nilai transaksi hingga Rp520 miliar melalui penyelenggaraan Garuda Indonesia Umrah Travel Fair (GUTF) 2026
Tidak ada toleransi terhadap kelalaian dan ketidakdisiplinan, mengingat para peserta diklat nantinya akan menjadi ujung tombak pelayanan kepada jemaah haji di Arab Saudi.
Keberadaan petugas haji perempuan dinilai krusial untuk menghadirkan layanan terhadap kebutuhan spesifik jemaah perempuan, yang tidak selalu dapat dilakukan oleh petugas laki-laki.
sebanyak 170 ribu dari total 203.320 jemaah haji reguler 2026 masuk dalam kategori risiko tinggi (risti).
MAJELIS Ulama Indonesia (MUI) didorong untuk mengeluarkan fatwa terkait tata cara dan sumber dana ibadah haji. Wacana itu disampaikan Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak.
Metode TFG digunakan untuk memvisualisasikan pergerakan ribuan jemaah dan petugas di titik-titik krusial di Tanah Suci, termasuk saat puncak pelaksanaan ibadah haji.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved