Senin 26 Juli 2021, 12:16 WIB

Politisi Jerman Beda Pandangan Soal Pembatasan bagi Warga yang tak Divaksin

Nur Aivanni | Internasional
Politisi Jerman Beda Pandangan Soal Pembatasan bagi Warga yang tak Divaksin

AFP/Paul Zinken
Ilustrasi vaksinasi di Jerman

 

POLITISI Jerman terbelah pandangannya atas peringatan Kepala Staf Kanselir Angela Merkel soal pembatasan untuk orang yang tidak divaksin. Kondisi tersebut mungkin diperlukan jika jumlah infeksi covid-19 mencapai posisi puncak yang baru dalam beberapa bulan mendatang.

Kepala Staf Helge Braun mengatakan kepada surat kabar Bild am Sonntag, dia tidak mengharapkan penguncian terkait virus korona lainnya di Jerman. Tetapi Braun mengatakan orang yang tidak divaksin mungkin dilarang untuk memasuki tempat-tempat seperti restoran, bioskop atau stadion olahraga karena risiko residualnya terlalu tinggi.

Braun mengatakan mendapatkan vaksinasi penting untuk melindungi dari penyakit parah dan karena orang yang divaksin pasti akan memiliki lebih banyak kebebasan daripada orang yang tidak divaksin. Dia mengatakan kebijakan seperti itu akan legal karena negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi kesehatan warganya.

Pernyataannya itu pun memicu perdebatan di dalam politik Jerman tentang persyaratan vaksinasi potensial. Masalah itu terbukti memecah belah, bahkan di dalam Partai Demokrat Kristen Merkel sendiri. Kandidatnya untuk menggantikan Merkel sebagai pemimpin Jerman, Armin Laschet, menentang persyaratan vaksin formal atau informal untuk saat ini.

"Saya tidak percaya pada vaksinasi wajib dan saya tidak percaya kita harus memberikan tekanan tidak langsung pada orang untuk divaksin," katanya kepada penyiar Jerman ZDF pada hari Minggu.

"Di negara bebas ada hak atas kebebasan, bukan hanya untuk kelompok tertentu," ucapnya.

Baca juga: Cegah Varian Baru Covid-19, Jerman Tunda Perjalanan dari Inggris

Jika tingkat vaksinasi Jerman tetap terlalu rendah musim gugur ini, tambahnya, pilihan lain dapat dipertimbangkan, tetapi tidak sekarang.

Dengan varian delta yang sangat menular menyebar di Jerman, politisi telah memperdebatkan kemungkinan vaksinasi wajib untuk profesi tertentu, termasuk pekerja medis. Dan belum ada persyaratan seperti itu yang diterapkan.

Upaya vaksin di Jerman melambat dalam beberapa minggu terakhir. Itu kemudian menyebabkan diskusi tentang bagaimana mendorong mereka yang belum menerima vaksin untuk melakukannya. Lebih dari 60% populasi Jerman telah menerima setidaknya satu dosis sementara lebih dari 49 persen telah divaksin lengkap.

Di sisi lain, Gubernur Baden-Wurttemberg Winfried Kretschmann, seorang anggota Partai Hijau, mencatat pada Minggu, varian delta dan lainnya yang mungkin muncul dapat membuat persyaratan vaksin lebih menarik di masa mendatang.

Meskipun tidak ada rencana saat ini untuk mengharuskan orang mendapatkan vaksinasi, dia mengatakan kepada kantor berita Jerman DPA, tidak dapat mengesampingkan vaksinasi wajib untuk selamanya.

Sementara itu, Karl Lauterbach, seorang ahli kesehatan dari Partai Sosial Demokrat, mendukung kemungkinan adanya pembatasan. Dia mengatakan kepada Süddeutsche Zeitung bahwa satu-satunya pilihan yang tersisa untuk melawan varian baru adalah membatasi akses ke ruang di mana banyak orang berkumpul untuk mereka yang telah divaksin atau pulih dari virus.

Yang lain segera menolak pernyataan Braun pada hari Minggu. Beberapa menyatakan skeptis tentang efektivitas pembatasan tersebut, sementara yang lain memperingatkan agar tidak memiliki hak berdasarkan status vaksinasi seseorang.

"Tentu saja, kita membutuhkan insentif untuk mencapai tingkat vaksinasi setinggi mungkin,” kata Marco Buschmann, pemimpin kelompok parlemen untuk Demokrat Bebas yang pro-bisnis, kepada kelompok surat kabar RedaktionsNetzwerk Deutschland.

Namun, katanya, jika orang yang tidak divaksin yang telah dites atau pulih dari virus tidak menimbulkan bahaya yang lebih besar daripada orang yang divaksin. Memberlakukan pembatasan seperti itu pada orang yang tidak divaksin akan menjadi pelanggaran terhadap hak-hak dasar mereka.(CNA/OL-5)

Baca Juga

AFP/Lizabeth MENZIES / Centers for Disease Control and Prevention

WHO Beri Nama Varian Baru Covid-19 Omicron

👤Basuki Eka Purnama 🕔Sabtu 27 November 2021, 05:21 WIB
"Berdasarkan data yang memperlihatkan perubahan pada epidemiologi covid-19, WHO menetapkan varian B.1.1.529 sebagai varian...
MI/Dok BPMI

KTT ASEM Hasilkan Tiga Dokumen

👤Basuki Eka Purnama 🕔Sabtu 27 November 2021, 04:57 WIB
Anggota ASEM mencakup 65% perekonomian dunia dan 55% perdagangan dunia. Sebanyak 11 dari 20 negara anggota G20 adalah anggota...
AFP

Jokowi Soroti Isu Keamanan dan Hak Perempuan di Afghanistan

👤Ant 🕔Jumat 26 November 2021, 23:58 WIB
Presiden Jokowi mengingatkan bahwa penghormatan hak-hak perempuan adalah salah satu janji...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya