Menteri KKP Promosi Kebijakan Kuota Ikan di Glasgow

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, Indonesia segera menerapkan kebijakan perikanan berbasis kuota di 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) di tahun depan.

Hal ini disampaikan dalam acara High-level Dialogue (HLD) on Driving Ocean and Investment in Climate Action di Scottish Event Campus (SEC), Glasgow, Skotlandia, pada Selasa (2/11).

Dia mencontohkan negara-negara di Uni Eropa, Islandia, Kanada, Selandia Baru dan Australia telah menerapkan sistem kuota untuk memastikan keberlanjutan sektor perikanan tangkap mereka.

“Bahkan, Tiongkok akan menerapkan secara penuh sistem kuota dengan berbagai pembatasan sebagai bagian dari kebijakan (kuota) untuk memastikan komoditas (perikanan) lestari," jelas Trenggono.

Penerapan kebijakan itu, lanutnya, akan dilengkapi dengan teknologi pemantauan terpadu. Teknologi ini akan berperan untuk memantau kepatuhan pelaku perikanan tangkap terhadap pengaturan, naik di area penangkapan, jumlah ikan yang boleh ditangkap berdasarkan kuota volume produksi, jenis alat tangkap, pelabuhan perikanan dan lainnya.

“Kami menyiapkan sistem teknologi berbasis satelit terpadu yang akan digunakan sebagai sistem utama untuk surveilans operasi penangkapan ikan,” tambahnya.

Melalui kebijakan penangkapan berbasis kuota, KKP membagi WPPNRI dalam tiga zona. Pertama, zona industri yang terbagi kuota penangkapannya untuk pelaku usaha perikanan (industri), nelayan tradisional, serta kuota hobi.

Kedua, zona terbatas dan pemijahan, serta ketiga zona nelayan lokal yang pelaksanaannya tanpa kuota penangkapan.

“Sejauh ini melihat kemajuan dalam formulasi dan penerapan kebijakan (kuota) saya meyakini kebijakan perikanan berbasis kuota akan menghasilkan multiplier effect (efek ganda) untuk pembangunan nasional," tutupnya. (OL-12)