AS masih Berbisnis dengan Perusahaan Tiongkok Masuk Daftar Hitam

PEMERINTAHAN Biden menyetujui lisensi senilai lebih dari US$23 miliar atau Rp.350 triliun untuk perusahaan yang mengirimkan barang dan teknologi ke perusahaan Tiongkok yang masuk daftar hitam. Itu terjadi pada kuartal pertama 2022.

Angka transaksi itu membuat para anggota parlemen dari Partai Republik mengkhawatirkan keamanan data AS. Data tersebut muncul di tengah meningkatnya tekanan pada pemerintahan Presiden Demokrat Joe Biden untuk lebih memperluas tindakan keras terhadap pengiriman teknologi sensitif AS ke Tiongkok. "Secara luar biasa, (Departemen Perdagangan) terus memberikan lisensi yang memungkinkan teknologi penting AS untuk dijual kepada musuh kita," kata Anggota Parlemen AS dari Partai Republik Michael McCaul.

Ketua Komite Urusan Luar Negeri Dewan Perwakilan Rakyat AS itu mengatakan AS harus melawan agresi teknologi Tiongkok. "Bagaimana ini sejalan dengan pernyataan Anda (Biden) bahwa kami melakukan segalanya dalam kekuasaan (lewat Departemen Perdagangan) untuk mencegah teknologi AS yang sensitif jatuh ke tangan militer (Tiongkok), dinas intelijen, atau pihak lain?" paparnya.

Dia mengatakan Departemen Perdagangan, yang mengawasi kontrol ekspor, hanya menolak 8% dari permintaan lisensi perusahaan yang menjual ke daftar hitam perdagangan AS selama periode Januari sampai Maret tahun lalu. Pejabat Departemen Perdagangan Alan Estevez, yang mengawasi kebijakan ekspor AS, mengatakan kebijakan era Presiden Donald Trump yang memungkinkan pembuat peralatan telekomunikasi Tiongkok yang masuk daftar hitam Huawei untuk menerima beberapa teknologi AS.

Estevez juga menggambarkan TikTok sebagai ancaman dan mencatat bahwa komite khusus tengah meninjau investasi asing yang berurusan dengan cara menangani aplikasi media sosial milik Tiongkok yang populer itu. Pihak TikTok mengatakan dalam suatu pernyataan bahwa perusahaan telah bekerja sama dengan Komite Investasi Asing di AS selama lebih dari dua tahun dalam sebuah rencana untuk mengatasi masalah keamanan nasional di AS.

Anggota Kongres dari Partai Demokrat Gregory Meeks memperingatkan agar tidak terlalu banyak mengumbar isu lisensi. Soalnya, kata dia, data persetujuan dan penolakan tidak memberikan gambaran soal komitmen Biden dalam menjaga keamanan digital.

Data tersebut muncul seminggu setelah pemerintahan Biden menambahkan perusahaan Tiongkok baru ke daftar hitam perdagangan karena membantu militer Rusia. Ini terjadi juga setelah mengumumkan kebijakan baru yang bertujuan secara dramatis membatasi pengiriman cip dan alat pembuat cip ke Tiongkok.

Raksasa teknologi Tiongkok Huawei Technologies ditambahkan ke daftar hitam perdagangan yang dikenal sebagai daftar entitas oleh mantan presiden dari Republik Donald Trump pada 2019. Huawei mendapatkan tuduhan pelanggaran sanksi, kemampuan mata-mata, dan pencurian kekayaan intelektual. Era Trump menerapkan kebijakan khusus untuk Huawei. Trump menolak permintaan Huawei mendapatkan cip 5G tetapi mengizinkannya untuk menerima permintaan item lain, seperti cip 4G. (Straits Times/OL-14)