Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
LEBIH dari 100 mantan perdana menteri, presiden, dan menteri luar negeri termasuk di antara 230 tokoh terkemuka yang menyerukan para pemimpin negara-negara G7 untuk membayar dua pertiga dari $66 miliar (£46,6 miliar) yang diperlukan untuk memvaksinasi negara-negara berpenghasilan rendah terhadap covid-19.
Sebuah surat yang dilihat oleh Guardian menjelang KTT G7 yang akan diselenggarakan oleh Boris Johnson di Cornwall memperingatkan bahwa para pemimpin Inggris, AS, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, dan Kanada harus menjadikan tahun 2021 sebagai titik balik dalam kerja sama global.
Kurang dari 2% orang di Afrika sub-Sahara telah divaksinasi covid-19, sementara Inggris sekarang telah mengimunisasi 70% populasinya dengan setidaknya satu dosis.
Baca Juga: CDC Desak Remaja untuk Divaksin Covid-19
Permohonan itu muncul ketika Johnson menghadapi pemberontakan dari puluhan anggota parlemennya atas pemotongan anggaran bantuan luar negeri, yang telah menghantam negara-negara miskin dan proyek penelitian virus korona.
Pada Minggu (6/6), Johnson mengatakan dia akan meminta rekan-rekannya di KTT G7 untuk menghadapi tantangan terbesar di era pascaperang dengan memvaksinasi dunia pada akhir tahun depan, tetapi tidak memberikan secara spesifik tentang pendanaan atau pembagian dosis.
Di antara penandatangan surat tersebut adalah Gordon Brown dan Tony Blair, dengan kedua mantan perdana menteri itu mengesampingkan perbedaan masa lalu untuk bergabung dalam upaya menekan G7.
Tokoh terkemuka yang telah menandatangani surat itu termasuk mantan Sekretaris Jenderal PBB Ban-Ki Moon, mantan Presiden Irlandia Mary Robinson dan 15 mantan pemimpin Afrika termasuk Presiden Olusegun Obasanjo dari Nigeria, John Mahama dari Ghana dan FW de Klerk dari Afrika Selatan.
Penandatangan lainnya termasuk mantan menteri pembangunan luar negeri Inggris Lynda Chalker, pendiri Virgin Richard Branson, kepala Wellcome Trust, Jeremy Farrar, Pemenang Nobel bidang ekonomi Bengt Holmström dan ekonom Lord O'Neill.
Mereka berpendapat bahwa investasi tersebut terjangkau dan penting untuk menghentikan penyebaran varian baru virus korona yang dapat merusak vaksin saat ini. "Tahun 2020 menjadi saksi kegagalan kerja sama global, tetapi 2021 dapat mengantarkan era baru. Tidak ada seorang pun di mana pun yang aman dari covid-19 sampai semua orang aman di mana-mana," kata mereka.
"Dukungan dari G7 dan G20 yang membuat vaksin mudah diakses oleh negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah bukanlah tindakan amal, melainkan dalam kepentingan strategis setiap negara, dan seperti yang dijelaskan oleh IMF [Dana Moneter Internasional] adalah 'investasi publik terbaik dalam sejarah'," tutur mereka.
Diperkirakan $66 miliar selama dua tahun diperlukan untuk upaya vaksin global. Para mantan pemimpin mengatakan G7 harus membayar dua pertiga dari biaya itu, sesuai dengan ukuran ekonomi mereka. (The Guardian/Nur/OL-10)
Sejalan dengan penjelasan Kementerian Kesehatan yang menyebutkan vaksinasi booster covid-19 tetap direkomendasikan.
Pemakaian masker, khususnya di tengah kerumunan mungkin dapat dijadikan kebiasaan yang diajarkan kepada anak-anak.
Perusahaan ini fokus menggunakan teknologi vaksin berdasarkan mRNA pada Desember 2020, vaksin COVID-19 produksi mendapatkan izin penggunaan darurat di amerika serikat.
MEDIAINDONESIA.COM 20 Mei 2025 menurunkan berita berjudul ‘Covid-19 Merebak di Singapura dan Hong Kong, Masyarakat Diminta Waspada’.
Seiring dengan merebaknya kasus mpox, muncul banyak spekulasi yang menghubungkannya dengan vaksin covid-19.
Vaksin penguat atau booster Covid-19 masih diperlukan karena virus dapat bertahan selama 50-100 tahun dalam tubuh hewan.
PERSERIKATAN Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan bahwa kelangkaan bahan bakar di Jalur Gaza akibat blokade Israel semakin mendekati titik krisis.
SEDIKITNYA 798 warga Palestina tewas oleh pasukan militer Israel selagi mereka mengakses bantuan kemanusiaan di Gaza sejak akhir Mei 2025.
LAPORAN baru dari Israel menuduh Hamas menggunakan kekerasan seksual sebagai senjata perang selama serangan 7 Oktober. Namun, seorang pejabat tinggi PBB membantahnya.
AMERIKA Serikat (AS) mengumumkan sanksi terhadap Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk wilayah Palestina yang diduduki, Francesca Albanese.
KOMISI Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengingatkan pemerintah Indonesia untuk secara serius melaksanakan Rekomendasi Umum Nomor 30 CEDAW.
PELAPOR khusus PBB meminta negara-negara memutus semua hubungan perdagangan dan keuangan dengan Israel. Pasalnya, hubungan itu disebutnya sebagai ekonomi genosida.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved