Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
TEHERAN pada Senin (11/4) mempertanyakan keinginan Washington dalam mencapai kesepakatan untuk memulihkan perjanjian nuklir 2015. Masih ada poin-poin penting yang belum terselesaikan setelah pembicaraan dihentikan bulan lalu.
Iran telah terlibat selama satu tahun dalam negosiasi dengan Prancis, Jerman, Inggris, Rusia, dan Tiongkok secara langsung, dan Amerika Serikat secara tidak langsung untuk menghidupkan kembali kesepakatan, yang dikenal secara resmi sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (Joint Comprehensive Plan of Action/JCPOA). Negosiasi di ibu kota Austria, Wina, bertujuan mengembalikan Amerika Serikat ke kesepakatan nuklir, termasuk pencabutan sanksi terhadap Iran, dan memastikan kepatuhan penuh Teheran terhadap komitmennya.
"Kami benar-benar tidak tahu kami akan mendapatkan kesepakatan atau tidak, karena Amerika Serikat belum menunjukkan keinginan yang diperlukan untuk mencapai kesepakatan," kata juru bicara kementerian luar negeri Iran Saeed Khatibzadeh. "Yang tersisa hanyalah keputusan Washington," tambahnya.
Baca juga: 77% Evangelis Percaya Iran Gunakan Nuklir untuk Hapus Israel
Awal bulan ini, rekan Khatibzadeh di Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Ned Price mengatakan bahwa Teheran tidak memberikan jalan untuk membuat kesepakatan menjadi mungkin. Namun Washington masih percaya ada peluang untuk mengatasi perbedaan yang tersisa.
"Semua komponen tekanan maksimum harus dihilangkan," kata Khatibzadeh. "Sayangnya, Amerika Serikat berusaha mempertahankan beberapa elemen tekanan maksimum," tambahnya.
Pembicaraan telah dihentikan sejak 11 Maret setelah Rusia menuntut jaminan bahwa sanksi Barat yang dijatuhkan setelah invasi 24 Februari ke Ukraina tidak akan merusak perdagangannya dengan Iran. Beberapa hari kemudian, Moskow mengatakan telah menerima jaminan yang diperlukan.
Baca juga: Iran Jatuhkan Sanksi pada 24 Pejabat AS Atas Tuduhan Terorisme dan Pelanggaran HAM
Di antara poin-poin penting yang mencuat yaitu permintaan Teheran untuk menghapus Pengawal Revolusi, lengan ideologis militer Iran, dari daftar teror AS. Bulan lalu, perunding AS Rob Malley mengatakan Pengawal Revolusi akan tetap dikenakan sanksi oleh hukum Amerika bahkan jika terjadi kesepakatan.
"Yang penting bagi kami yaitu manfaat tertentu bagi rakyat Iran dari pencabutan sanksi," kata Khatibzadeh. (AFP/OL-14)
MENTERI Luar Negeri RI Sugiono memastikan Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato dalam rapat perdana dalam KTT Board of Peace yang diinisasi Donald Trump
Proyek Strategis Nasional (PSN) Wiraraja Green Renewable Energy melakukan penandatanganan kerja sama dengan beberapa perusahaan AS.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan kerja ke Washington, DC, Amerika Serikat.
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan komitmen pemerintah Indonesia untuk menjaga iklim investasi tetap kondusif saat berbicara di hadapan para pelaku usaha Amerika Serikat.
Presiden Prabowo Subianto menjelaskan langkah pemerintah dalam mempertahankan pertumbuhan ekonomi nasional di atas 5% sekaligus mempercepat pembangunan konektivitas.
Presiden RI Prabowo Subianto memulai agenda resminya di Washington DC, Amerika Serikat, dengan bertemu sejumlah organisasi bisnis utama asal Negeri Paman Sam.
Kesepakatan tersebut ditandatangani pada 2010 oleh Presiden AS saat itu Barack Obama dan Presiden Rusia Dmitry Medvedev, dan mulai berlaku pada 5 Februari 2011.
INDONESIA mendesak Amerika Serikat (AS) dan Rusia segera melanjutkan perundingan untuk mencegah perlombaan senjata nuklir baru.
Pemerintah Tiongkok menyatakan penyesalan atas berakhirnya Perjanjian New START antara AS dan Rusia. Beijing mendesak Washington melanjutkan dialog dengan Moskow.
Ia berkata, "kita menghadapi dunia tanpa batasan yang mengikat terkait persenjataan nuklir strategis antara Federasi Rusia dan Amerika Serikat."
TIONGKOK menolak usulan Presiden Donald Trump untuk perundingan pengendalian senjata nuklir sebagai tidak masuk akal. Apa alasannya?
PERLOMBAAN nuklir baru dimulai. Kini AS harus bersiap menghadapi dua pesaing sekaligus di saat kehilangan keunggulan industri dan ekonominya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved