Perdebatan muncul antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok dalam rapat darurat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Kedua pihak naik pitam saat agenda rapat ini mengangkat soal nuklir Korea Utara (Korut).
Moskow meminta peserta sidang untuk memberikan sanksi lebih keras terhadap Pyongyang. Namun Beijing bersikap sebaliknya, dengan alasan Pyongyang bisa menghentikan dengan kompensasi penghapusan sanksi.
Rapat yang digelar pada Rabu (11/5) itu waktu setempat untuk mencari solusi penghentian uji coba nuklir Korut. AS menolak keras draf resolusi pengurangan sanksi untuk Korut yang diajukan Tiongkok yang disokong Rusia.
"Sudah waktunya untuk berhenti untuk memberikan izin kepada Korut menguji senjata nuklir. Maka kita harus memberikan sejumlah sanksi, bukan mempertimbangkan keringanannya," kata Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield.
Menurut dia, AS menolak draf resolusi pelonggaran sanksi sejak 2017 terhadap Korut. Pihaknya telah merampungkan draf resolusi untuk memberikan sanksi lebih banyak kepada Pyongyang.
"Kita tidak bisa menunggu hingga Korut melakukan tindakan provokatif, ilegal, berbahaya seperti uji coba nuklir. Kita perlu angkat bicara sekarang," tegasnya.
Duta Besar Tiongkok untuk PBB Zhang Jun menilai upaya AS sangat membahayakan dalam upaya menjaga perdamaian di semenanjung Korea. Eskalasi dapat meningkat jika Washington bersikeras menjatuhkan sanksi baru kepada Pyongyang.
"Tujuan draf ini dan yang ingin dihindari diharapkan Tiongkok hanya uji coba nuklir terbaru tidak dilakukan Korut. Itulah mengapa kami tidak ingin ada sanksi tambahan yang mungkin memaksa salah satu pihak untuk mengambil tindakan lebih proaktif," ujarnya.
Tiongkok, kata dia, tidak ingin Korut dijadikan negara yang menjadi korban lain dari AS yang dipaksa dengan sejumlah sanksi. Sebab jurus pemberian sanksi yang kerap dilakukan AS sama sekali tidak memecahkan masalah.
"Lihat saja di Suriah, di Irak dan Afghanistan. Pernahkah Anda melihat hasil yang baik dari jurus AS tersebut? Apa yang kita lihat hanyalah penderitaan kemanusiaan," jelasnya.
Pernyataan itu dikuatkan Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB Anna Yevstigneeva. Menurut dia dialog merupakan jalan terbaik untuk menangani nuklir Korut.
"Penambahan sanksi bukan pilihan yang tepat jika mengharapkan Korut menghentikan niatnya," pungkasnya. (France24/OL-12)
