Tiongkok Tuduh G7 Lakukan Manipulasi Politik

TIONGKOK, pada Senin (14/6), menuduh G7 melakukan manipulasi politik setelah mengkritik Beijing atas catatan hak asasi manusianya di Xinjiang dan Hong Kong.

Dalam sebuah komunike setelah KTT di Inggris, para pemimpin G7 mengecam Tiongkok atas pelanggaran terhadap minoritas di wilayah Xinjiang dan aktivis pro-demokrasi di Hong Kong.

Sementara itu, Presiden AS Joe Biden menyerukan Beijing untuk mulai bertindak lebih bertanggung jawab dalam norma-norma internasional tentang hak asasi manusia.

Kedutaan Tiongkok di Inggris pun geram atas hal tersebut dan menuduh G7 ikut campur. "G7 mengambil keuntungan dari isu-isu terkait Xinjiang untuk terlibat dalam manipulasi politik dan mencampuri urusan dalam negeri Tiongkok, yang dengan tegas kami tolak," kata juru bicara kedutaan dalam sebuah pernyataan.

Pernyataan itu menuduh G7 berbohong, menyebarkan rumor dan tuduhan tak berdasar.

Baca juga : Didukung G7, Taiwan Makin Semangat Cari Dukungan Internasional

Kelompok hak asasi manusia mengatakan Tiongkok telah mengumpulkan sekitar satu juta warga Uighur dan minoritas lainnya di Xinjiang ke dalam kamp-kamp, yang menurut Beijing adalah untuk memberantas ekstremisme Islam.

"Kami akan mendorong nilai-nilai kami, termasuk dengan menyerukan kepada Tiongkok untuk menghormati hak asasi manusia dan kebebasan fundamental," bunyi komunike G7 tersebut.

Para pemimpin G7 juga menyerukan penyelidikan baru di Tiongkok tentang asal-usul covid-19. Hal itu kemudian memicu tanggapan dari kedutaan Tiongkok bahwa pekerjaan itu harus dilakukan secara ilmiah, objektif dan adil, tanpa menyetujui sebuah penyelidikan baru.

"Epidemi saat ini masih berkecamuk di seluruh dunia, dan pekerjaan penelusuran harus dilakukan oleh ilmuwan global dan tidak boleh dipolitisasi," kata kedutaan.

Virus korona pertama kali muncul di Tiongkok pada akhir tahun 2019, dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah mengirim tim ahli internasional pada Januari untuk menyelidiki asal-usulnya.

Tetapi laporan mereka yang telah lama tertunda yang dipublikasikan pada Maret tidak menarik kesimpulan tegas, dan penyelidikan tersebut telah menghadapi kritik karena kurangnya transparansi dan akses. (AFP/OL-2)