AS Gandakan Jumlah Pengungsi yang Akan Diterima pada 2022

PEMERINTAHAN Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden, Senin (20/9), mengumumkan akan menggandakan jumlah pengungsi yang diterimanya pada tahun fiskal mendatang menjadi 125.000. Hal itu dilakukan di tengah meningkatnya tekanan dari orang-orang yang melarikan diri dari Afghanistan dan negara-negara lain.

Biden telah membalikkan tren yang dimulai oleh pendahulunya Donald Trump untuk menekan jumlah pengungsi yang diterima setiap tahun menjadi beberapa ribu.

Trump menetapkan batas resmi untuk tahun fiskal saat ini, yang berakhir pada 30 September, hanya 15.000, dan sebenarnya mengakui jauh lebih sedikit dari itu.

Baca juga: AS Akan Cabut Larangan Perjalanan Udara Bagi yang Sudah Divaksin

Biden kemudian mengesampingkan angka itu setelah dia menjabat, yang mendorongnya kembali menjadi 62.500. Dan untuk tahun fiskal 2022, jumlahnya akan naik menjadi 125.000.

"Hari ini, Departemen Luar Negeri menegaskan kembali komitmen kami untuk pemukiman kembali pengungsi sejalan dengan tradisi panjang kami dalam menyediakan tempat yang aman dan kesempatan bagi individu yang melarikan diri dari penganiayaan," kata Juru Bicara Ned Price dalam sebuah pernyataan.

"Dengan dunia menghadapi pengungsian global dan kebutuhan kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya, AS berkomitmen memimpin upaya untuk memberikan perlindungan dan mempromosikan solusi yang tahan lama untuk krisis kemanusiaan," jelas Price.

Pengumuman itu muncul saat Washington berusaha membantu ribuan orang yang bekerja untuk pasukan AS di Afghanistan untuk melarikan diri dari negara itu dan bermukim kembali di 'Negeri Paman Sam' itu.

Beberapa dari mereka bisa termasuk dalam program pengungsi dan yang lainnya di bawah program "visa imigran khusus" lainnya.

Pengumuman itu juga datang ketika pihak berwenang AS memulangkan ribuan migran yang telah melintasi perbatasan AS dengan Meksiko ke Del Rio, Texas, dalam beberapa pekan terakhir.

Banyak orang Haiti yang telah melarikan diri dari penderitaan kronis negara itu karena ketidakstabilan politik, gempa bumi, dan angin topan. (AFP/OL-1)