Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
Mahkamah Agung El Salvador memerintahkan kantor jaksa agung setempat untuk menyelidiki penghilangan paksa tiga orang warganya yang terjadi selama perang saudara (1980-1992). Mereka juga memerintahkan menghukum mereka yang bertanggung jawab.
Keputusan Majelis Konstitusi Mahkamah Agung itu muncul setelah surat perintah habeas corpus diajukan pada November 2017 oleh salah seorang penggugat terhadap tindakan anggota polisi dan tentara di masa itu terhadap anggota keluarganya.
Si penggugat, yang kehilangan saudara laki-laki, ayah, dan ibunya, tidak disebutkan namanya. Ia meminta agar keberadaan anggota keluarganya dan apa yang terjadi kala itu, diselidiki.
"Dinyatakan bahwa keluarga penggugat adalah korban penghilangan paksa yang dilakukan oleh anggota polisi dan tentaraI," kata pengadilan, Senin (21/6).
Mahkamah Agung memerintahkan jaksa agung, Rodolfo Delgado untuk menyelidi kasus penghilangan paksa tersebut dan menuntut, mengadili, serta menghukum mereka yang bertanggung jawab.
Pada 15 Mei 1982, seorang laki-laki berpakaian sipil menahan saudara penggugat di bagian selatan ibu kota San Salvador. “Dia diangkut ke dalam truk dan diduga dibawa ke markas besar Kepolisian Nasional,” kata seorang saksi kepada keluarga tersebut, dalam gugatan itu.
Dua hari setelah saudara laki-laki itu menghilang, ayah dan ibunya juga diciduk sebagai bagian dari operasi polisi dan militer.
Orang tua dari pria yang menyaksikan penangkapan pertama juga menghilang. Menurut dokumen pengadilan, saudara laki-laki penggugat terlibat dalam aktivitas politik pada saat dia menghilang. Sementara ayah dan ibunya merupakan anggota organisasi suatu komunitas dan komunitas gereja yang pada saat itu dipandang sebagai anggota kelompok sayap kiri.
Setelah berakhirnya perang saudara pada 16 Januari 1992, Garda Nasional dan Kepolisian Negara dibubarkan. Perang saudara itu menyebabkan lebih dari 75.000 orang tewas dan menghancurkan perekonomian El Salvador. (AFP/M-4)
Pemerintah telah menandatangani konvensi tersebut pada 2010. Namun, hingga kini belum dilakukan pengesahan menjadi undang-undang.
KETUA Umum Dewan Pimpinan Pusat Ahlulbait Indonesia Zahir Yahya mengatakan dukungan untuk Palestina merupakan amanat moral dan spiritual bersama.
Pengaturan penyelidikan dalam RUU KUHAP nyaris menyerupai upaya paksa dan berpotensi melanggar hak asasi manusia.
PKS: RUU KUHAP Diarahkan pada Penguatan Nilai HAM
Pakar Sebut RUU KUHAP Harus Hargai Nilai HAM
Ketika masyarakat adat ditinggalkan dan tidak diakui, demokrasi akan menurun
Pendeta Sue Parfitt, dari Bristol, ditahan karena memegang plakat bertuliskan "Saya menentang genosida. Saya mendukung Palestine Action".
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved