Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
MALAYSIA telah diberi kepercayaan melalui pelantikannya sebagai anggota Majelis Hak Asasi Manusia (MHAM) periode 2022-2024 saat pemilihan menyambut Sesi ke-76 Sidang Umum PBB di New York, Kamis (14/10). Kementerian Luar Negeri Malaysia dalam pernyataannya di Putrajaya, Jumat, menyebutkan dalam pemilihan tersebut Malaysia berhasil meraih sebanyak 183 suara.
Itu merupakan bukti pengakuan dan keyakinan masyarakat internasional terhadap usaha dan peran Malaysia dalam membina kesepakatan serta menyumbang kemajuan HAM di internasional. Malaysia akan mengambil peluang keanggotaan Majelis HAM kali ini untuk memberi penekanan kepada kepentingan dalam memupuk semangat bekerja sama, keterlibatan yang menyeluruh, terbuka, saling hidup secara aman, dan menghormati antara satu sama lain.
"Sebagai anggota, Malaysia akan memperjuangkan hak golongan rentan terutama anak-anak, wanita, penduduk asli, dan warga usia lanjut. Malaysia berupaya untuk memberdayakan golongan muda terutamanya dalam proses membuat keputusan di semua tingkatan," katanya.
Malaysia akan mengutamakan akses kepada lingkungan yang selamat, bersih, sehat, dan lestari sebagai hak asasi manusia yang perlu dilindungi dan dipromosikan, sebagaimana diakui oleh Majelis HAM baru-baru ini."Di tingkat internasional, Malaysia akan terus membantah sekeras-kerasnya penindasan HAM yang dilakukan, di antaranya terhadap rakyat Palestina dan Rohingya di Myanmar," katanya.
Baca juga: Bill Clinton Masuk Rumah Sakit dengan Infeksi bukan Covid-19
Pada masa yang sama, Malaysia juga akan bekerja sama dalam usaha pembangunan kembali Afghanistan. Malaysia sebelum ini telah menjadi anggota MHAM sebanyak dua kali, yaitu pada 2006-2009 dan 2010-2013 dengan mengambil pendekatan yang seimbang dan tidak memihak unsur politik mana pun dalam menangani isu HAM. (Ant/OL-14)
AWAL tahun 2026 menghadirkan sebuah kejutan penting bagi Indonesia.
KEMENTERIAN Luar Negeri (Kemlu RI) mengatakan Indonesia akan melaksanakan tugas sebagai Presiden Dewan HAM PBB secara objektif dan inklusif.
MENTERI Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah Indonesia bersyukur terpilih sebagai Presiden Dewan HAM PBB
Menko Imipas Yusril Ihza Mahendra menegaskan Indonesia akan netral dan objektif saat menjalankan tugas sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB
Indonesia resmi terpilih sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk masa jabatan 2026. Mandat tersebut diberikan pada 8 Januari 2026 dalam sidang Dewan HAM PBB di Jenewa.
INDONESIA memeroleh kepercayaan dari komunitas internasional untuk memainkan peran sentral dalam isu hak asasi manusia global.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved