Berkaca Kasus George Floyd, Biden Reformasi Kepolisian AS

PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Joe Biden menyerukan reformasi kepolisian. Dia meminta penghentian teknik yang mematikan termasuk chokehold atau mencekik dengan lengan dalam penangkapan.

Komentar itu ia sampaikan dalam sebuah acara sarapan bersama bertajuk Martin Luther King, Jr. Day oleh National Action Network di Washington DC.

Pernyataan itu menyusul penolakan Rancangan Undang-undang (RUU) Reformasi Kepolisian yang oleh Partai Republik di Senat AS.

"Kita harus melatih ulang polisi. Mengapa polisi harus selalu melepaskan tembakan mematikan? Faktanya adalah, Anda tidak selalu harus menggunakan senjata," katanya dilansir dari New York Post, Selasa (17/1).

Biden menyatakan pihaknya telah mengeluarkan semacam Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) pada Mei 2022 tentang reformasi kepolisian. Itu mencakup banyak tindakan yang masuk dalam RUU tersebut.

Baca juga: Pentagon Hentikan Kewajiban Vaksinasi Covid-19 untuk Tentara AS

Tujuannya untuk menghindari perlakuan polisi seperti yang menewaskan George Floyd. Dia merupakan warga kulit hitam yang tewas di tangan polisi kulit putih Derek Chauvin pada 2020 dengan teknik chokehold.

"Saya melakukan satu-satunya hal yang dapat saya lakukan. Saya telah menandatangani perintah eksekutif (Peppu) bersejarah yang menyertakan elemen kunci dari RUU (yang dikenal sebagai George Floyd) di tingkat federal," katanya.

Perintah eksekutif tersebut salah satunya melarang penggunaan chokehold dan membatasi menggerebek rumah warga tanpa surat perintah. Sebelumnya pada 2020, Biden pernah menyampaikan pernyataan mengenai polisi.

Kala itu, ia mengatakan bahwa polisi harus dilatih untuk menembak individu yang mengancam di bagian kaki, bukan jantung.

Komentar itu memicu kecaman Biden terutama dari beberapa kelompok pendukung aparat penegak hukum.

"Komentar tidak bertanggung jawab seperti ini yang menyebabkan masalah yang sebenarnya tidak perlu ada," tulis pendiri organisasi advokasi polisi We Back Blue Melissa Robey.

Polisi AS dilaporkan telah membunuh 1.185 orang sepanjang 2022, menurut analisis data Mapping Police Violence. Kurang dari 10% dari total tersebut melibatkan individu yang tidak bersenjata. (New York Post/Cah/OL-09)