Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
TIONGKOK menyatakan penentangan terhadap sanksi yang dijatuhkan kepada Rusia dan mengkritik Amerika Serikat karena mengobarkan krisis Ukraina. Menurut Tiongkok, dukungan AS untuk ekspansi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) telah membuat Presiden Rusia Vladimir Putin hanya memiliki sedikit pilihan.
“Beijing tidak melihat sanksi sebagai cara terbaik untuk memecahkan masalah,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Hua Chunying pada konferensi pers reguler di Beijing, Rabu (23/2).
Dia juga mengkritik AS dan (NATO) karena menempatkan senjata ofensif di dekat Rusia, menanyakan apakah mereka pernah memikirkan konsekuensi dari memojokkan kekuatan besar.
Hua menyebut AS sebagai penyebab situasi di Ukraina saat ini, dengan mengatakan AS telah menuangkan minyak ke rumah yang terbakar sambil menuding orang lain yang mencoba memadamkan api.
"Tindakan ini tidak bertanggung jawab dan tidak bermoral," katanya tentang langkah AS.
Krisis di Ukraina telah memaksa Tiongkok melakukan tindakan penyeimbangan yang rumit karena berusaha untuk mendukung Rusia melawan AS sambil juga menggambarkan dirinya sebagai kekuatan global yang bertanggung jawab.
Presiden Joe Biden telah menjatuhkan sanksi pada Moskow atas tindakannya terhadap wilayah Ukraina yang disengketakan.
Sekutu AS lainnya juga telah memukul Rusia dengan tindakan ekonomi yang menghukum.
Tiongkok sering mencerca sanksi AS, yang telah ditempatkan di Beijing atas masalah-masalah seperti dugaan pelanggaran hak asasi manusia di wilayah barat jauh Xinjiang dan memenjarakan aktivis demokrasi di Hong Kong.
Hua juga membandingkan tindakan AS dengan tindakan Tiongkok, yang menurutnya lebih konstruktif.
"Tidak seperti AS yang telah mengirim senjata, meningkatkan ketegangan dan meningkatkan kemungkinan perang, Tiongkok telah meminta semua pihak untuk menghormati dan menghargai masalah keamanan satu sama lain yang sah," kata Hua, yang melakukan pengarahan harian Kementerian Luar Negeri untuk pertama kali sejak September.
"Kami telah melakukan upaya untuk menyelesaikan masalah ini melalui negosiasi dan konsultasi untuk melindungi perdamaian dan stabilitas regional," tambahnya.
Hua juga meremehkan perbandingan antara krisis di Ukraina dan Taiwan, yang diklaim Tiongkok sebagai bagian dari wilayahnya.
"Taiwan bukan Ukraina karena Taiwan tidak pernah menjadi negara berdaulat dan merdeka," katanya.
"Wilayah itu telah menjadi bagian tak terpisahkan dari Tiongkok,” tandasnya. (Straitstimes/OL-13)
Baca Juga: Ukraina Umumkan Keadaan Darurat, Separatis Minta Bantuan Rusia
Dimulainya penerbangan reguler antara kedua ibu kota untuk pertama kalinya sejak pertengahan 1990-an, menurut pengumuman blog penerbangan Rusia.
Bagi para pemirsa di Rusia, sinema Indonesia masih eksotis, meskipun film-film dari negara ini kerap hadir di festival film internasional dan memenangkan penghargaan.
Pemerintah untuk berhati-hati dalam memutuskan permohonan kewarganegaraan kembali dari Satria Kumbara, eks Marinir TNI AL yang menjadi tentara relawan Rusia.
ISTANA kepresidenan Rusia, Kremlin, pada Selasa (22/7) mengatakan bahwa Moskow berharap putaran perundingan damai antara Rusia-Ukraina berikutnya akan berlangsung pekan ini.
IRAN akan menjadi tuan rumah pertemuan trilateral tingkat tinggi dengan Tiongkok dan Rusia pada hari ini waktu setempat.
Uni Eropa resmi mengesahkan salah satu paket sanksi paling keras terhadap Rusia.
Militer AS mengumumkan pemimpin senior ISIS Dhiya’ Zawba Muslih al-Hardani dan kedua putranya tewas dalam serangan di Suriah.
Prancis jadi negara berkekuatan besar pertama di Eropa yang menyatakan secara terbuka niatnya mengakui Palestina.
AS menuduh Hamas tidak menunjukkan keseriusan dalam merespons proposal gencatan senjata yang telah dibahas selama lebih dari dua pekan.
Skema kerja sama merupakan bagian dari kesepakatan tarif timbal balik antara kedua negara.
PEMERINTAH Indonesia dan Amerika Serikat telah sepakat untuk menyusun protokol keamanan dalam menjaga data pribadi warga negara Indonesia (WNI)
Hingga kini Amerika Serikat belum memiliki undang-undang perlindungan data pribadi yang setara dengan regulasi Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved