Presiden Terpilih Iran Akan Fokus pada Ekonomi dan Kesepakatan Nuklir

ULTRAKONSERVATIF Iran Ebrahim Raisi akan dilantik pada Selasa (3/8) sebagai presiden baru republik Islam itu, sebuah negara yang terperosok dalam krisis ekonomi yang mendalam dan terkena sanksi AS yang melumpuhkan.

Dia menggantikan presiden moderat Hassan Rouhani, yang pencapaian pentingnya adalah kesepakatan nuklir 2015 antara Iran dan enam kekuatan dunia. Dia memenangkan pemilihan pada Juni.

Raisi harus menangani pembicaraan nuklir yang bertujuan menghidupkan kembali kesepakatan yang ditarik secara sepihak oleh AS.

Dua hari setelah pelantikan pada Selasa oleh pemimpin tertinggi republik Islam Ayatollah Ali Khamenei, Raisi akan mengambil sumpah di depan parlemen.

Mantan kepala kehakiman itu telah dikritik oleh Barat karena catatan hak asasi manusianya.

Menurut Peneliti di European University Institute di Italia Clement Therme, masalah ekonomi Iran, diperburuk oleh sanksi Amerika, akan menjadi tantangan terbesar presiden baru.

"Tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki situasi ekonomi dengan memperkuat hubungan ekonomi republik Islam dengan negara-negara tetangga," kata Therme kepada AFP.

"Tujuannya adalah untuk membangun model bisnis yang akan melindungi pertumbuhan ekonomi Iran dari kebijakan dan keputusan Amerika," tambahnya.

Therme yakin prioritas utama Raisi adalah menghapus sanksi AS sehingga Iran dapat meningkatkan perdagangan dengan tetangganya dan negara-negara non-Barat seperti Tiongkok dan Rusia.

Kesepakatan 2015 membuat Iran menerima pembatasan pada kemampuan nuklirnya dengan imbalan pelonggaran sanksi.

Tetapi mantan Presiden AS Donald Trump secara sepihak menarik diri dari perjanjian itu tiga tahun kemudian dan meningkatkan sanksi lagi. Itu mendorong Teheran untuk menarik kembali sebagian besar komitmen nuklirnya.

Baca juga : Israel Dorong PBB Bertindak kepada Iran atas Serangan Kapal Tanker

Penerus Trump, Joe Biden, telah mengisyaratkan kesiapannya untuk kembali ke kesepakatan dan terlibat dalam negosiasi tidak langsung dengan Iran di samping pembicaraan formal dengan pihak-pihak yang tersisa dari perjanjian - Inggris, Tiongkok, Prancis, Jerman dan Rusia.

Ekonom reformis Iran Saeed Laylaz mengatakan bahwa Presiden Hassan Rouhani adalah seorang "idealis" dalam pendekatannya terhadap Barat. "Rouhani percaya dia akan mampu menyelesaikan semua masalah negara dengan cepat," kata Laylaz, yang telah bertindak sebagai penasihat Presiden Iran. Laylaz yakin bahwa Raisi akan memilih jalan yang berbeda.

Setelah pemilihannya, Raisi menjelaskan bahwa kebijakan luar negerinya yang utama adalah meningkatkan hubungan dengan negara-negara regional.

Pada pertengahan Juli, Rouhani mengatakan dia berharap penggantinya dapat mencapai kesepakatan untuk mencabut sanksi AS dan mengakhiri pembicaraan nuklir. Tapi Khamenei telah memperingatkan agar tidak mempercayai Barat.

Raisi sendiri telah mengatakan bahwa dia tidak akan bernegosiasi dengan pihak lain dalam kesepakatan nuklir, dan secara tidak langsung dengan AS, hanya untuk kepentingan negosiasi.

Pemerintahnya, katanya, akan mendukung pembicaraan yang menjamin kepentingan nasional.

Enam putaran pembicaraan nuklir antara Iran dan kekuatan dunia diadakan di Wina antara April dan Juni. Putaran terakhir berakhir pada 20 Juni, dan tidak ada tanggal yang ditetapkan untuk putaran berikutnya. Para pejabat di Teheran mengatakan tidak akan ada pembicaraan yang baru sampai Raisi menjabat.

Menurut Therme, pemerintahan yang baru di Teheran tidak ingin mendesak. Dikatakannya, ada keinginan di Teheran untuk menunjukkan kepada pihak Amerika bahwa tidak ada urgensi untuk kompromi yang cepat.

"Pemerintahan yang baru juga ingin menunjukkan bahwa mereka dapat mencapai kesepakatan yang lebih baik dari yang sebelumnya", tambah Therme.

Sementara itu, menurut Laylaz, masa depan kesepakatan nuklir akan menjadi salah satu faktor yang akan mempengaruhi nasib perekonomian. "Jika Iran menyatakan niatnya untuk tidak melanjutkan negosiasi, sanksi akan tetap ada," katanya.

Tetapi dia juga mengharapkan Washington dan Teheran untuk mencapai kompromi. "Iran dan Amerika Serikat tidak dapat melanjutkan status quo," kata Laylaz. (AFP/OL-2)