KOREA Utara (Korut) akan memperkuat pertahanannya terhadap ancaman Amerika Serikat (AS) dan mempertimbangkan untuk memulai kembali semua kegiatan yang ditangguhkan sementara.
Media milik pemerintah Korut KCNA melaporkan pernyataan tersebut pada Kamis (20/1).
Ketegangan Korut dan AS kembali meningkat setelah serangkaian uji coba rudal yang dilakukan Korut baru-baru ini.
Washington pun kembali memberi sanksi sebagai repspons panas dari Pyongyang. Kondisi tersebut membawa kembali ketegangan sebagaimana periode yang disebut ancaman api dan amarah tahun 2017.
Menurut KCNA, Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mengadakan pertemuan dengan politbiro dari Partai Pekerja Korea Utara yang berkuasa pada Rabu (19/1).
Pertemuan Kim dengan para petinggi partai berkuasa untuk membahas masalah kebijakan penting, termasuk tindakan balasan atas kebijakan AS, kata kantor berita resmi KCNA.
“Politbiro memerintahkan pertimbangan ulang langkah-langkah membangun kepercayaan dan segera memeriksa masalah memulai kembali semua kegiatan yang ditangguhkan sementara, sambil menyerukan segera memperkuat sarana fisik yang lebih kuat," kata KCNA.
Keputusan politbiro tampaknya merupakan langkah di luar pernyataan Kim sebelumnya pada akhir 2019.
Kim menyatakan bahwa dirinya tidak akan lagi terikat oleh moratorium pengujian hulu ledak nuklir dan rudal balistik antarbenua (ICBM), setelah AS tidak menanggapi seruan konsesi untuk membuka kembali negosiasi.
“Kebijakan dan ancaman militer Washington telah mencapai garis bahaya," kata laporan itu.
Pernyataan itu mengacu pada latihan militer gabungan AS-Korea Selatan, penempatan senjata strategis AS yang mutakhir di kawasan itu, dan penerapan sanksi independen dan PBB.
"Kita harus membuat persiapan yang lebih matang untuk konfrontasi jangka panjang dengan imperialis AS," tutup politbiro tersebut.
Departemen Luar Negeri AS dan Gedung Putih tidak segera menanggapi permintaan komentar.
Presiden AS Joe Biden tidak menyebutkan Korut selama hampir dua jam konferensi pers pada Rabu (19/1) yang diadakan untuk menandai tahun pertamanya menjabat.
"Kita harus bersiap untuk lebih banyak pertikaian pedang yang dirancang untuk menciptakan suasana seperti perang, dan mungkin lebih banyak uji provokasi," kata Jean Lee, seorang rekan di Wilson Centre yang berbasis di Washington
Lee menambahkan bahwa Kim akan menggunakan setiap kesempatan untuk membenarkan pengujian senjata lebih lanjut.
Korut mungkin dapat menguji coba rudal jarak jauh atau senjata ampuh lainnya tepat pada waktunya untuk peringatan ke-80 dan 110 dari ulang tahun mendiang ayah Kim (Kim Jong-il) serta kakeknya (Kim Il-sung) pada Februari dan April.
Peringatan kelahiran kedua Kim Jong-il dan Kim Il-sung merupakan hari libur besar nasional di Korut.
"Mungkin situasinya bisa kembali ke lingkaran setan provokasi dan sanksi yang kita lihat pada 2017," kata Yang Moo-jin, seorang profesor di Universitas Studi Korea Utara di Seoul.
Setelah uji coba penembakan rudal balistik yang mampu menyerang daratan AS pada tahun 2017, Korut meluncurkan serangkaian diplomasi dan belum menguji ICBM atau senjata nuklirnya sejak itu.
Tetapi Korut mulai menguji berbagai rudal balistik jarak pendek (SRBM) baru setelah pembicaraan denuklirisasi terhenti dan kembali ke kebuntuan setelah pertemuan puncak yang gagal pada 2019.
Pyongyang membela peluncuran rudal tersebut sebagai hak kedaulatannya untuk membela diri dan menuduh Washington menerapkan standar ganda atas tes senjata.
Pada Senin (17/1), Korut melakukan uji coba rudal keempatnya tahun ini, menyusul dua peluncuran rudal hipersonik yang memiliki kecepatan tinggi dan bermanuver setelah lepas landas, dan satu lagi yang melibatkan sistem rudal yang dibawa kereta api.
Kecepatan peluncuran yang luar biasa cepat mendorong kecaman AS dan dorongan untuk sanksi baru PBB dan Pyongyang mengancam tindakan yang lebih kuat.
Jenny Town, direktur program 38 North dari Stimson Centre yang berbasis di Washington, mengatakan meskipun bahasanya kuat, laporan politbiro memberi ruang bagi Kim untuk menaikkan atau menurunkan retorika sesuai keinginannya, tergantung pada perkembangan di masa depan.
Pemerintahan Biden perlu memimpin upaya internasional tingkat tinggi yang lebih terpadu untuk memulai kembali negosiasi tentang tindakan langkah demi langkah menuju perdamaian dan denuklirisasi, kata Daryl Kimball, Direktur Eksekutif Asosiasi Kontrol Senjata di Washington.
"Masalah nuklir dan rudal Korea Utara belum hilang dan hanya akan bertambah buruk tanpa adanya diplomasi yang aktif dan serius," katanya. (Aiw/Straitstimes/OL-09)
