Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
MALAYSIA telah diberi kepercayaan melalui pelantikannya sebagai anggota Majelis Hak Asasi Manusia (MHAM) periode 2022-2024 saat pemilihan menyambut Sesi ke-76 Sidang Umum PBB di New York, Kamis (14/10). Kementerian Luar Negeri Malaysia dalam pernyataannya di Putrajaya, Jumat, menyebutkan dalam pemilihan tersebut Malaysia berhasil meraih sebanyak 183 suara.
Itu merupakan bukti pengakuan dan keyakinan masyarakat internasional terhadap usaha dan peran Malaysia dalam membina kesepakatan serta menyumbang kemajuan HAM di internasional. Malaysia akan mengambil peluang keanggotaan Majelis HAM kali ini untuk memberi penekanan kepada kepentingan dalam memupuk semangat bekerja sama, keterlibatan yang menyeluruh, terbuka, saling hidup secara aman, dan menghormati antara satu sama lain.
"Sebagai anggota, Malaysia akan memperjuangkan hak golongan rentan terutama anak-anak, wanita, penduduk asli, dan warga usia lanjut. Malaysia berupaya untuk memberdayakan golongan muda terutamanya dalam proses membuat keputusan di semua tingkatan," katanya.
Malaysia akan mengutamakan akses kepada lingkungan yang selamat, bersih, sehat, dan lestari sebagai hak asasi manusia yang perlu dilindungi dan dipromosikan, sebagaimana diakui oleh Majelis HAM baru-baru ini."Di tingkat internasional, Malaysia akan terus membantah sekeras-kerasnya penindasan HAM yang dilakukan, di antaranya terhadap rakyat Palestina dan Rohingya di Myanmar," katanya.
Baca juga: Bill Clinton Masuk Rumah Sakit dengan Infeksi bukan Covid-19
Pada masa yang sama, Malaysia juga akan bekerja sama dalam usaha pembangunan kembali Afghanistan. Malaysia sebelum ini telah menjadi anggota MHAM sebanyak dua kali, yaitu pada 2006-2009 dan 2010-2013 dengan mengambil pendekatan yang seimbang dan tidak memihak unsur politik mana pun dalam menangani isu HAM. (Ant/OL-14)
Penampilan Eritrea di antara calon Afrika sekali lagi mengangkat pertanyaan tentang rezim otoriter dengan catatan hak sub-par mengambil kursi di dewan.
Kepala Hak Asasi Manusia PBB mendesak para pemimpin dunia untuk meningkatkan tekanan pada penguasa militer Myanmar guna menghentikan kekerasan terhadap rakyatnya.
Sekjen PBB itu mengungkapkan harapannya bahwa kontak antara Komisi Tinggi HAM PBB dengan pemerintah Tiongkok akan berujung pada kunjungan ke Tiongkok termasuk ke Xinjiang.
Indonesia diminta memberikan klarifikasi mengenai sejumlah kasus dugaan penghilangan paksa, penggunaan kekerasan berlebihan, penyiksaan, dan pemindahan paksa di Papua dan Papua Barat.
“Harapan kita, pemerintah bukan hanya serius dalam menjawab surat Dewan HAM PBB, namun harus melakukan upaya luar biasa dalam mengakhiri kekerasan di Papua,”
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved