Headline
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
MALAM itu, sekitar pukul 18.00 WIB, langit sudah pekat menyelimuti Dusun Bambangan
KOLOMBIA melaporkan 145 tokoh masyarakat dan pembela hak asasi manusia (HAM) terbunuh pada tahun 2021, tahun yang ditandai dengan aksi protes anti-pemerintah yang ditumpas secara brutal. Hal itu disampaikan Ombudsman HAM negara tersebut pada Senin (18/1).
Jumlah korban tersebut lebih rendah dari tahun 2020 yang melaporkan 182 pembunuhan, kata pejabat dari Kantor Ombudsman Carlos Camargo, dalam sebuah pernyataan.
Mereka yang terbunuh pada tahun 2021 termasuk 32 perwakilan kelompok adat, 16 advokat untuk masyarakat pedesaan atau pertanian, dan tujuh anggota serikat pekerja.
"Kami menolak tindakan ini yang terutama disebabkan oleh tindakan kriminal kelompok bersenjata ilegal," kata pernyataan itu, tanpa menyebut nama terduga pelakunya.
Kolombia secara resmi berdamai setelah menandatangani pakta dengan kelompok gerilya FARC pada 2016 untuk mengakhiri lebih dari setengah abad konflik bersenjata.
Tetapi telah terjadi peningkatan kekerasan dalam beberapa bulan terakhir karena perebutan wilayah dan sumber daya oleh gerilyawan pembangkang FARC, kelompok pemberontak ELN, pasukan paramiliter dan kartel narkoba.
Wilayah dengan jumlah pembunuhan tertinggi tahun lalu sama di mana pertempuran sengit memperebutkan ribuan hektare tanaman kokain atau tambang ilegal.
Kolombia adalah salah satu negara paling berbahaya di dunia bagi para aktivis, menurut kelompok pengamat seperti Global Witness, yang telah mengidentifikasi negara itu sebagai yang paling mematikan bagi para pencinta lingkungan, dengan 65 orang tewas pada 2020.
Pemerintah Presiden Ivan Duque menuduh pengedar narkoba berada di balik pembunuhan di negara itu, yang merupakan produsen kokain terbesar di dunia.
Pada Mei tahun lalu, kekerasan juga merusak aksi protes anti-pemerintah yang ditumpas secara brutal oleh polisi dan tentara.
Lebih dari 60 orang tewas dalam bentrokan berminggu-minggu dan tindakan keras yang dikutuk oleh PBB, Amerika Serikat, Uni Eropa dan kelompok hak asasi internasional. (AFP/Nur)
Peluang diplomasi ASEAN dalam mendukung bina damai konflik BRN–Thailand Selatan, menimbang tantangan HAM, stabilitas kawasan, dan solidaritas regional
Contoh termudah memahami personalisasi konten, adalah tawaran konten yang tersaji di media digital. Di platform tersebut preferensi disesuaikan kepada tiap-tiap khalayak.
PERNYATAAN Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, yang menyebut tidak ada bukti kekerasan seksual dalam Peristiwa Mei 1998 membuat kegaduhan di Indonesia.
Ia menilai biro tersebut penting karena hukum dan HAM saling berkaitan dalam pemerintahan dan pelayanan publik.
DIREKTUR Eksekutif Amnesty Internasional Usman Hamid mengatakan jelang peringatan 27 tahun reformasi, kebebasan sipil dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) semakin mundur.
PROGRAM mainstreaming hak asasi manusia (HAM) atau pengarusutamaan HAM disebut krusial untuk diimplementasikan di semua kalangan masyarakat, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN).
Sejumlah aktivis dilaporkan karena menggeruduk dan menginterupsi rapat pembahasan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) yang dilaksanakan secara tertutup.
Komnas HAM menyampaikan keprihatinan sekaligus meminta agar peristiwa penembakan yang terjadi pada aktivis HAM Yan Christian Warinussy untuk segera diusut.
Petrus Hariyanto menyebut ia dan berapa korban dan keluarga korban penculikan dan penghilangan paksa 1998 tertipu kata-kata manis Presiden Joko Widodo yang berjanji menuntaskan persoalan HAM
Para ahli mengatakan Israel di Gaza secara sistematis menghancurkan bangunan-bangunan dalam upaya menciptakan zona penyangga di dalam wilayah Palestina.
SEJUMLAH aktivis 98 serta akademisi mengajak para mahasiswa untuk memilih calon pemimpin yang tidak mempunyai hutang masa lalu yakni terduga pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat.
Majelis juga memberikan pemulihan nama kedua aktivis HAM tersebut dan memerintahkan negara membayar biaya perkara.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved