Headline
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Kumpulan Berita DPR RI
Mahkamah Agung El Salvador memerintahkan kantor jaksa agung setempat untuk menyelidiki penghilangan paksa tiga orang warganya yang terjadi selama perang saudara (1980-1992). Mereka juga memerintahkan menghukum mereka yang bertanggung jawab.
Keputusan Majelis Konstitusi Mahkamah Agung itu muncul setelah surat perintah habeas corpus diajukan pada November 2017 oleh salah seorang penggugat terhadap tindakan anggota polisi dan tentara di masa itu terhadap anggota keluarganya.
Si penggugat, yang kehilangan saudara laki-laki, ayah, dan ibunya, tidak disebutkan namanya. Ia meminta agar keberadaan anggota keluarganya dan apa yang terjadi kala itu, diselidiki.
"Dinyatakan bahwa keluarga penggugat adalah korban penghilangan paksa yang dilakukan oleh anggota polisi dan tentaraI," kata pengadilan, Senin (21/6).
Mahkamah Agung memerintahkan jaksa agung, Rodolfo Delgado untuk menyelidi kasus penghilangan paksa tersebut dan menuntut, mengadili, serta menghukum mereka yang bertanggung jawab.
Pada 15 Mei 1982, seorang laki-laki berpakaian sipil menahan saudara penggugat di bagian selatan ibu kota San Salvador. “Dia diangkut ke dalam truk dan diduga dibawa ke markas besar Kepolisian Nasional,” kata seorang saksi kepada keluarga tersebut, dalam gugatan itu.
Dua hari setelah saudara laki-laki itu menghilang, ayah dan ibunya juga diciduk sebagai bagian dari operasi polisi dan militer.
Orang tua dari pria yang menyaksikan penangkapan pertama juga menghilang. Menurut dokumen pengadilan, saudara laki-laki penggugat terlibat dalam aktivitas politik pada saat dia menghilang. Sementara ayah dan ibunya merupakan anggota organisasi suatu komunitas dan komunitas gereja yang pada saat itu dipandang sebagai anggota kelompok sayap kiri.
Setelah berakhirnya perang saudara pada 16 Januari 1992, Garda Nasional dan Kepolisian Negara dibubarkan. Perang saudara itu menyebabkan lebih dari 75.000 orang tewas dan menghancurkan perekonomian El Salvador. (AFP/M-4)
Pemerintah telah menandatangani konvensi tersebut pada 2010. Namun, hingga kini belum dilakukan pengesahan menjadi undang-undang.
Kontras mendesak pembentukan TGPF untuk mengusut tuntas serangan sistematis terhadap Andrie Yunus dan membongkar aktor intelektual di balik teror ini.
Komisaris Tinggi HAM PBB Volker Türk melaporkan dugaan penyiksaan dan penahanan sewenang-wenang di Venezuela masih berlanjut di bawah kepemimpinan Delcy Rodríguez.
Tujuh anggota timnas putri Iran memutuskan menetap di Australia karena alasan keamanan, sementara pemain lainnya pulang di bawah bayang-bayang ancaman.
Lima pemain sepak bola putri Iran dilaporkan bersembunyi di rumah aman di Australia. Mereka khawatir akan keselamatan jiwanya setelah aksi protes di Piala Asia.
WAKIL Menteri Hak Asasi Manusia Mugiyanto Sipin menegaskan penolakan terhadap hukuman mati dengan menempatkan isu tersebut dalam kerangka hak hidup.
Usman Hamid, menilai kasus kekerasan Brimob di Tual mencerminkan lemahnya akuntabilitas dan pengawasan di tubuh Polri.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved