Gagal dalam Pemilihan, Presiden Kais Saied Didesak Mundur

KOALISI oposisi utama Tunisia menyatakan baha Presiden Kais Saied harus mengundurkan diri, setelah kurang dari 9% pemilih yang memenuhi syarat ikut serta dalam pemilihan parlemen.

Kepala Front Keselamatan Nasional Nejib Chebbi menyoroti jajak pendapat terbaru yang merupakan "kegagalan". Serta, menyerukan protes massal untuk menuntut pemilihan presiden lebih cepat.

Adapun pemungutan suara itu diboikot oleh sebagian besar partai oposisi. Mereka menuduh Saied membalikkan kemajuan demokrasi yang dibuat sejak pemberontakan 2011.

Baca juga: Netanyahu Buka Kembali Wacana Pemerintahan Mandiri Palestina dengan Syarat

Setelah memecat perdana menteri dan menangguhkan parlemen pada Juli 2021, setahun kemudian Saied mendorong konstitusi yang mengabadikan pemerintahan satu orangnya, setelah pemungutan suara yang juga diboikot oleh sejumlah partai oposisi utama.

Konstitusi baru dirancang segera setelah Musim Semi Arab pada 2011, yang membuat Tunisia menggulingkan mendiang diktator Zine al-Abidine Ben Ali. Langkah itu memberikan Kepala Negara sebuah kontrol eksekutif penuh dan komando tertinggi tentara.

Presiden Saied mengatakan kekuatan seperti itu diperlukan untuk memutus siklus kelumpuhan politik dan pembusukan ekonomi. Pendukungnya pun setuju dengan pandangan Saied.

Baca juga: Tabrakan Kereta di Tunisia, 95 Orang Terluka

Serta, menyatakan bahwa negara Afrika Utara yang miskin membutuhkan pemimpin yang kuat. Dalam hal ini, untuk mengatasi korupsi dan masalah besar lainnya yang menghambat pembangunan negara.

Pada Sabtu malam waktu setempat, otoritas pemilu di Tunisia mengungkapkan bahwa 8,8% dari sekitar 9 juta pemilih yang kuat telah memberikan suara dalam pemilihan parlemen.

Tak lama setelah itu, Front Keselamatan Nasional Nejib Chebbi menyebut apa yang terjadi hari merupakan guncangan besar. “Mulai saat ini, kami menganggap Saied sebagai presiden tidak sah dan menuntut dia mengundurkan diri setelah kegagalan,” tegasnya.(BBC/OL-11)