Ini Perintah Trump terhadap Beberapa Badan PBB

PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump menghentikan keterlibatan AS dengan Dewan Hak Asasi Manusia PBB, memperpanjang penghentian pendanaan untuk badan bantuan Palestina UNRWA, dan memerintahkan peninjauan ulang terhadap badan kebudayaan PBB UNESCO.

"Potensinya besar dan berdasarkan potensi tersebut kami akan terus mendukungnya, tetapi mereka harus bertindak bersama," kata Trump kepada wartawan seperti dilansir VOA, Rabu (5/2).

"Sejujurnya, ini tidak dijalankan dengan baik dan mereka tidak melakukan tugasnya," ujarnya.

Baca juga : Badan Bantuan PBB Pangkas Program Kemanusiaan setelah Trump Hentikan Pendanaan Hibah

"Banyak konflik yang sedang kami tangani seharusnya diselesaikan atau setidaknya kami harus mendapat bantuan untuk menyelesaikannya. Kami tampaknya tidak pernah mendapat bantuan," lanjutnya.

"Itulah yang seharusnya menjadi tujuan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa," tambah presiden AS.

Juru bicara PBB Stephane Dujarric mengatakan, sejak hari pertama, dukungan AS untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyelamatkan banyak nyawa dan meningkatkan keamanan global.

Baca juga : PBB Minta Bantuan Luar Negeri AS Tetap Berlanjut

"Sekretaris jenderal berharap untuk melanjutkan hubungan produktifnya dengan Presiden Trump dan pemerintah AS guna memperkuat hubungan tersebut di dunia yang penuh gejolak saat ini," katanya.

Trump mengatakan bahwa ia tidak bermaksud mengambil alih dana dari badan dunia yang beranggotakan 193 negara itu, meskipun ia mengeluh bahwa Washington harus membayar dalam jumlah yang tidak proporsional untuk hal tersebut.

Washington ialah penyumbang terbesar PBB yang menyumbang 22% dari anggaran inti PBB dan 27% dari anggaran pemeliharaan perdamaian. 

Baca juga : PBB Kecam Usulan Serampangan Donald Trump

PBB mengatakan AS saat ini berutang total US$2,8 miliar. Sekitar US$1,5 miliar di antaranya untuk anggaran rutin. Karena itu, menurutnya, pembayaran ini tidak sukarela.

UNRWA

Perintah Trump pada Selasa (4/2) sebagian besar bersifat simbolis dan mencerminkan langkah-langkah yang diambilnya selama masa jabatan pertamanya dari 2017-2021.

Sejak menjabat untuk masa jabatan kedua pada 20 Januari lalu, Trump telah memerintahkan AS untuk menarik diri dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan perjanjian iklim Paris. Adapun ini juga langkah-langkah yang diambilnya selama masa jabatan pertamanya.

Baca juga : PBB Tolak Usulan Donald Trump untuk Merelokasi Warga Palestina dari Jalur Gaza

AS merupakan donor terbesar UNRWA atau menyediakan US$300 juta-US$400 juta per tahun tetapi mantan Presiden Joe Biden menghentikan pendanaan pada Januari 2024 setelah Israel menuduh sekitar selusin staf UNRWA ikut serta dalam serangan mematikan pada 7 Oktober 2023.

Kongres AS kemudian secara resmi menangguhkan kontribusi untuk UNRWA setidaknya hingga Maret 2025. 

UNRWA menyediakan layanan bantuan, kesehatan, dan pendidikan bagi jutaan warga Palestina di Jalur Gaza, Tepi Barat, termasuk Jerusalem Timur, Suriah, Libanon, dan Yordania.

Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan bahwa sembilan staf UNRWA mungkin terlibat dalam serangan 7 Oktober 2023 dan dipecat. 

Seorang komandan Hamas di Libanon juga ditemukan memiliki pekerjaan di UNRWA. PBB berjanji untuk menyelidiki semua tuduhan yang dibuat dan berulang kali meminta bukti kepada Israel dan sampai sekarang belum diberikan.

Dewan Hak Asasi Manusia

Pemerintahan Trump yang pertama juga keluar terkait Dewan Hak Asasi Manusia yang beranggotakan 47 orang di tengah masa jabatan tiga tahun. Ia menyebut lembaga itu bias kronis terhadap Israel dan kurangnya reformasi. 

AS saat ini bukan anggota badan yang berkantor pusat di Jenewa tersebut. Di bawah Biden, AS terpilih kembali dan menjabat untuk periode 2022-2024.

Kelompok kerja dewan akan meninjau catatan hak asasi manusia AS akhir tahun ini. Ini proses yang dilalui semua negara setiap beberapa tahun. 

Meskipun dewan tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum, perdebatannya memiliki bobot politik dan kritik dapat meningkatkan tekanan global pada pemerintah untuk mengubah arah.

Perintah eksekutif Trump pada Selasa juga meminta Menteri Luar Negeri Marco Rubio untuk meninjau dan melaporkan kembali kepadanya mengenai organisasi internasional, konvensi, atau perjanjian yang mempromosikan sentimen radikal atau anti-Amerika.

Ia menetapkan bahwa Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan PBB (UNESCO) harus ditinjau terlebih dahulu karena Washington sebelumnya menuduhnya memiliki bias anti-Israel. (Z-2)