Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
DUTA Besar Inggris untuk Amerika Serikat memperingatkan pemerintahan Trump pada Juni 2020. Peringatannya, jika Israel melanjutkan rencana untuk mencaplok sebagian besar Tepi Barat, London akan secara resmi mengakui Negara Palestina.
Peristiwa itu diungkapkan dalam buku yang baru diterbitkan seperti dilansir The Times of Israel, Sabtu (1/1). Pesan itu disampaikan oleh Karen Pierce dalam pertemuan yang dia selenggarakan dengan utusan perdamaian Timur Tengah Presiden AS Donald Trump, Avi Berkowitz, dan utusan khusus Iran, Brian Hook, pada 12 Juni 2020. Jurnalis Israel, Barak Ravid, menulis dalam bukunya yang berjudul Trump's Peace.
Berkowitz dan Hook dikirim untuk bertemu dengan Pierce oleh penasihat senior Gedung Putih Jared Kushner. Sementara pemerintahan Trump dibanjiri oleh seruan dari para pemimpin dunia yang memperingatkan AS agar tidak mengizinkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu melanjutkan rencana untuk mulai mencaplok bagian-bagian Tepi Barat pada 1 Juli 2020, tanggapan dari Inggrislah yang melangkah lebih jauh dan paling mengejutkan bagi orang Amerika, klaim buku itu.
Ravid berspekulasi bahwa Inggris yang mengakui Palestina kemungkinan membuat negara-negara lain di Eropa seperti Prancis dan Spanyol melakukan hal yang sama. Ini bisa menjadi efek domino legitimasi bagi Otoritas Palestina yang telah lama ditakuti Israel.
Baca juga: Israel Serang Gaza setelah Roket Palestina Meledak di Daerahnya
Netanyahu mengumumkan rencananya untuk mencaplok sebagian besar Tepi Barat pada awal 2020. Ini dilakukan seolah-olah di bawah naungan rencana perdamaian Trump. Namun Ravid melaporkan bahwa sejatinya pemerintah Trump lengah oleh langkah itu dan sangat menentangnya.
Buku itu menunjukkan bahwa sementara Kushner tidak mendukung langkah pencaplokan, perasaan dalam pemerintahan pada saat itu yakni tidak ada cara untuk menghentikan Netanyahu dari melaksanakannya. Sehari sebelum pertemuannya dengan Pierce, Berkowitz bertemu dengan sekelompok diplomat senior Jerman yang menyatakan penentangan mereka terhadap rencana aneksasi.
"Saya memberi tahu mereka, pergi ke warga Palestina dan beri tahu mereka bahwa pencaplokan sedang berlangsung. Tanyakan kepada mereka yang mereka ingin kita coba usahakan dan dapatkan sebagai gantinya," kenang Berkowitz dalam buku Ravid.
Ramallah telah memutuskan hubungannya dengan Washington beberapa tahun sebelumnya akibat pengakuan Trump atas Jerusalem sebagai ibu kota Israel. Buku Ravid mengungkapkan sejauh mana Trump menentang rencana pencaplokan Netanyahu.
Menurut Ravid, duta besar Trump untuk Israel, David Friedman, telah mendorong pemerintah Netanyahu untuk mencaplok bagian-bagian Tepi Barat, tanpa menjalankan rencana oleh presiden atau Kushner. Padahal keduanya menentang gagasan tersebut.
Dengan mempertimbangkan dukungan Friedman, Netanyahu mengumumkan rencana pencaplokannya pada upacara pembukaan rencana perdamaian Trump di Gedung Putih pada Januari 2020. Trump dan arsitek rencana perdamaian, Kushner, benar-benar lengah dengan deklarasi Netanyahu, kata buku itu.
Baca juga: Israel Vonis Penjara Seumur Hidup 547 Pejuang Kemerdekaan Palestina
Rencana perdamaian Trump memang membayangkan Israel mencaplok semua permukimannya bersama dengan Lembah Yordan sebagai bagian dari kesepakatan status akhir. Namun itu tidak memberikan garis waktu yang jelas dan itu tidak menetapkan bahwa langkah itu akan dilakukan langsung seperti yang direncanakan Netanyahu.
Aneksasi tidak pernah terjadi. Pada hari-hari dan minggu-minggu berikutnya, negosiasi AS dengan Uni Emirat Arab maju dengan cara yang memungkinkan Kushner menawarkan normalisasi Israel dengan UEA dengan imbalan Netanyahu mengenyampingkan rencana pencaplokannya. Tawaran ini akhirnya diterima oleh mantan perdana menteri itu. (OL-14)
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menerima undangan untuk menghadiri KTT Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza.
Keikutsertaan Indonesia di Board of Peace berisiko dimanfaatkan sebagai legitimasi politik bagi agenda yang tidak sejalan dengan nilai yang diperjuangkan terkait kemerdekaan Palestina
Langkah baru Israel perketat kontrol di Tepi Barat menuai kecaman global. Kebijakan ini dinilai melanggar hukum internasional dan mematikan solusi dua negara.
BERGABUNGNYA Indonesia dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza yang diusung Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, masih menjadi perdebatan.
PIMPINAN Pusat Muhammadiyah mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam mengambil komitmen lanjutan di Board of Peace (BoP), terutama terkait rencana keanggotaan tetap.
PIMPINAN Pusat Muhammadiyah meminta Pemerintah Indonesia mengambil sikap kritis, aktif, dan terukur di Board of Peace (BoP), agar tetap sejalan dengan kemerdekaan palestina
Presiden AS Donald Trump tegas menolak rencana aneksasi Tepi Barat oleh Israel. Kebijakan ini memicu kecaman keras dari PBB, Indonesia, hingga negara Arab.
MENTERI Luar Negeri Sugiono menegaskan keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) merupakan bagian dari komitmen aktif pemerintah untuk mendorong perdamaian di Palestina.
SEKRETARIS Jenderal DPP PKS, Muhammad Kholid, mengecam keras serangan militer Israel ke tenda pengungsian di selatan Jalur Gaza yang terjadi pada Sabtu (31/1/2026).
BADAN pertahanan sipil Gaza melaporkan sedikitnya 32 orang tewas akibat serangan udara Israel yang menghantam sejumlah lokasi di Jalur Gaza pada Sabtu (31/1).
PEMERINTAH Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri mengecam keras rangkaian serangan udara Israel di Jalur Gaza, Palestina, yang terus berulang.
PERSERIKATAN Bangsa-Bangsa (PBB) belum menerima informasi soal pembukaan kembali penyeberangan Rafah di perbatasan Gaza-Mesir dan masih berkomunikasi dengan otoritas Israel.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved