UNI Eropa memenangkan pertempuran di Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk menciptakan pelapor khusus baru di Afghanistan, meskipun ada tentangan dari Tiongkok dan Rusia.
Pelapor akan bertanggung jawab untuk memantau situasi hak di negara itu setelah pengambilalihan Taliban, dan membuat rekomendasi untuk perbaikan.
"Ini adalah langkah penting untuk memastikan pemantauan berkelanjutan, melalui pakar yang berdedikasi dan independen, dan untuk membantu mencegah memburuknya situasi hak asasi manusia lebih lanjut di Afghanistan," kata duta besar Uni Eropa untuk PBB di Jenewa, Lotte Knudsen pada Kamis (7/10).
"Hak-hak perempuan dan anak perempuan menjadi perhatian khusus kami. Tindakan Taliban yang ditujukan terhadap perempuan dan anak perempuan serta pelanggaran hak-hak mereka sangat mengkhawatirkan,” imbuhnya.
Baca juga: Indonesia Keluar dari Daftar Merah Covid-19 Inggris
Resolusi yang menciptakan jabatan selama 12 bulan itu diajukan dengan dukungan dari Amerika Serikat dan utusan yang ditunjuk oleh mantan pemerintah Afghanistan sebelum Taliban merebut kekuasaan.
Itu diadopsi oleh 47 anggota dewan, badan hak-hak tertinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Sekitar 28 negara memberikan suara mendukung, 14 abstain dan lima memilih menentang, dengan Pakistan, Venezuela dan Eritrea bergabung dengan Rusia dan Tiongkok.
Beberapa negara menginginkan seorang pelapor yang dikenakan selama sesi khusus dewan 24 Agustus di Afghanistan tetapi yang lain, termasuk Pakistan, menyuarakan keengganan.
Sejak mengambil alih kekuasaan pada 15 Agustus, Taliban telah mencoba meyakinkan warga Afghanistan dan dunia luar bahwa rezim mereka tidak akan sebrutal terakhir kali mereka mengendalikan negara itu, dari tahun 1996 hingga 2001.
Peran rekomendasi
Dalam beberapa pekan terakhir, UE dan kepala hak asasi manusia PBB Michelle Bachelet kembali ke masalah tersebut, meminta dewan untuk meluncurkan mekanisme untuk memantau pelanggaran hak asasi manusia di Afghanistan.
Pelapor ditugaskan untuk mengikuti perkembangan situasi hak asasi manusia di Afghanistan dan membuat rekomendasi untuk memperbaikinya.
Pakar tersebut juga akan ditugaskan membantu negara untuk memenuhi kewajiban hak asasi manusianya serta menawarkan dukungan dan saran kepada masyarakat sipil.
Resolusi itu juga menyerukan segera diakhirinya semua kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia serta pelanggaran hukum humaniter internasional di Afghanistan.
Ini juga menyerukan penghormatan terhadap kebebasan mendasar, termasuk kebebasan berkumpul dan berekspresi secara damai.
Berbagai amandemen yang diusulkan oleh Tiongkok, yang menginginkan pelapor juga memeriksa pelanggaran yang disebabkan oleh pasukan asing di Afghanistan, ditolak.
Pelapor, yang akan dipilih di kemudian hari, harus menyerahkan laporan tertulis kepada dewan dalam waktu satu tahun.
Amnesty International mengatakan bahwa sementara resolusi itu lebih sempit cakupannya daripada yang mereka harapkan, itu adalah langkah pertama yang penting menuju pengawasan dewan yang serius terhadap situasi di lapangan.
Sekjen Amnesty Agnes Callamard berharap itu akan menjadi batu penjuru dalam mencari keadilan, kebenaran dan reparasi bagi rakyat Afghanistan, mengingat gawatnya krisis yang melanda negara itu. (Straitstimes/H-3)
