Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
PANGLIMA militer Sudan Jenderal Abdel Fattah al-Burhan memerintahkan pembebasan empat menteri sipil yang ditahan sejak ia memimpin kudeta militer bulan lalu. Ini dilakukan saat tekanan internasional untuk memulihkan transisi demokrasi meningkat.
Langkah Burhan itu dilakukan saat tentara mengatakan pembentukan pemerintahan baru sudah dekat. Burhan yang merupakan pemimpin de facto Sudan sejak penggulingan presiden otokratis Omar al-Bashir pada 2019, pekan lalu membubarkan pemerintah, menahan para pemimpin sipil, termasuk Perdana Menteri Abdalla Hamdok, dan menyatakan keadaan darurat.
"Kami sedang mempertimbangkan semua inisiatif internal dan eksternal untuk melayani kepentingan nasional," kata penasihat media Burhan, Taher Abouhaga. "Pembentukan pemerintah sudah dekat,” tambahnya.
Beberapa jam kemudian, TV Sudan mengatakan Burhan telah memerintahkan pembebasan empat pejabat yakni Hashem Hassabalrasoul, Ali Geddo, Hamza Baloul, dan Youssef Adam. Hassabalrasoul ialah menteri telekomunikasi, Geddo mengepalai kementerian perdagangan, Baloul ialah menteri informasi, dan Adam memegang portofolio pemuda dan olahraga.
Tidak segera jelas kapan para menteri akan dibebaskan. Keputusan itu diambil tak lama setelah panggilan telepon antara Burhan dan kepala PBB Antonio Guterres yang secara pribadi meminta panglima militer untuk memulihkan transisi demokrasi. "Guterres mendorong semua upaya untuk menyelesaikan krisis politik di Sudan dan segera memulihkan tatanan konstitusional dan proses transisi Sudan," kata pernyataan PBB.
Kemudian pada Kamis, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken juga berbicara dengan Burhan. Ia menyerukan pemulihan segera pemerintah yang dipimpin sipil dan pembebasan semua tokoh politik yang ditahan sejak kudeta, juru bicara Departemen Luar Negeri Ned Price mengatakan dalam suatu pernyataan.
Blinken juga berbicara dengan Hamdok. "Ia mengulangi dukungan kuat Amerika Serikat untuk rakyat Sudan yang mencari demokrasi," menurut pernyataan terpisah dari Price.
Pada Rabu, Burhan bertemu dengan utusan Uni Afrika untuk Tanduk Afrika, Olusegun Obasanjo dan mengatakan bahwa pemerintah teknokrat akan segera ditunjuk, kata kantor berita negara SUNA. Uni Afrika menangguhkan Sudan setelah kudeta.
Para diplomat Barat telah menyerukan pemulihan Hamdok. Kekuatan Arab seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab mendesak agar transisi yang dipimpin warga sipil dipulihkan.
Tut Gatluak, penasihat presiden Sudan Selatan dan kepala delegasi mediasi, mengatakan perintah untuk membebaskan para menteri datang setelah pertemuan terpisah dengan Burhan dan Hamdok, yang masih dalam tahanan rumah. "Kami sepakat bahwa para tahanan akan dibebaskan secara berkelompok," kata Gatluak di Khartoum.
"Kami menyerukan agar semua tahanan dibebaskan,” tambahnya. Tokoh-tokoh kunci tetap ditahan, termasuk anggota dewan berdaulat Mohamed al-Fekki, penasihat Hamdok Yasser Arman, dan menteri urusan kabinet Khalid Omar Youssef.
Sudan sejak Agustus 2019, Sudan diperintah oleh dewan sipil-militer bersama sebagai bagian dari transisi yang sekarang tergelincir ke pemerintahan sipil penuh. Perpecahan yang semakin dalam dan ketegangan yang telah lama membara antara militer dan warga sipil telah merusak transisi tersebut.
Gatluak mengatakan negosiasi sedang berlangsung untuk membentuk pemerintahan. "Burhan tidak masalah dengan Hamdok kembali ke posisinya sebagai perdana menteri, tetapi dia tidak ingin situasi kembali seperti sebelum 25 Oktober, hari kudeta," kata Gatlauk. "Hamdok tetap menjadi calon pertama untuk kepala kabinet, tapi itu kalau dia setuju," tambahnya.
Namun Hamdok, seorang ekonom berpendidikan Inggris yang bekerja untuk PBB dan organisasi Afrika, ingin situasi kembali seperti sebelum 25 Oktober, ujarnya. Burhan, seorang jenderal veteran yang bertugas di bawah pemerintahan Bashir selama tiga dekade, berkeras pengambilalihan tentara itu bukan kudeta tetapi langkah untuk memperbaiki jalannya transisi.
Baca juga: Pro Anti-Kudeta di Sudan Barikade Jalanan
Perebutan kekuasaan oleh tentara memicu protes massal selama berhari-hari di kota-kota di seluruh Sudan. Sedikitnya belasan orang tewas ketika pasukan keamanan bersenjata berat melepaskan tembakan, menurut petugas medis. (France24/OL-14)
PEMERINTAH Libanon dijadwalkan kembali menggelar rapat pada Kamis (7/8) waktu setempat untuk membahas langkah sensitif terkait pelucutan senjata Hizbullah.
Menteri Kesahatan AS Robert F. Kennedy Jr. membuat gebrakan besar dengan mencabut kontrak dan membatalkan pendanaan proyek vaksin berbasis teknologi mRNA, termasuk untuk covid-19.
KREMLIN mengumumkan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump akan menggelar pertemuan puncak dalam waktu dekat.
Donald Trump membahas rencana peningkatan peran AS dalam penyaluran bantuan kemanusiaan ke Gaza.
PEMERINTAH Amerika Serikat membekukan dana sebesar 500 juta dolar AS yang dialokasikan untuk proyek vaksin mRNA produksi produsen bioteknologi CureVac dan mitranya, Ginkgo Bioworks.
KELOMPOK antipendudukan Yahudi-AS, IfNotNow, memprotes perang dan krisis kemanusiaan yang semakin memburuk di Jalur Gaza, Palestina, di luar Hotel Trump International, New York City.
PERSERIKATAN Bangsa-Bangsa (PBB) terpaksa memangkas secara signifikan rencana bantuan kemanusiaan global untuk 2025. Soalnya, pasokan dana mengalami penurunan.
KEMENTERIAN Kesehatan Sudan menyatakan lebih dari 2.700 orang dalam sepekan telah terjangkit kolera di negara itu.
Lebih dari 400 orang dilaporkan tewas akibat serangan Pasukan Dukungan Cepat (RSF) di wilayah El-Fasher, Darfur, menurut PBB yang mengutip sumber-sumber kredibel.
Di wilayah pesisir timur Sudan yang aman, penduduk menyambut bulan Ramadan dengan berjuang keras untuk berburu dan membeli kebutuhan pokok.
44 warga sipil tewas dan 28 lainnya terluka akibat serangan oleh faksi Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan-Utara (SPLM-N).
Di Sudan, perang antara paramiliter Rapid Support Forces (RSF) dan tentara Sudan telah berlangsung sejak April 2023. Kedua pihak saling menuduh melakukan kejahatan perang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved